bo situs slot gacor

Kelahiran kembali Naruto

trik slot fafafa

PLN pastikan sistem kelistrikan nasional aman jelang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menetapkan masa siaga pemilu dari 11-18 Februari 2024 dengan membentuk 1.853 posko siaga dan mengerahkan 81.591 personel siaga di seluruh daerah di tanah air.

Upaya itu dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi aman menjelang perhelatan Pemilu 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangannya di Jakarta, Rabu menyampaikan PLN bersama pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024.

"PLN akan fokus mengamankan pasokan listrik untuk kelancaran Pemilu 2024. Kami ingin pastikan seluruh masyarakat bisa memilih dengan tenang di TPS (tempat pemungutan suara) masing-masing," ucap Darmawan.

PLN memproyeksikan sistem kelistrikan dalam kondisi aman pada 14 Februari 2024 dengan beban puncak mencapai 36.643 megawatt (MW) dan daya mampu pasok sebesar 57.543 MW.

Dalam rangka siaga Pemilu 2024, PLN juga telah mendata lokasi-lokasi strategis pemilu dan pasokannya. Selanjutnya, PLN menginspeksi untuk memastikan instalasi dalam kondisi normal untuk menjaga pasokan.

"Selama masa siaga, PLN tidak akan melakukan pemadaman terencana, kecuali emergency. PLN juga telah membuat prosedur pengamanan pasokan dan berkoordinasi dengan pihak pengamanan," ujar Darmawan.

Untuk menjaga pasokan, PLN akan menyiagakan 130 tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) dengan total 1.040 personel. Peralatan pendukung juga akan disiagakan, yakni berupa 1.731 unit genset, 1.091 unit gardu bergerak (UGB), 116 unit kabel bergerak (UKB), 735 unit uninteruptible power supply(UPS), 395 unit crane.

Sebagai pendukung operasional, PLN juga menyiapkan 3.756 unit mobil dan 3.318 unit motor. Khusus untuk kendaraan listrik, 624 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga bersiaga di seluruh Indonesia.

"Seluruh peralatan kami akan siaga penuh untuk memastikan percepatan pemulihan listrik jika terjadi gangguan. Dalam hal terjadi gangguan, akan dilakukan manuver jaringan sehingga yang terdampak dapat terisolir untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan," kata Darmawan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Raja Makanan

tic tac take slot demo

Kemenkes: 95 persen anak Indonesia harus sudah imunisasi******

Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan, 95 persen anak-anak di Indonesia harus sudah imunisasi, karena itu pihaknya menambah jumlah vaksin dalam imunisasi rutin, dari 11 menjadi 14 jenis.

“Karena saya lihat ada beberapa kabupaten/kota yang bisa mendekati -target- nasional, tapi ada kabupaten/kota yang sangat jauh sekali imunisasi dasar lengkapnya,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr Maxi Rein Rondonuwu D H S M MARS dalam keterangan dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Maxi menjelaskan, penambahan jumlah vaksin tersebut selaras dengan program utama Kementerian Kesehatan, yaitu transformasi kesehatan dalam akses layanan primer. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan upaya preventif pada layanan primer.

Tiga vaksin tambahan tersebut, katanya, yaitu Human Papillomavirus Vaccine (HPV) untuk penyakit kanker, Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) untuk penyakit pneumonia, dan Rotavirus Vaccine (RV) untuk penyakit diare.

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena penyakit kanker serviks. Selain itu, sekitar 36.000 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut. Angka kematian akibat kanker serviks pun tergolong tinggi, yakni sekitar 21.000 kematian pada 2020.

Adapun data Globocan mencatat pada 2021 terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia, dengan angka kematian yang semakin meningkat.

Menurutnya, imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling murah. Karena itu anak perempuan berusia 11 dan 12 tahun perlu segera mendapatkan vaksin tersebut.

“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50 persen, karena mereka datang sudah terlambat,” katanya.

Adapun pneumonia dan diare, ujarnya, merupakan dua dari lima penyebab kematian balita yang tertinggi di Indonesia. Hal itu dapat dicegah dengan imunisasi PCV dan Rotavirus.

