btv168 demo

slot akun baru gacor 763Jutaan kata 132435Orang-orang telah membaca serialisasi

《btv168 demo》

Otoritas bandara kembali tutup BIM imbas sebaran abu vulkanik Marapi******

Dikarenakan sebaran abu vulkanik sudah mencapai Bandara Internasional Minangkabau, maka operasional BIM ditutup terhitung pukul 14.15 WIB.

Padang (ANTARA) - Pihak Otoritas Bandara Wilayah VI kembali menutup operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM), di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akibat terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Marapi.

"Dikarenakan sebaran abu vulkanik sudah mencapai Bandara Internasional Minangkabau, maka operasional BIM ditutup terhitung pukul 14.15 WIB," kata Kepala Otoritas Bandara Wilayah VI Capt Megi H Helmiadi, di Padang, Jumat.

Capt Megi mengatakan langkah penutupan BIM tersebut dilakukan dengan pertimbangan aspek keselamatan para penumpang pesawat terbang. Sebab, jika penerbangan tetap dilakukan, maka abu vulkanik berpotensi masuk ke dalam kabin pesawat.

Kemudian dampak buruk lainnya yaitu abu vulkanik dapat menyumbat sistem pemantau kecepatan udara yang merupakan bagian penting ketika terbang dan mendarat. Selanjutnya, dapat mengganggu navigasi dan sistem elektronik lainnya.

Tidak hanya itu, sebaran abu vulkanik juga menyebabkan landasan menjadi licin, sehingga membahayakan aktivitas lepas landas maupun saat pesawat akan mendarat.

Terakhir, abu vulkanik bisa merusak fungsi mesin (turbine compressor) pada pesawat, sehingga mengurangi efisiensi.

"Atas pertimbangan tersebut serta demi keselamatan penerbangan, maka BIM akan ditutup pukul 14.15 WIB," ujarnya pula.

Tambahan informasi, sejak Gunung Marapi 2.892 mdpl erupsi pada 3 Desember 2023, otoritas bandara telah menutup operasional BIM sebanyak tiga kali. Penutupan pertama terjadi pada Jumat 22 Desember 2023.

Kemudian, pihak otoritas bandara kembali menutup aktivitas penerbangan dalam dan luar negeri pada 5 Januari 2024 yang juga terdampak oleh sebaran abu vulkanik. Terakhir, BIM terpaksa ditutup pada Jumat siang akibat sebaran abu vulkanik.
Baca juga: Pemkab Agam tiadakan kegiatan luar kelas bagi sekolah sekitar Marapi
Baca juga: Kementerian ESDM tegaskan Gunung Marapi masih berstatus siaga

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakpro ungkap Formula E diundur ke 2025 karena Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E diundur ke 2025 atau tahun depan karena masih berfokus pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Diundur tahun depan, jadi tahun ini kita tidak ikut karena pemilu," kata Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Ivan menegaskan pengunduran ini sudah mutlak kepastiannya yang telah diputuskan sebelum pemilu bersama pemegang lisensi balapan mobil listrik Formula E Operation (FEO).

Adapun terkait biaya komitmen (commitment fee), pihaknya menyatakan siap mengikuti kesepakatan kontrak yang sudah ada dan dijanjikan.

"Kita mengikuti apa yang ada saja, kan commitment fee sudah ada kontraknya kita ikuti," ujarnya.

Ivan menambahkan, pihak Jakpro akan memberikan pengumuman khusus terkait berapa hari penyelenggaraan Formula E akan diadakan di Indonesia nantinya.

"Nanti itu ada pengumuman khusus kalau sudah yakin," tambahnya.

Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari keterangan resmi Formula E, kota Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh itu karena pada balapan yang direncanakan digelar pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol tersebut bertabrakan dengan masa Pemilu 2024.

Adapun kontrak antara FEO dan JakPro itu berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024 sehingga jika dibatalkan atau diundur maka akan menyalahi kesepakatan dan tercatat sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menegaskan balap mobil listrik internasional, Formula E 2024 semestinya tetap diselenggarakan di Jakarta karena sudah ada kontrak kerja sama bisnis di antara pihak terkait.

Karena itu, dia meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memperdalam komunikasi terkait Formula E karena bersamaan dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Anak usaha Jakpro targetkan bangun SJUT sepanjang 84,5 km hingga 2025
Baca juga: Jakpro tetap jadi penyelenggara Formula E pada 2023

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu sebar 20 mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Pulau Jawa******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan Pemilu sebanyak 20 unit yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa, bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu.

"Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, Minggu.

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Baca juga: Henri Subiakto pertanyakan proses di balik penangkapan Palti Hutabarat

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia, sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

"Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand by berkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah," jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi," kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu on car free day kampanyekan Pemilu damai berintegritas

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai, untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan supaya tidak terjadi.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran.

"Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand by di sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana," ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu masifkan Pojok Pengawasan di seluruh Indonesia

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：terbaru slot gacor、ibet77、trik dan pola slot

Terkait：erek erek 00 99、kredivo bunga berapa persen、buku mimpi nanas、mpogacor、slot gacor freespin、m11bet、bocoran jam gacor slot、slot resmi online、cara menggunakan voucher indomaret 50 ribu dari mandiri、situs slot asia gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：dingdong 39 slot（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

cara aktivasi akun kredivo

link slot gacor malam ini

x500 maxwin

hongkong prediksi togel

gadisBacaan TerkaitMore+

Sutra Kaisar Prasejarah

game gacor hari ini

Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada******

Tidak ada. Situasi (sekarang) biasa-biasa saja

Bandung (ANTARA) - Menteri Perekonomian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto tepis kabar soal mundurnya 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada. Situasi (sekarang) biasa-biasa saja," kata Airlangga Hartarto saat ditemui dalam acara konsolidasi kader Partai Golkar di Bandung, Jawa Barat, Jumat malam.

Menurutnya, berita yang awalnya diembuskan oleh ekonom senior INDEF Faisal Basri itu tidaklah benar. Dirinya lebih tahu hal ini karena kedekatan-nya dengan hampir semua menteri di kabinet itu.

“Hampir semua menteri kabinet berkawan sama saya. Jadi, saya tahu semuanya," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan

Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur

Sementara itu, pernyataan soal mundurnya 15 menteri di Kabunet Indonesia Maju dicetuskan oleh ekonom senior INDEF Faisal Basri kemarin. Menurutnya, selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada sejumlah nama lainnya yang juga akan mundur di kabinet tersebut.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

sarang188

Presiden Abbas: Sudah waktunya bagi AS akui Negara Palestina******

Ramallah (ANTARA) - Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,

Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."

Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".

“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Paman terkuat dalam sejarah

wd 138 slot login

Kejagung tetapkan Budi Said sebagai tersangka transaksi ilegal emas******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan "crazy rich"Surabaya Budi Said (BS) sebagai tersangka kasus transaksi ilegal pemufakatan jahat transaksi jual beli emas ANTAM.

Pengusaha yang bermukim di Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar (Jampidsus) Jakarta, Kamis, kemudian langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dalam rangka mempercepat penyidikan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif pada hari ini status yang bersangkutan kami naikkan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi.

Kuntadi menjelaskan, perkara ini bermula sekitar bulan Maret sampai dengan November 2018, tersangka Budi Sai bersama-sama sejumlah oknum berinisial EA, AP, EKA dan MD telah melakukan pemufakatan jahat, merekayasa transaksi jual beli emas.

"Beberapa di antara sejumlah nama tadi merupakan oknum pegawai PT ANTAM," kata Kuntadi.

Adapun rekayasa transaksi jual beli emas yang dilakukan tersangka dan beberapa oknum tadi, lanjut Kuntadi, dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan PT ANTAM, dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT ANTAM.

"Padahal saat itu PT ANTAM tidak melakukan itu (diskon)," kata Kuntadi.

Kemudian, untuk menutupi transaksi ilegal tersebut maka tersangka dan para oknum menggunakan pola transaksi di luar mekanisme yang telah ditetapkan PT ANTAM.

Sehingga, kata Kuntadi, PT ANTAM tidak bisa mengontrol jumlah logam mulia dan jumlah uang ditransaksikan yang mengakibatkan antara jumlah uang yang diberikan oleh tersangka dan logam mulia yang diserahkan, ada selisih begitu besar.

"Akibat adanya selisih tersebut guna menutupinya, para pelaku selanjutnya membuat surat diduga palsu yang pada pokoknya seolah-seolah bahwa benar transaksi itu sudah dilakukan dan bahwa benar PT ANTAM ada kekurangan dalam menyerahkan logam mulia," kata Kuntadi.

Dengan adanya pemufakan jahat oleh tersangka dan para oknum membuat PT ANTAM mengalami kerugian sebesar 1,136 ton logam mulia atau sekitar Rp1,1 triliun.

"Adapun pasal yang dilanggar diduga Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipidkor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata Kuntadi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan kasus ini merupakan perkara baru yang ditangani Jampidsus Kejaksaan Agung sejak Desember 2023.

"Jadi ini kasus baru berdasarkan temuan kami, belum ada satu bulan penyidikan khusus dan langsung kita tetapkan tersangka," kata Ketut.

Hiburan Korea adalah penyakit

kode alam kaki seribu

Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan lebih lanjut terkait penanganan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman yaitu SAP dan menyeret nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Budi mengatakan dirinya telah menugaskan secara khusus Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto untuk melakukan pemeriksaan internal pada BAKTI Kemenkominfo.

"Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa ini," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan BAKTI Kemenkominfo pada Senin (15/1) yang secara tegas bakal melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan Kementerian Kominfo juga terbuka kepada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menyinggung BAKTI Kemenkominfo tersebut.

"Kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silahkan saja," kata Budi.

Baca juga: Sebanyak 4.988 BTS BAKTI telah siap diresmikan Presiden

Adapun kasus suap yang dilakukan SAP pertama kali diungkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat pada Rabu (10/1). SAP dinyatakan telah melanggar regulasi Praktik Korupsi Asing (FCPA) pada periode 2015-2018 dengan melibatkan banyak negara salah satunya Indonesia.

