asian4d situs slot

Darah kerajaan

Gaji Pegawai Startup RI Turun, Masih Minat?******

Gaji pegawai startup di Indonesia sepanjang 2023. Ini terjadi seiring maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga efisiensi anggarandi perusahaan kekinian tersebut.

Penurunan gaji pegawaistartupitu diketahui berdasarkan laporan Monks Hill Ventures dan Glints yang berjudul 'Southeast Asia Startup Talent Trends Report 2024'.

Menurut laporan tersebut, penurunan upah terjadi di berbagai bidang pekerjaan di duniastartupdari level awal hingga menengah.

Sedangkan, gaji karyawan senior dengan masa kerja 5-10 tahun tetap stagnan. Adapun secara keseluruhan gaji pegawai karyawan startupdi RI turun 3 persen.

Laporan itu juga mengungkapkan penurunan gaji pegawai startup di RI terjadi karena hukum supply and demand. Maraknya PHK membuat para pencari kerja melimpah.

Di samping itu, sekitar 41 persen perusahaan asal Singapura, Indonesia, dan Vietnam yang disurvei menyatakan masih melakukan pemangkasan anggaran untuk perekrutan pegawai.

Kendati, sebagian besar perusahaan masih terus melakukan perekrutan pegawai, terutama untuk bidang produk dan engineering.

Masih dalam laporan yang sama, pimpinan bidang engineering startupdi Indonesia menerima gaji tertinggi di antara karyawan startuplain di bidang teknologi, yaitu di rentang US.300 setara Rp36,26 juta (asumsi kurs Rp15.769) hingga US.000 atau sekitar Rp78,84 juta.

Sementara, developer softwaredengan pengalaman kerja 1-3 tahun di startup kini menerima gaji di rentang US0 atau Rp9,45 juta hingga US0 atau Rp12,6 juta.

Gaji pegawai startupdi bidang pemasaran juga tak kalah tinggi. Gaji di sektor ini berada di rentang US.400 atau Rp37,6 hingga US.800 atau Rp91 juta.

Adapun gaji pekerja di level junior di bidang yang sama, misalnya di bidang pemasaran produk dengan pengalaman 1-3 tahun, berada di rentang US0 atau sekitar Rp6,2 juta hingga US0 atau Rp11 juta.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Erick Thohir dan BPKP Teken Kerja Sama Bersih******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirdan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Penandatangan MoU dilakukan untuk pengembangan, penerapan, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern (SPI) di BUMN.

"Jadi wujud nyata komitmen kami dengan Pak Jaksa Agung akan memperbaiki terus menerus berkelanjutan perbaikan dan transformasi di BUMN. Tentu saja semua terkait dengan kasus-kasus," kata Ateh usai melakukan penandatanganan.

Menurut Ateh, BPKP selaku auditor menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan pihaknya maupun BPKP memiliki niatan yang sama bahwa BUMN harus benar-benar sehat. Sebab, BUMN tak hanya sebagai korporasi, namun juga sebagai pelayanan publik yang dihubungkan dengan keekonomian rakyat dan pembangunan.

"Jadi tentu konteksnya di situ. Dan Alhamdulillah, program yang sudah di-launching dengan Pak Jaksa Agung dan saya, program bersih-bersih ini berjalan dengan baik, dan tentu atas pengawalan BPKP," kata Erick.

Namun, ia menjelaskan program tersebut belum selesai karena proses transformasi masih harus dilanjutkan.

"Apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks. Ini yang kita harapkan, tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan pendampingan bisa lebih baik lagi," jelasnya.

"Tetap ujungnya apa? Korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," tutur Erick lebih lanjut.

Penandatangan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

"Ini tadi yang disampaikan kan pembenahan. Artinya, yang telah kemarin kami lakukan dan ditemukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, kita benahi agar tidak terjadi kembali perbuatan-perbuatan itu, itu utamanya," ujar Burhanuddin dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Respons Erick Thohir usai Diminta Prabowo Masukan soal Dirjen Pajak******

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai diminta calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan saran soal sosok yang cocok menjadi direktur jenderal (dirjen) pajak.

Ia mengaku kaget saat diminta masukan oleh pria yang juag menjabat sebagai menteri pertahanan itu. Menurut Erick, Prabowo ingin dibantu oleh orang-orang yang terbaik di bidangnya.

