bonus288
gmslot88 5Jutaan kata 722865Orang-orang telah membaca serialisasi
《bonus288》
Menko Polhukam pastikan suasana kondusif pasca******
"Sangat baik dan kondusif sehingga situasi yang seperti ini tentunya kita berhasil jaga dan pertahankan," ujar Hadi Tjahjanto usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat malam.
Hadi mengakui suasana pascapemilu menjadi salah satu topik pembicaraan antara dirinya dengan Sultan HB X saat bertemu di Keraton Kilen selama hampir dua jam.
Saat ini, menurut dia, adalah masa menunggu seluruh tahapan Pemilu 2024 rampung hingga pengumuman dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Selama proses itu, Hadi berharap seluruh komponen bangsa turut mengawal agar situasi dan kondisi di Indonesia tetap kondusif.
"Saya kira kondisi seperti ini harus dipertahankan karena ini bagian dari tanggung jawab komponen bangsa supaya pembangunan yang dijalani dapat terlaksana dengan baik," kata dia.
Sesuai tugasnya sebagai Menko Polhukam, Hadi berjanji bakal terus memastikan keamanan negara tetap stabil sehingga tercipta ketenangan di tengah masyarakat.
"Supaya rakyat juga tenang dan itu bagian dari tugas yang harus saya jaga," ujar dia.
Kunjungan Hadi ke Yogyakarta ini adalah yang pertama sejak dirinya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam pada 21 Februari 2024.
Posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selepas dilantik sebagai Menko Polhukam, Hadi sebelumnya juga sudah menemui menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Kamis (22/2).
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Dispar Bali catat pungutan wisman seminggu hasilkan Rp9,1 miliar******
“Pergerakannya sekarang sudah Rp9,1 miliar terakhir ya itu sekitar 60.800 wisman,” kata Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Rabu.
Tjok Pemayun mengatakan, seluruh pendapatan dari pungutan wisman menjadi kas daerah dan diatur berdasarkan mekanisme APBD oleh Bappeda Bali, namun dipastikan alur akhirnya untuk menangani sampah dan kebudayaan Bali.
Pemprov Bali mengaku sejak awal tak berandai-andai terkait pemasukan yang bisa didapat dari kebijakan ini, dalam sepekan pertama yang mereka syukuri adalah penerimaan dari wisatawan.
“Kita masih terus menjalankan, tidak mengatakan sesuai ekspektasi atau tidak, kita terus seoptimal, yang penting tidak ada antrian, pengunjung merasa aman dan nyaman tiba di Bali, itu saja sih,” ujar Tjok Pemayun.
Menurut dia, alih-alih memikirkan besaran dan pendapatan ke depan dari pungutan wisman, Dispar Bali lebih fokus pada perbaikan-perbaikan teknis program ini agar terus dievaluasi oleh pemerintah daerah dan stake holder kepariwisataan terkait.
Sejauh ini masukan yang ditampung adalah soal lokasi pengecekan yang masih dalam pertimbangan, mereka terus mengevaluasi namun secara bersamaan akan menggelar evaluasi tiga bulan sekali karena diakui belum optimal.
Tjok juga menyampaikan pendapatan seminggu ini didapat dari metode pembayaran wisatawan langsung di aplikasi Love Bali dan loket Bandara I Gusti Ngurah Rai, mereka juga belum menetapkan titik akhir pembayaran karena perlu dilakukan pendaftaran.
“Baru bandara saja karena tanggal 24 baru mulai kapal pesiar turun. End point masih belum dilakukan karena memang dia harus mendaftar dulu sesuai petunjuk teknis supaya bisa pantau,“ ujarnya.
Pemprov Bali berharap ke depan keamanan dan kenyamanan ini tetap terjaga, tanpa antrian panjang dan seluruh wisatawan mancanegara membayar secara daring melalui Love Bali sebelum tiba.
Untuk diketahui, pungutan wisman sebesar Rp150 ribu ini telah memiliki payung hukum yang kuat dan lengkap yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Label：situs terbaru 2022、maucash ojk、pola slot mahjong 2
Terkait：mpo17、pasarslot、gacor link alternatif、situs judi slot yang gacor、link alternatif slot online、buayapoker、idngol、akun demo anti rungkad、innatogel、aksitoto
bab terbaru：cara pinjam uang di julo（2024-07-04）
Perbarui waktu：2024-07-04
- Bab 1 slot633 gacor
- Bab 2 replay slot maxwin
- Bab 3 cuanslot
- Bab 4 pinjaman hanya dengan ktp
- Bab 5 seribu mimpi 62
- Bab 6 slot gacor x5000
- Bab 7 judi online24jam terpercaya 2022
- Bab 8 kredivo tidak bisa dipakai
- Bab 9 new member slot 100 di awal
- Bab 10 love 4d slot
- Bab 11 wwg slot gacor 777
- Bab 12 yuk slot
- Bab 13 slot gacor qris
- Bab 14 usaklup
- Bab 15 erek erek 3d abjad
- Bab 16 pengajuan limit kredivo
- Bab 17 situs 888
- Bab 18 kuat4d
- Bab 19 zeusgacor
- Bab 20 sl9t gacor
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah9817bab
Guru Besar Wuji
club slot 888
Harimau sumatera betina dengan perkiraan umur 3-4 tahun yang diberi nama 'Begu Kluti' kini kembali ke habitat alaminyaJakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan pelepasliaran satu individu harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ke habitat alaminya di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada Selasa (20/2).
"Harimau sumatera betina dengan perkiraan umur 3-4 tahun yang diberi nama 'Begu Kluti' kini kembali ke habitat alaminya," ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Satyawan Pudyatmoko dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Pelepasliaran itu melibatkan tim yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) , Polres Aceh Selatan, FKL dan WCS-IP.
Baca juga: BBKSDA Riau pasang kandang jebak harimau penyerang anak di Siak
Begu sendiri bahasa daerah Kluet berarti harimau sumatera, sedangkan Kluti diambil dari nama lokasi harimau sumatera tersebut dievakuasi, yaitu Kluet Timur.
"Semoga Begu Kluti dapat beradaptasi dengan cepat dan berkembang biak sehingga dapat menguatkan populasi di alam," kata Satyawan.
Dalam keterangan serupa, Kepala BKSDA Aceh Gunawan Alza menjelaskan usai evakuasi Begu Kluti, tim dokter hewan melakukan pemeriksaan medis baik secara makroskopis maupun uji laboratorium.
Baca juga: Polrestabes Medan tangkap dua terduga penjual kulit Harimau Sumatera
Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan observasi selama dalam perawatan terhadap harimau itu, tim dokter merekomendasikan Begu Kluti sudah layak untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya di Taman Nasional Gunung Leuser.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam rangka upaya penyelamatan harimau sumatera tersebut serta menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian populasi dan habitatnya," kata Gunawan.
Baca juga: Wali Kota Medan akui Medan Zoo gagal membiakkan harimau
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
Sistem peti harta karun yang luar biasa
angka jitu pasti tembus
Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024
Kegilaan energi
situs slot kingdom
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Monster Apartemen Sehari-hari
depo slot88
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.
"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.
"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.
"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024," kata dia.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.
Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.
"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).
Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.
Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.
Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.
"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.
Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.
Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.
Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.
Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Orang yang paling berkuasa sepanjang masa
situs slot yang terpercaya
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
pencuri ganda
pepe4d comKami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.
"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.
"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.
"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024," kata dia.
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.
Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.
"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).
Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.
Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.
Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.
"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.
Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.
Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.
Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.
Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
《bonus288》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjaman cepat cair ojkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bonus288》bab terbaru。