zoom555

Memanggil dewi dari dunia lain

Shiv Nadar, dari Penjual Kalkulator Jadi Orang Terkaya ke******

Shiv Nadar merupakan konglomerat yang sukses merintis bisnis IT di India. Pundi-pundi hartanya berasal dari perusahaan teknologi dan piranti lunak HCL Technologies.

Forbes mencatat, per Sabtu (10/2), total kekayaan Nadar mencapai US,4 miliar atau sekitar Rp568,25 triliun (asumsi kurs Rp15.611 per dolar AS).

Tumpukan harta itu membuat Forbes menempatkan Nadar pada posisi ke-3 orang terkaya di India dan ke-40 di dunia.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Nadar melanjutkan sekolah di The American College, Madurai dan meraih gelar sarjana Teknik Elektronika dan Kelistrikan PSG College of Technology.

Karir Nadal berawal saat menjadi karyawan Cooper Engineering Ltd, lini usaha Walchand Group, di Pune pada 1967. Namun, ia tak lama bekerja di sana karena ingin membangun bisnis sendiri.

Kemudian, Nadar mendirikan perusahaan pertamanya, Microcomp, yang fokus pada penjualan kalkulator teledigital 'Televista'. Ia bangun perusahaan tersebut bersama lima orang rekannya Ajai Chowdhry, Arjun Malhotra, Subhash Arora, Yogesh Vaidya, S. Raman, Mahendra Pratap dan DS Puri.

Pada 1976, Nadar dan rekan-rekannya mendirikan Hindustan Computer Limited (HCL) Technologies dengan bermodalkan 187 ribu rupee. Awalnya, perusahaan fokus pada bisnis kalkulator dan mikroprosesor.

Bisnis mikrokomputer HCL berkembang pesat saat IBM meninggalkan pasar India. Tak berhenti di situ, Nadar terus mengembangkan bisnisnya dengan merambah pasar luar negeri.

Pada 1980, Nadar mendirikan Far East Computer yang menyediakan perangkat keras teknologi dan informasi di Singapura.

Nadar menyadari untuk mengembangkan bisnis teknologi yang mumpuni di India membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Karenanya, pada 1981, Nadar dan sejumlah rekannya mendirikan NIIT, lembaga yang menyediakan program pelatihan dan pengembangan keahlian di bidang IT. Saat ini, NIIT sudah tersebar di lebih dari 40 negara.

Nadar membawa HCL ke papan bursa saham pada 1999. Setelah itu, HCL terus melaju kencang hingga menjadi salah satu perusahaan pengembang piranti lunak terbesar India dan pionir revolusi bisnis teknologi India.

Tahun lalu, perusahaan meraup pendapatan hingga US,6 miliar atau sekitar Rp196,7 triliun dengan mempekerjakan lebih ari 225 ribu orang.

Berkat kontribusi dalam mengembangkan industri teknologi, Nadar mendapatkan penghargaan Padma Bushan dari pemerintah India pada 2008.

Nadar memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai orang nomor satu HCL pada Juli 2020. Ia meneruskan tonggak kepemimpinan perusahaan pada putrinya, Roshni Nadar Malhotra. Kendati demikian, ia tetap mengawasi jalannya perusahaan sebagai penasihat strategis.

Di usia senjanya, Nadar banyak menghabiskan waktu dengan berderma bersama sang istri, Kiran Nadar. Setidaknya ia telah menyumbangkan US,1 miliar dari hartanya.

Sumbangan Nadar diberikan melalui Yayasan Shiv Nadar yang banyak memberikan donasi untuk sektor pendidikan.

[Gambas:Video CNN]

Pembalasan Tentara Bayaran

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

kehilangan masa remaja

Badan Pangan Respons Desakan Peritel Naikkan Harga Eceran Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons permintaan peritel untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyesuaian HET akan didiskusikan saat pasokan dalam negeri kembali normal.

"Sekarang kita fokus mengisi pasar modern dan pasar tradisional," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Ketua Aprindo Roy N Mandey mengatakan saat ini peritel kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Roy mengatakan relaksasi juga bertujuan mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih katanya pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan ramadan dan Idulfitri di gerai ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Alasan Menteri PUPR Basuki Tak Ikut Jokowi Resmikan Tol Danau Toba******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara (Sumut) pada hari ini, Rabu (7/2).

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri. Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia. Acara itu merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia," ujar Endra seperti dikutip Detik, Rabu (7/2).

Kehadiran Basuki, sambung Endra, diwakili oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang juga Menteri PUPR ad interim serta Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

"Oleh karenanya beliau diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujarnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Basuki mengajak Tunisia dan negara-negara di Kawasan Mediterania untuk berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 saat menghadiri The 5th Mediterranean Water Forum.

"Tunisia dan negara-negara Mediterania lainnya memiliki peran penting dalam proses regional dan telah membuat kontribusi yang signifikan dalam World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2024," ujar Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.