"Saya kaget ketika minta masukan, ya pasti gak saya saja, Pak Chatib (Chatib Basri) diminta masukan, ya mungkin kita coba lihat siapa yang terbaik" ujarnya di sela Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"Kan beliau (Prabowo) menekankan bahwa perpajakan ini harus terus (mendorong) pertumbuhan ekonomi, di mana salah satunya ratio pajak, bisa gak sekarang 10 persen jadi 16 persen? dibandingkan menaikan pajak pribadi atau korporasi sehingga kita kalah bersaing dengan negara tetangga," ujar Erick.

Prabowo sebelumnya meminta saran ke Erick hingga Menteri Keuangan 2013-2014Chatib Basrisoal sosok yang pantas menjadidirektur jenderal pajakKementerian Keuangan.

"Pak Erick, Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi), Pak Kartika (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen Pajak?" ujar Prabowo dalam forum investasi yang sama.

Mulanya, Prabowo bercerita soal tax ratioIndonesia yang sekitar 10 persen. Padahal, ia meyakini rasio pajak itu masih bisa ditingkatkan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu membandingkan dengan tax rationegara tetangga yang berada di level 16 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Kamboja.

"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai US miliar," ujar Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Erick Thohir dan BPKP Teken Kerja Sama Bersih******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirdan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Penandatangan MoU dilakukan untuk pengembangan, penerapan, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern (SPI) di BUMN.

"Jadi wujud nyata komitmen kami dengan Pak Jaksa Agung akan memperbaiki terus menerus berkelanjutan perbaikan dan transformasi di BUMN. Tentu saja semua terkait dengan kasus-kasus," kata Ateh usai melakukan penandatanganan.

Menurut Ateh, BPKP selaku auditor menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan pihaknya maupun BPKP memiliki niatan yang sama bahwa BUMN harus benar-benar sehat. Sebab, BUMN tak hanya sebagai korporasi, namun juga sebagai pelayanan publik yang dihubungkan dengan keekonomian rakyat dan pembangunan.

"Jadi tentu konteksnya di situ. Dan Alhamdulillah, program yang sudah di-launching dengan Pak Jaksa Agung dan saya, program bersih-bersih ini berjalan dengan baik, dan tentu atas pengawalan BPKP," kata Erick.

Namun, ia menjelaskan program tersebut belum selesai karena proses transformasi masih harus dilanjutkan.

"Apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks. Ini yang kita harapkan, tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan pendampingan bisa lebih baik lagi," jelasnya.

"Tetap ujungnya apa? Korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," tutur Erick lebih lanjut.

Penandatangan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

"Ini tadi yang disampaikan kan pembenahan. Artinya, yang telah kemarin kami lakukan dan ditemukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, kita benahi agar tidak terjadi kembali perbuatan-perbuatan itu, itu utamanya," ujar Burhanuddin dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Forum hiburan super

Mantan Bos Twitter Gugat Elon Musk karena Masalah Pesangon Rp2 T******

Mantan petinggiTwittermenggugat Elon Muskakibat belum membayar pesangonsebesar US8 juta atau Rp2 triliun (asumsi kurs Rp15.714 per dolar AS). Padahal, para mantan pegawai sudah dipecat sejak tahun lalu.

Berdasarkan laporan CNN, Selasa (5/3), ada empat mantan eksekutif Twitter yang menggugat Musk, yakni mantan CEO Twitter Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde dan mantan Penasihat Umum Sean Edgett.

Keempat orang tersebut dipecat beberapa jam setelah Musk mengambil alih Twitter, yang saat ini berubah nama jadi X. Meski sudah setahun lebih diberhentikan, mereka belum juga menerima uang pesangon yang telah dijanjikan.

"Karena Musk memutuskan tidak mau membayar pesangon kepada penggugat, dia memecat mereka begitu saja tanpa alasan, kemudian membuat alasan palsu dan menunjuk karyawan di berbagai perusahaannya untuk menegakkan keputusannya," isi tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Utara California itu.

"Dia mengklaim dalam surat penghentiannya bahwa setiap penggugat melakukan 'kelalaian berat' dan 'pelanggaran yang disengaja' tanpa mengutip satu fakta pun yang mendukung klaim ini," tambah isi gugatan.

Terkait hal tersebut, pihak X masih enggan memberi tanggapan.

Sebelumnya, Musk dan X juga menghadapi tuntutan hukum dari vendor dan mitra bisnis yang mengklaim perusahaan gagal membayar utang.

"Penolakan Musk untuk membayar penggugat adalah bagian dari pola dan praktik yang lebih besar dari kegagalan untuk mematuhi kewajiban pembayarannya," klaim para mitra bisnis X tersebut dalam gugatannya.

[Gambas:Video CNN]