Pada 2022, cakupan imunisasi PCV diperluas secara nasional dan diberikan dua kali saat anak berusia 0-11 bulan, dan satu kali saat anak usia 12-24 bulan. Sementara itu, pemberian imunisasi Rotavirus (RV) direkomendasikan sebanyak 3 kali, yakni saat bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan, guna memberikan perlindungan yang tinggi dan merata.

Awalnya, imunisasi tersebut hanya mencakup 21 kabupaten dan kota di RI. Namun, untuk mempercepat penurunan kesakitan dan kematian akibat diare, Kementerian Kesehatan memperluas pemberian imunisasi RV di seluruh Indonesia sejak 2023.

“Introduksi imunisasi Rotavirus memang sudah dilakukan sejak 2022, namun kita lakukan pencanangan dan perluasan secara nasional,” kata Maxi.

Kemenkes juga memberikan imunisasi polio suntik dosis kedua atau IPV2 untuk memperkuat perlindungan dari polio.

Dengan tambahan tersebut, 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin meliputi BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk penyakit tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b.

Kemudian, imunisasi hepatitis B, MMR dan MR untuk campak rubella, OPV atau vaksin polio tetes serta IPV dan IPV2 atau vaksin polio suntik, vaksin TT, DT, dan TD untuk penyakit difteri tetanus, vaksin Japanese Encephalitis (JE) untuk penyakit radang otak, serta HPV, PCV, dan Rotavirus.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jin Ke Ru Giok

cara rumus angka jitu

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Pesta Kematian Para Dewa

dewi88

Kemensos beri tongkat canggih dan modal usaha bantu disabilitas netra******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Budi Perkasa di Palembang memberikan bantuan berupa tongkat penuntun adaptif (TPA) dengan teknologi mutakhir serta bantuan modal usaha kepada seorang penyandang disabilitas netra asal Kabupaten Musi Rawas Utara Busro (55). Dalam keterangan yang disiarkan oleh Kemensos di Jakarta, Kamis, Busro menghubungi Kementerian Sosial di nomor 171 atas saran seorang rekannya. Langkah tersebut ia lakukan karena pendapatannya dari pijat kian tidak menentu akibat lokasi tempat tinggal yang agak jauh dari jalan raya, ditambah usaha penjualan tabung gas miliknya sudah berhenti, karena kehabisan modal.

Baca juga: Kemensos bantu penderita kelainan syaraf mata agar bisa melihat lagi Merespons panggilan Busro, Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang Gini Toponindro mengatakan pihaknya segera melakukan asesmen dan intervensi sesuai kebutuhannya. “Dari hasil asesmen, Pak Busro ini bekerja sebagai tukang pijat, tapi kemana-mana membutuhkan bantuan istrinya. Makanya, kami berikan tongkat penuntun adaptif atau TPA yang canggih, ” kata Gini Toponindro dalam keterangannya. Gini menjelaskan tongkat tersebut, selain gampang dilipat oleh penggunanya, juga sangat canggih, karena dilengkapi alarm bahaya yang bisa mendeteksi adanya genangan air, kobaran api serta kebocoran gas. Ia menerangkan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa penambahan dan pengembangan modal usaha kios pulsa dan tabung elpiji. Selain ATENSI, Busro juga terdata sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako. Pada 2010, Busro mengalami kecelakaan yang menyebabkan penglihatannya terganggu. Ia sempat berobat dan mengikuti operasi katarak pada tahun 2016, namun operasinya gagal dan menyebabkan kebutaan total. Sejak saat itu, ia berhenti menjadi petani dan lebih banyak di rumah.

Baca juga: Kemensos beri bantuan ATENSI bayi pengidap penyakit otak

Baca juga: Mensos serahkan bantuan Atensi untuk anak penderita penyumbatan usus Oleh karena itu, bantuan tongkat canggih dan modal usaha dari Kementerian Sosial sangat membantu Busro untuk meningkatkan kesejahteraannya, apalagi Busro masih memiliki anak usia sekolah yang harus dibiayai. “Saya dan keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan tongkat sensor dan bantuan usaha untuk kami sekeluarga. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat dan saya bisa mandiri seperti teman-
penyandang disabilitas lainnya,” ujar Busro.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

lagu sebenarnya

jam gacor slot olympus 2023

Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza******

Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali mendesak agar gencatan senjata segera diberlakukan di Jalur Gaza, yang hingga kini terus digempur Israel demi mencegah tragedi kemanusiaan besar.

