cara mendapatkan voucher gratis ongkir di lazada

Su Xian'er Han Jin

Otorita Sebut Banyak Investor Asing Tanya Nasib IKN Usai Pemilu 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengklaim banyak investor khususnya asing yang bertanya terkait kelanjutan pembangunan IKN setelah Pemilu 2024.

Bambang menegaskan hingga saat ini pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan karena sudah memilikilegal standingmelalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.

"Habis 2024 bagaimana ya? ini sebelum Pilpres waduh yang tanya banyak banget apalagi investor luar negeri bertanya selalu begini, 2024 bagaimana?," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

"Mau ubah Undang-Undang bisa, tapi harus lewat parlemen, ke DPR. Silakan, enggak gampang. Sudah ada legal standing," kata dia.

Bambang melanjutkan saat ini progres pembangunan IKN baru masuk tahap pertama yaitu pada periode 2022-2024. Pada tahap ini, dilakukan pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260 ribu jiwa.

Kemudian pada 2024-2029 dilanjutkan pembangunan area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Lalu pada 2030-2034 masuk ke pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Selanjutnya, pada 2035-2039 direncanakan pembangunan IKN memasuki seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Target terakhir, pada 2040-2045 mampu mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Lebih lanjut, Bambang juga menyebut jumlah penduduk di IKN tahun 2045 diproyeksi mencapai 1.911.000 penduduk saja.

Bambang menyebut dengan jumlah penduduk yang ideal, maka diharapkan sebuah kota dapat menjadi tempat tinggal yang membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera.

Di sisi lain, Jakarta yang saat ini memiliki populasi 10 juta jiwa dan aglomerasinya mencapai 28 juta jiwa, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan finansial Indonesia.

"IKN akan jadiliveable, kota yang layak huni. Dan loveable city, kota yang dicintai. Untuk jadi loveable citykita sampai belajar ke Finlandia," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNN]

teramat

Benarkah Banjir Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Toko Ritel?******

Stok beraslangka di toko ritel modernsejak akhir pekan lalu. Sedangkan, di pasar tradisionalmasih tersedia, namun harganya terpantau naik.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (12/2), beras merek Idola dibanderol Rp18 ribu per kg, naik dari Rp16 ribu per kg sekitar dua pekan lalu. Kemudian beras merek Gentong Rejeki naik dari Rp14 ribu ke Rp17 ribu per kg.

Beras Pandan Wangi kemasan 5 kg juga naik dari Rp85 ribu ke Rp90 ribu, beras Ramos Cap Bunga kemasan 5 kg naik dari Rp75 ribu ke Rp85 ribu per kg.

Sementara, di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi stok beras kosong. Para pekerja mengatakan sudah kosong sejak akhir pekan lalu dan stok belum turun.

"Kosong, stok (beras) belum datang," kata pegawai yang enggan disebutkan namanya.

Para ekonom mensinyalir kelangkaan beras disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram yang digeber Jokowi jelang Pilpres 2024 kemarin.

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan terjadi perebutan stok antara pengusaha ritel modern dengan pemerintah untuk stok dan juga pemenuhan program yang sudah dijanjikan.

"Ada kaitan antara beras bansos dengan beras di pasaran. Jadi terjadi perebutan dan itu memang benar," ujar Bhima.

Bhima mengatakan kecil kemungkinan kelangkaan beras dipicu pembatasan atau sengaja disembunyikan oleh pelaku usaha. Tapi memang karena stoknya digunakan untuk bansos sehingga terjadi kelangkaan.

Sebab, pemerintah sudah melakukan impor beras jor-joran hingga 3 juta ton pada 2023 dengan tujuan mengamankan stok tahun ini. Sehingga, Bhima menilai tidak masuk akal bisa habis dibeli masyarakat karena pemerintah pasti sudah mempertimbangkan kebutuhan sebelum panen raya.

"Karena tidak masuk akal pemerintah sudah impor beras besar besaran dari tahun lalu, tapi sekarang beras di pasaran dibatasi. Jadi ya ada kaitannya dengan bansos," jelasnya.

Bhima menyarankan agar dilakukan audit untuk mengetahui penyebab 'hilangnya' beras secara mendadak dari ritel modern.

"Ini harus diaudit semua termasuk aliran beras impor itu titik distribusinya kemana saja, kemudian beras bansos selain impor menyerap dari mana saja dan volume nya berapa. Tapi yang jelas upaya dadakan pemerintah setop sementara bansos beras 10 kg jadi indikasi memang beras bansos biang keladi kelangkaan beras," ungkap Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Bila situasi seperti ini tetap dibiarkan, kata Bhima akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sebab, kelangkaan beras otomatis akan membuat harga beras melonjak.

