gacor 368 slot 795Jutaan kata 682994Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pembayaran kredit pintar》
Cadangan Devisa Turun Jadi US4 M per Februari, Tergerus Bayar Utang******
Bank Indonesia(BI) mencatat posisi cadangan devisaIndonesia US4 miliar per akhir Februari kemarin.
Cadangan itu turun dibandingkan akhir Januari 2024 yang sebesar US5,1 miliar.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (7/3) mengatakan penurunan cadangan itu antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Selain itu, kata Erwin, cadangan juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Erwin.
Bank Indonesia masih percaya diri cadangan devisa tetap memadai ke depan.
"Ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Erwin.
[Gambas:Video CNN]
Kemenkes tinjau fasilitas kesehatan Jayapura, pastikan layanan prima******
Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Yanti Herman dalam keterangan tertulis di Sentani, Sabtu, mengatakan kunjungan tim itu dalam rangka pembinaan akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan di Papua, melalui akreditasi sarana kesehatan.
“Dalam kunjungan kami ke tanah Papua (8/3), ada dua kabupaten yang dikunjungi yaitu Kabupaten Mimika, Papua Tengah dan Kabupaten Jayapura di Papua yang begitu intens dalam meningkatkan akreditasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, progres dan komitmen terkait dengan pembangunan kesehatan yang telah dikerjakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura patut diapresiasi.
“Kami juga berkunjung ke Puskesmas Sentani untuk melihat langsung bagaimana pelayanan maksimal sehingga memperoleh akreditasi paripurna, dan saya berharap puskesmas terus mengembangkan potensinya untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Pakar: RUU Kesehatan harus perbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang mengatakan terkait dengan penguatan mutu yang sudah dikerjakan, di mana dari 22 puskesmas di daerah setempat, 20 unit sudah terakreditasi dan dua puskesmas lainnya akan dilaksanakan survei pada April dan Mei 2024.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini sebab dukungan Kemenkes RI sangat penting ke depan, termasuk dukungan pembiayaan manajemen pengembangan mutu,” katanya.
Dia melaporkan pada 2024 puskesmas di Kabupaten Jayapura akan masuk dalam kategori puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan terintegrasi pelayanan primer.
“Tentu ini memerlukan dukungan manajemen yang kuat dan sudah ada dalam daftar Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemenkes RI, tetapi Kabupaten Jayapura belum dapat dukungan yang maksimal sebab beberapa menu DAK tidak menempatkan daerah ini sebagai lokus atau pusat dukungan bantuan,” ujarnya.
Dia berharap, setelah pihak Kemenkes melihat dan mendengar langsung informasi maka Kabupaten Jayapura akan mendapat lokus pembiayaan dan menu yang mungkin bisa dibuka agar secara berjenjang peningkatan mutu dapat tercapai.
“Mudah-mudahan 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat dukungan yang maksimal dari Kemenkes RI untuk pengembangan mutu puskesmas dan kapasitas petugas terhadap mutu melalui DAK nonfisik serta integrasi layanan primer sampai tingkat kampung 2025-2028,” katanya.
Baca juga: 8.362 faskes di Indonesia terkoneksi ke SATUSEHAT
Baca juga: BPJS Kesehatan Papua-Papua Barat gandeng faskes milik misionaris
Baca juga: Faskes bertambah, tambahan perawat dibutuhkan di Jayawijaya-Papua
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Menko Airlangga sebut tarif PPN naik 12 persen mulai 2025******
Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutanJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Label:yomanbet、voucher gratis ongkir zalora、judi slot online terpercaya 2022
Terkait:situs judi slot gacor、spabet、sgp slot88、idr168、cerah88、cara cepat dapat duit halal、lapakslot138、trik bermain slot panda、rajatoto88 slot、buku mimpi togel bergambar
bab terbaru:pinjaman online cepat cair tanpa ribet(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.
Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.
Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.
Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen pada tahun ini, setelah empat tahun tidak dibayarkan full.
Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).
Untuk gaji terendah PNS ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.
Sejauh ini, para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.
Besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana. Sedangkan tukin terbesar Rp117 juta untuk direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yakni pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi yang masuk dalam golongan IVe.
Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.
Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.
THR yang diterima Suryo bahkan lebih besar daripada yang diterima Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA). Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut sebesar Rp5,04 juta per bulan.
Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan.
Sementara tunjangan bagi presiden diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Pasal 1 ayat (2a) yakni sebesar Rp32,5 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Jumlah tersebut lebih kecil dari THR yang didapat Suryo Utomo sebesar Rp123,7 juta.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tengah menjadi sorotan karena kabar pembatalan penerimaan secara sepihak oleh Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.
KJMU merupakan beasiswa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Bantuan ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana atau jenjang D3, D4, dan S1 sampai selesai dan tepat waktu.
Sementara terkait kabar penerima diputus sepihak, Heru mengatakan ada proses sinkronisasi data penerima KJMU dan KJP.
Menurutnya, data yang digunakan untuk pemberian KJMU dan KJP merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Heru menyebut data tersebut telah disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kemensos, sehingga ada penyesuaian. Selain itu, pemberian bantuan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
"Data itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," katanya.
Lantas berapa anggaran pendidikan DKI?
Berdasarkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
Untuk pendidikan, anggaran ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun. Rinciannya, Rp2 triliun untuk dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Rp143 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Lalu, Rp40 miliar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan dan Rp82 miliar untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD (BOSP).
Selanjutnya, Rp1,12 triliun berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri (BOSP) dan Rp24 miliar untuk Sertifikat SMK.
Kemudian Rp1 triliun untuk program rehab sekolah dan fasilitas pendidikan serta Rp1,18 triliun untuk APBD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD, dan kesetaraan.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
《cara pembayaran kredit pintar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bonus new member di awalHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pembayaran kredit pintar》bab terbaru。