airbet

Sistem ahli nujum

Menengok Wacana Subsidi Motor Listrik Rp8 Juta******

Pemerintah berencana memberikan subsidisebesar Rp8 juta untuk pembelian motor listrikbaru. Pemberian subsidi disebut sebagai langkah untuk mendorong percepatan kendaraan listrik di Tanah Air.

"Motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif Rp8 juta," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip pada Kamis (15/12).

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Agus mengatakan subsidi diberikan dengan mencontoh negara lain yang dilihat pemerintah sudah maju dalam penggunaan kendaraan listriknya.

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya.

Agus menambahkan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. Kedua, subsidi BBM akan berkurang dengan banyaknya mobil listrik.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaatkeempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon.

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik, salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

Proyek Kereta Cepat Terdampak Kereta Anjlok Disetop Sementara******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara pembangunan kereta cepat Jakarta- Bandung(KCJB) usai anjloknya kereta teknis proyek tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan penghentian dilakukan di ruas jalur terdampak insiden kereta anjlok yang terjadi pada lokasi Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309.

Sarana tersebut dimiliki oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan digunakan untuk pembangunan jalur rel, bukan sarana atau kereta yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

Saat ini, ujar Adita, korban insiden itu mencapai 6 orang yang mencakup 2 korban jiwa, 2 korban luka berat, dan 2 korban luka ringan.

Sebelumnya, insiden kereta anjlok itu terjadi di daerah Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (18/12).

Namun, PT KCIC menegaskan kereta yang anjlok di proyek kereta cepat bukan bagian rangkaian KCJB.

"Kereta yang keluar jalur bukanlah rangkaian kereta cepat, tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel," tegas Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/12).

Meski ada kereta kerja yang anjlok, Rahadian menyebut proses pembangunan di area kerja kereta cepat saat ini tetap berjalan.

"Pembangunan stasiun dan pemasangan subsistem perkeretaapian di area KCJB tetap dilakukan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk pemasangan rel tanpa balas," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Kaisar Abadi

Syarat Naik Pesawat untuk Liburan Nataru, Tak Perlu PCR atau Antigen******

Moda transportasi udara alias pesawat tampaknya masih jadi andalan masyarakat untuk pergi berlibur, termasuk pada libur Natal dan tahun baru (Nataru) sebentar lagi.

Namun, pemerintah memberi sejumlah syarat naik pesawatuntuk liburan Nataru. Aturan ini dikeluarkan agar protokol kesehatan tetap berlaku di perjalanan pesawat.

Lihat Juga : Mau Naik Jet Pribadi untuk Liburan, Ini Harga Sewanya

Berikut syarat naik pesawat untuk liburan Nataru.

1. Patuhi protokol umum

Calon penumpang harus mematuhi protokol umum yang terdiri atas:

• Menggunakan masker medis kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu
• Mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan
• Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer
• Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan
• Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan

2. Patuhi protokol perjalanan dalam negeri

Calon penumpang harus mematuhi protokol perjalanan dalam negeri, yaitu.

• Setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing
• Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi

3. Wajib vaksinasi Covid-19

Calon penumpang harus memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19 berikut ini.

Usia 18 tahun ke atas

• Wajib mendapat vaksinasi dosis ketiga (booster)
• Warga negara asing (WNA) wajib mendapat vaksinasi dosis kedua

Usia 6-17 tahun

• Wajib mendapat vaksinasi dosis kedua
  WNI yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi

Di bawah 6 tahun

• Dikecualikan dari ketentuan vaksinasi, namun perlu pendampingan

4. Tak perlu PCR atau antigen

Calon penumpang kini tak wajib menunjukkan hasil negatif dari tes PCR atau antigen untuk naik pesawat

5. Komorbid dikecualikan dari syarat vaksin

Calon penumpang yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid dikecualikan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

Demikian syarat naik pesawat untuk liburan Nataru. Semoga bermanfaat.

Rahasia Ilahi

Kementerian PUPR Selesaikan 16 Rusun Hunian Pekerja Kontruksi di IKN******

Kementerian PUPR menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Target, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baruitu.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan 16 rusun yang sudah terbangun dalam proses penyelesaian kelistrikan, pemasangan dinding, dan toilet bagi pekerja.

"Pembangunan rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06 persen," katanya, Minggu (18/12), dikutip dari Antara.

Proses pengerjaan dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kerja sama operasi (KSO) ini bernilai Rp567 miliar.

Kompleks rusun hunian pekerja konstruksi IKN juga akan dilengkapi dengan fasilitas sosial dan umum, seperti masjid,mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

"Setiap rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi, sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman dan fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara," jelas Iwan.

Dalam proses konstruksi, Kementerian PUPR mengklaim menerapkan tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance(ESG).

Pertama, dengan menerapkan lean constructiondan green construction. Kedua, memberikan fasilitas lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN.

Ketiga, membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Okupansi Hotel di Bali Bisa Tembus 80 Persen Jelang Libur Nataru******

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisatadari Dinas Pariwisata BaliIda Ayu Indah menyebut rata-rata kedatangan wisatawanasing lewat jalur udara mencapai 13 ribu per hari dan 15 ribu untuk wisatawan domestik.

"Semakin dekat dengan Natal dan Tahun Baru (Nataru), semakin meningkat (wisatawan yang datang) dan lebih banyak lagi," ujar Ayu dihubungi, Kamis (15/12).

Perhitungannya, wisatawan asing akan mencapai 15 ribu orang yang datang per hari mendekati Nataru. Sementara, untuk wisatawan domestik bisa mencapai 17 ribu per hari.

"Karena Bali ada tiga akses, udara, laut, dan darat, jadi wisatawan yang datang bisa tambah banyak lagi," terang Ayu.

Perkiraannya, puncak kedatangan wisatawan ke Pulau Dewata terjadi H-3 sebelum Tahun Baru 2023. Pada saat itu, diperkirakan banyak pekerja yang mulai mengambil cuti kerja.

Sementara, tingkat okupansi hotel saat ini sudah mencapai 60 persen di kawasan Kuta, Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan Sanur, Denpasar, serta Ubud.

Pada saat puncak kedatangan wisatawan, maka okupansi atau tingkat hunian hotel bisa tembus 70 persen hingga 80 persen.

"Prediksi sampai 80 persen saat Nataru. Tetapi itu menyebarnya di sekitar sana juga, Kuta, Nusa Dua, Sanur, Ubud. Mudah-mudahan nanti wisatawan bisa mencapai ke wilayah Karangasem atau Singaraja atau Buleleng, dan lainnya," imbuh Ayu.

Kedatangan wisatawan merayakan libur Nataru sekaligus mementahkan kabar hoaks soal ketakutan turis asing ke Bali di tengah pasal zina dalam KUHP yang baru disahkan.

[Gambas:Video CNN]