Melalui pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dinyatakan perusahaan itu melalui agen-agen tertentu, diduga terlibat dalam skema menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas seperti kontrak dengan berbagai departemen dan lembaga.

Salah satu lembaga yang disebut dalam pernyataan tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah bertransformasi menjadi BAKTI Kemenkominfo di masa ini.

Meluruskan informasi yang beredar, BAKTI Kemenkominfo menyebutkan memang pihaknya sempat melakukan kemitraan dengan perusahaan asing tersebut pada 2018.

Saat itu, BP3TI baru saja diubah bentuknya menjadi BAKTI Kemenkominfo mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

Kemitraan dengan perusahaan asal Jerman itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan modernisasi proses bisnis dan seluruh pelaksanaan pembiayaan dan mekanismenya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

"BAKTI menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan lisensi sebesar Rp12,6 miliar. Kontrak tersebut dilakukan melalui proses perencanaan dan pengadaan yang transparan serta akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," demikian pernyataan BAKTI Kemenkominfo.

Baca juga: KPK dalami informasi perusahaan Jerman suap pejabat Indonesia

Baca juga: Resmikan BTS 4G, Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Cinta setelah Masehi

persyaratan pinjaman online kredivo

BI: Penyaluran kredit baru dan pembiayaan korporasi naik******

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan penyaluran kredit baru oleh perbankan dan pembiayaan korporasi meningkat pada Desember 2023. "Penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Desember 2023 terindikasi meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 73,3 persen, lebih tinggi dibandingkan SBT pada bulan sebelumnya sebesar 70,4 persen," kata kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat. Faktor utama yang memengaruhi penyaluran kredit baru tersebut antara lain permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain.

Baca juga: Menkeu minta perbankan tidak tahan penyaluran kredit pada 2024 Sementara itu, untuk keseluruhan triwulan IV-2023, penawaran penyaluran kredit baru dari perbankan juga diperkirakan tetap tumbuh. Di sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru pada Desember 2023 terindikasi tetap tumbuh dibandingkan bulan sebelumnya, dengan mayoritas pembiayaan berasal dari bank umum.
"Selain perbankan, sumber pembiayaan yang menjadi preferensi rumah tangga antara lain koperasi dan leasing," ujar Erwin.

Baca juga: BI: Penyaluran kredit baru terindikasi tumbuh pada November 2023
Selanjutnya, pembiayaan korporasi pada Desember 2023 terindikasi meningkat tercermin dari SBT pembiayaan korporasi sebesar 18,4 persen, naik dibandingkan SBT 14,9 persen pada November 2023. Peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi terutama didorong oleh peningkatan kebutuhan pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan Adapun sumber pembiayaan korporasi terutama berasal dari dana sendiri, diikuti pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik dan pembiayaan dari perbankan dalam negeri.

Tuhan tanpa Batas

situs slot rusia

KASN: sekitar 400 ASN dilaporkan langgar netralitas saat pemilu 2024******

Bandung (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap bahwa sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara nasional.

"Kalau data dari pemantauan ASN sampai periode kemarin kita ada sekitar 400-an untuk pelanggaran netralitas ASN. Kebanyakan itu di Sulawesi," kata Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Baca juga: Bawaslu NTB: Rekomendasi KASN, Lalu Gita Ariadi tak langgar netralitas

Dari 400 tersebut, lanjut Maria, sebanyak 143 ASN yang terbukti melanggar dan telah direkomendasikan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) di masing-masing Instansi para ASN, dengan sekitar 70 persennya telah ditindaklanjuti.

"Itu sudah banyak yang dijatuhi sanksi, yang sesuai aturan main, pejabat Pembina kepegawaian atau kepala instansi atau kepala daerah itu harus menindaklanjuti, alhamdulillah juga angkanya sudah cukup baik. PPK itu menindaklanjuti rekomendasi KASN," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kepri soroti dua ASN diduga langgar netralitas pemilu

Dikatakan Maria, ada tiga kategori pelanggaran, yaitu ringan, sedang dan berat dengan sanksi yang berbeda-beda.

Untuk kategori pelanggaran ringan, ucap Maria, biasanya terjadi ketika pencalonan Pemilu 2024 dan diberi sanksi moral untuk membuat pernyataan maaf. Sementara ketika sudah dipastikan ada calon kontestasi Pemilu 2024, kategori hukuman menjadi sedang hingga berat.

"Untuk hukumannya sudah diatur di dalam PP terkait disiplin ASN. Salah satunya misalnya penurunan jabatan, kemudian sampai mungkin pemberhentian dengan hormat," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan dua ASN terindikasi langgar netralitas

Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024, didominasi keberpihakan ASN di media sosial, seperti dengan memberikan like, comment, share dan seterusnya.

“Mungkin hal yang selama ini dianggap sepele tetapi berdasarkan aturan main yang sudah dibangun yang sudah ditetapkan oleh pusat, kan itu masuk di dalam pelanggaran," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Eri ingatkan ASN tak langgar netralitas di tahun politik
Baca juga: Bawaslu Lombok Tengah: Lalu Gita Ariadi langgar netralitas ASN

《btv168 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor amanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《btv168 demo》bab terbaru。