"Inilah waktunya gencatan senjata kemanusiaan sebelum sebuah tragedi besar terjadi di Gaza," ucap Guterres dalam konferensi pers di markas PBB di New York, Kamis (8/2) waktu setempat.

Sekjen PBB mengaku amat prihatin atas rencana militer Israel untuk meneruskan serangan ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan pengungsi Palestina.

Menteri pertahanan Israel Yoav Gallant sebelumnya mengatakan target militer berikutnya di Jalur Gaza adalah Rafah, yang dia klaim merupakan benteng terakhir kelompok Palestina Hamas.

"Setengah dari populasi Gaza saat ini memadati Rafah. Mereka tidak bisa ke mana-mana lagi," kata dia.

Terlebih, nyawa masyarakat Palestina di Gaza saat ini tidak cuma terancam akibat peperangan yang terus berlanjut, namun juga dari kelaparan dan penyakit akibat menurunnya kondisi kemanusiaan.

Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 27.840 warga Palestina dan mencederai 67.317 orang lainnya. Sedangkan menurut otoritas Israel, sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas.

Sementara itu, Guterres menyatakan mendukung sepenuhnya putusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Israel dan menyerukan supaya isi putusan tersebut segera diterapkan.

Pada 26 Januari, ICJ mengeluarkan putusan awalnya bahwa Israel harus berhenti merintangi penghantaran bantuan ke Gaza serta harus mengupayakan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Amat penting untuk memastikan bahwa semua putusan pengadilan harus dijalankan. Sudah jelas bahwa saya sepenuhnya percaya jika Mahkamah Internasional akan bisa mengambil tindakan apabila putusan tersebut tidak dijalankan dengan baik," kata Sekjen PBB.

Ia juga mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

"Saya akan terus menjadi penyokong utama bagi hak Israel untuk hidup aman dan damai. Saya akan terus menjadi pejuang melawan antisemitisme," kata dia.

"Meski demikian, saya juga sepenuhnya berkomitmen supaya rakyat Palestina memiliki negaranya sendiri dan hak menentukan nasibnya sendiri diakui demi mengakhiri penjajahan," tegas Guterres.

Guterres juga menyebut tuduhan Israel bahwa 12 pegawai badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu sebagai tuduhan yang kredibel.

Sebagai langkah awal, ia menyebut pihaknya sudah memutus kontrak dengan individu-individu tertuduh berdasarkan peraturan organisasi. Selain itu, pihaknya juga telah menunjuk tim penyidik untuk menyelidiki tuduhan Israel itu.

"Apabila saya melakukan kesalahan, hal tersebut bisa diperbaiki nanti. Namun, kita tidak bisa tidak mengambil tindakan, karena tuduhan yang terkait dengan tindakan kriminal seperti ini sangat berbahaya," kata Sekjen PBB itu.

Guterres menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengambil tindakan sesegera mungkin apabila Israel memberi informasi baru terkait adanya "infiltrasi Hamas" pada badan-badan PBB.

Terkait tuduhan Israel, sejumlah negara donor telah menangguhkan pendanaan terhadap UNRWA sejak 26 Januari. Badan PBB tersebut menyebut terhentinya pendanaan mengancam keberlangsungan operasi kemanusiaan di Gaza yang mereka jalankan.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Sekjen PBB tegaskan UNRWA tak tergantikan

Baca juga: PBB sebut peperangan di Rafah perburuk kondisi kemanusiaan di Gaza

 

Sekjen PBB sebut Gaza jadi kuburan bagi anak-anak Palestina

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan panjang umur

situs judi kartu terpercaya

KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo******

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa KPK.

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali menerangkan dengan pelimpahan tersebut kewenangan penahanan terhadap SYL juga beralih dari tim penyidik ke tim jaksa.

Penahanan terhadap SYL juga akan diperpanjang selama 20 hari ke depan untuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam waktu 14 hari kerja tim jaksa sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap SYL juga akan berjalan paralel dengan penyidikan perkara korupsinya.

"Perkara TPPU nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya," kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, diantaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024