slot thailand

Sejarah perjuangan putri saudagar

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Tuhan sangat mulia

Riset: Harga Rumah di Indonesia Catat Kenaikan Tertinggi Sejak Pandemi******

Housing Finance Centre (HFC), lembaga riset PT Bank Tabungan Negara (BTN), mencatat harga rumahdi Indonesia mengalami kenaikan tertinggi sejak pandemi covid-19.

Direktur Consumer Hirwandi Gafar mengatakan indeks harga rumah (house price index/HPI) mencapai 211,9 pada kuartal III/2023, mengalami pertumbuhan tertinggi setelah pandemi sebesar 8,7 persen secara tahunan (yoy).

Hirwandi menilai kenaikan harga rumah tersebut menunjukkan peningkatan permintaan rumah. Terlebih, pemerintah akan memberikan insentif PPN pembelian rumah (PPN DTP).

Ia mengatakan penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari rumah di bawah Rp2 miliar, di mana rumah tipe 70 dengan harga Rp500 juta - Rp1 miliar naik sebesar 12 persen (yoy).

Selain itu, kenaikan juga disumbang oleh rumah tipe 336 dengan harga di bawah Rp350 juta yang naik 8,4 persen (yoy).

Sementara itu, BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp27,7 triliun per Agustus 2023.

Untuk KPR di bawah Rp2 miliar paling banyak di Jawa Barat yakni 44 persen. Kemudian disusul Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

"Untuk provinsi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur," katanya.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Liu Wuxie Xu Lingxue

Pasar Properti China Loyo, Harta Wanita Terkaya Asia Anjlok 90 Persen******

Wanita terkaya di Asia, Yang Huiyan, kehilangan 90 persen hartanya selama dua tahun terakhir. Hal itu lantaran sektor real estateChina diguncang krisiskeuangan.

Dilansir dari Forbes, Kamis (9/11), pimpinan perusahaan real estate kenamaan Country Garden itu kini hanya memiliki kekayaan senilai US,6 miliar atau sekitar Rp56,31 triliun (asumsi kurs Rp15.642 per dolar AS).

Kekayaan Yang anjlok setelah dirinya terlilit utang. Perusahaan yang ia pimpin gagal bayar bunga obligasi dolar untuk pertama kalinya pada pertengahan Oktober lalu.

Ia menjadi wanita terkaya di Asia dua tahun kemudian setelah penawaran umum perdana pengembang di Hong Kong.

Badai memang tengah melanda sektor properti China. Satu persatu raksasa real estate di Negeri Tirai Bambu bertumbangan dan mengancam ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut

Alarm mulai berbunyi saat salah satu perusahaan properti terbesar China, Evergrande Group, terancam gagal bayar utang pada 2021 lalu. Padahal, selama bertahun-tahun ekonomi China mendapat dorongan besar dari 'booming' properti.

Evergrande babak belur hingga tersungkur kebijakan Beijing yang ingin mengerem pinjaman berlebihan perusahaan properti dan tingginya harga rumah. Kondisi diperparah oleh menurunnya permintaan di tengah pandemi covid-19.

Tahun ini, kondisi sektor properti China belum membaik, malah memburuk. Baru-baru ini, utang yang membelit Country Garden sebesar US1,7 miliar atau setara Rp2.931 triliun membuat nyaris sejuta rumah di China mangkrak dan para pekerjanya tak digaji.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Bulog Sebut Eropa Mulai Beralih ke Beras Gegara Gandum Makin Mahal******

PerumBulog mengungkapkan negara-negara Eropa mulai beralih mengonsumsi beraslantaran harga gandum melonjak.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan kenaikan harga gandum disebabkan perang Rusia-Ukraina.

"Perang Ukraina-Rusia berpengaruh kepada gandum di mana saat ini negara-negara Eropa yang biasanya makan gandumnya banyak, juga agak beralih ke beras," kata Febby di diskusi Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino, Selasa (31/10).

Makin banyak negara yang mengonsumsi, sambungnya, membuat stok beras global semakin tertekan. Ditambah lagi, India mulai melarang ekspor beras sejak Juli lalu.

"India sangat berperan penting karena memang lebih dari 40 persen pasar ekspor beras dunia dari India," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kelangkaan gandum di berbagai belahan dunia.

Jokowi menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu terdapat 77 juta ton gandum tak bisa diekspor dari Ukraina karena alasan keamanan.

Sementara itu, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin terdapat 130 juta ton gandum juga tak bisa diekspor dari Rusia.

"Artinya total dari dua negara yang enggak bisa keluar gandumnya 207 juta ton. Sehingga yang terjadi adalah di Afrika di Asia maupun Eropa sendiri kekurangan pangan nyata," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan kelangkaan pangan global saat ini terjadi lantaran terdapat 22 negara kini tak lagi mengekspor pangan, termasuk beras. Beberapa negara itu, lanjutnya, seperti Uganda, Rusia, India, Bangladesh Pakistan dan Myanmar terakhir.

Bila kondisi ini berlanjut, kata dia, kemungkinan semua harga bahan pokok akan alami kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Ikut Prabowo******

Budiman Sudjatmiko akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris independen PTPN V.

Langkah ini diambil Budiman usai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Budiman mengatakan akan melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/10) untuk mengajukan pengunduran dirinya tersebut.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," tambahnya.

Selain kepada Menteri BUMN Erick dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman akan mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

Pengumuman masuknya Budiman dalam timses Prabowo-Gibran sebelumnya disampaikan langsung Sekretaris TKN Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Nusron menyebut Budiman mengisi posisi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran bersama mantan gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono. Sementara itu, posisi ketua Dewan Pakar TKN dipercayakan kepada Burhanuddin Abdullah yang juga mantan gubernur BI.

[Gambas:Video CNN]