Basuki mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR bersama dengan World Water Council tengah menyiapkan Ministrial Declaration, yang telah dibahas dalam 1st Preparatory Meeting di UNESCO Headquarters di Paris, Prancis, akhir Januari 2024.

"Deklarasi ini akan menjadi dokumen yang menggabungkan komitmen kolektif dari berbagai negara, termasuk dari Kawasan Mediterania. Deklarasi bertujuan untuk menghasilkan komitmen atas tindakan nyata dan solusi inovatif yang akan berkaitan dengan Deklarasi Tunis yang kita sepakati hari ini," katanya.

Nama Basuki berjejer dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masuk dalam deretan menteri yang disebut bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani dan Retno menegaskan tetap bekerja di tengah isu mundur. Sementara itu, Basuki belum bersuara tentang kabar tersebut. Adapun menteri yang sudah resmi mundur dari kabinet Jokowi adalah Menko Polhukam MahfudMD yang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

KCIC Tegaskan Isu Penumpang Whoosh Ditodong di Tegalluar Hoaks******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menegaskan kabar penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whooshmengaku ditodong saat menggunakan kendaraan online dari Stasiun Tegalluar tidak lah benar alias hoax.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan penumpang bernama Raka Ihsan Arfiareza tersebut mengaku kepada Polsek Cileunyi, Polres Bandung bahwa ia telah membuat laporan palsu kepada orang tuanya pada Sabtu (17/2) terkait penodongan hingga menyebabkan kabar tersebut beredar.

"Saudara Raka mengakui tidak ada peristiwa penodongan yang terjadi setelah yang bersangkutan menggunakan kendaraan online dari Stasiun Tegalluar," kata Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).

Kemudian petugas juga lengkap berada di area hall keberangkatan Stasiun Tegalluar dan masih terlihat kendaraan polisi yang sedang melakukan patroli di stasiun.

Selain itu, Raka juga terpantau dari CCTV melanjutkan perjalanan dari Stasiun Tegalluar menggunakan taksi Bluebird yang sudah tersedia di stasiun pada pukul 20.32 malam.

"Informasi dari kepolisian menyebutkan bahwa berita palsu terkait penodongan yang disampaikan Saudara Raka kepada orang tuanya murni karena motif pribadi," kata Eva.

Eva mengatakan KCIC berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang di area stasiun. Sejak awal Kereta Cepat Whoosh beroperasi, sambungnya, KCIC telah berkolaborasi dengan TNI/Polri untuk pengamanan, serta memperkuat sistem pengamanan melalui pemasangan CCTV di seluruh stasiun, kereta, dan berbagai titik di sepanjang jalur kereta.

Ia menyebut terdapat total 1.396 CCTV di sepanjang jalur kereta cepat dan stasiun untuk memastikan keamanan perjalanan Whoosh termasuk pemantauan pelayanan dan keamanan penumpang selama berada di area stasiun.

"KCIC mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak sesuai fakta di lapangan terkait hal- hal yang dapat menimbulkan keresahan pengguna transportasi publik lainnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

KRL Tabrak Mobil di Tigaraksa, Sejumlah Perjalanan Kereta Terganggu******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa pola operasi imbas tabrakan Kereta Rel Listrik (KRL) Tanah Abang - Rangkasbitung dengan mobil sedan di
jalur antara Stasiun Daru dan Tigaraksa.

External Relations & Corporate Image Care Manager KCI Leza Arlan mengatakan rekayasa pola operasi dilakukan pada dua KRL. Pertama, KRL Nomor 1741 (Rangkasbitung -Tanah Abang) yang perjalanannya menjadi hanya sampai Parungpanjang.

"Kedua, KRL Nomor 1742 (Tanah Abang - Rangkasbitung), perjalanan hanya sampai Parungpanjang," kata Leza dalam keterangan resmi, Kamis (8/2).

Kemudian, KRL Nomor 1700 di Stasiun Parung Panjang terlambat 24 menit, KRL Nomor 1725 di antara Dari-Tigaraksa terlambat 27 menit, dan KRL Nomor 1729 di Stasiun Tigaraksi terlambat 8 menit.

Leza mengatakan tabrakan terjadi pada Kamis (8/2) pukul 12.35 WIB di KM 53+4 antara Stasiun Daru dan Tigaraksa.

"Setelah dilakukan pengecekan jalur dan rangkaian commuter line serta evakuasi mobil. Pada pukul 13.08 WIB Commuter line No. 1694 sudah dapat diberangkatkan kembali menuju Rangkasbitung yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan ulang di Rangkasbitung," kata Leza.

Lihat Juga : KRL Tabrak Mobil di Stasiun Daru-Tigaraksa

Info terbaru yang disampaikan akun KAI Commuterline, saat ini evakuasi sudah selesai dilakukan.

"Saat ini proses evakuasi telah selesai. Perjalanan Commuter Line lintas Daru - Tigaraksa dapat dilalui kembali dan dalam proses penguraian kepadatan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," demikian cuitan KAI Commuterline di media sosial X.