"Situasi beras ini sangat serius dan berakibat pada kenaikan inflasi hingga membuat kelas menengah tanggung yang tidak mendapat bansos harus membeli beras lebih mahal. Daya beli sepanjang tahun bisa merosot gara-gara beras," imbuh Bhima.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai bansos beras penyebab langkanya beras di pasaran. Sehingga ia menilai kebijakan pemerintah tersebut kurang tepat.

Ia menilai pemerintah seharusnya sudah bisa memperkirakan bahwa stok beras akan langka jika dijadikan bansos. Sebab, tahun lalu saja stok sudah menipis akibat produksi yang berkurang karena terganggu El Nino.

"Nah celakanya, tak lama berselang di awal tahun sebelum kondisi pasokan aman, pemerintah meneruskan program bansos BLT Elnino berupa beras, yang mau tak mau akan semakin memperburuk kondisi pasokan beras nasional," jelas Ronny.

Di samping itu, Ronny menilai bansos berupa cash transfer yang dirapel untuk tiga bulan juga berpotensi memperburuk keadaan. Sebab akan membuat penerimanya membeli beras dalam jumlah yang melebihi kebiasaan.

"Jadi perpaduan dua jenis bansos tersebut memang sangat berpotensi memperburuk kondisi pasokan nasional yang memang sudah mengkhawatirkan sejak pertengahan tahun lalu," kata Ronny.

Menurut Ronny, jika kondisi ini terus berlangsung, maka kelangkaan beras akan berlangsung sampai sebulan ke depan. Sebab, masa panen raya baru akan berlangsung pada akhir Maret dan awal April.

Kondisi ini, tentunya akan membuat daya beli menurun dan inflasi volatile foodterkerek. Sebab, harga beras sudah pasti naik karena stok yang tipis.

Hal ini lah yang mendasar Ronny menyebutkan kebijakan pemerintah memberikan bansos beras kurang tepat di tengah stok yang menipis sejak tahun lalu. Seharusnya pemerintah berupaya mengamankan stok jelang bulan ramadan.

"Semestinya di awal tahun pemerintah tidak mengambil langkah bansos dulu, tapi meningkatkan pasokan di pasaran, agar harga stabil dan pelan-pelan turun karena bansos justru membuat keseimbangan supply dan demand menjadi semakin buruk. Jadi pas saat menjelang ramadan dan lebaran harga stabil. Jadi pilihan kebijakannya sangat kurang tepat," pungkasnya.

Namun, semua dugaan itu dibantah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Ia membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakangan ini imbas program bantuan pangan Jokowi.

"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/2).

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Tiket Kereta Api Dijual Seperti 'War' Tiket Konser******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menjual tiket KA selayaknya 'war' tiket konser sejak 1 Februari 2024.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan akan ada sistem antrean saat hendak membeli tiket di aplikasi Access by KAI dan situs kai.id. Antrean ini berpotensi terjadi pada saat peak season, seperti musim lebaran, natal, atau tahun baru.

"Iya, betul, seperti (war tiket) konser. Akan ditampilkan berapa lama (waktu) harus menunggu dan jangan keluar dari window(aplikasi) agar tidak terlempar dalam daftar antrean," jelas Joni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/2).

Calon penumpang diminta tidak meninggalkan windowaplikasi atau situs, selayaknya wartiket konser. Pada gilirannya, calon penumpang akan diarahkan masuk ke dalam sistem pemesanan dan bisa memproses pembelian tiket seperti biasa.

Meski begitu, Joni menegaskan tidak ada jaminan pembeli yang mengantre akan seluruhnya mendapatkan tiket KA yang diincar. Ia menegaskan itu semua tergantung ketersediaan.

"Tetap tergantung pada ketersediaan tiket. Jika tiketnya habis, calon penumpang dapat memilih hari lain, KA lain, atau memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi Access by KAI yang akan membantu memberikan alternatif perjalanan KA dengan mengombinasikan jadwal kereta dengan sifat persambungan," tutup Joni.

Saat ini, KAI sudah membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran 2024. Anda bisa membelinya mulai hari ini, yakni H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 lebaran.

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Sepak Terjang Bisnis Anak Tommy Soeharto Pembuat Lapangan Golf Rp1,2 T******

Anak Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo, menjadi buah bibir usai mengumumkan bakal membuat lapangan golf senilai Rp1,2 triliun.

Proyek tersebut digarap via PT Intra GolfLink Resorts alias IGR. Pria kelahiran 8 Agustus 1998 itu adalah komisaris di perusahaan tersebut.

"Kami berkomitmen untuk menjaga dan menumbuhkan ekosistem lifestyle di olahraga golf ini agar bisnis IGR bisa sustain.Kami berani investasi dengan nilai yang besar demi meningkatkan kinerja di masa mendatang," kata Darma dalam keterangan resmi, Selasa (6/2).

Lapangan baru yang dibangun Darma Cs di Sentul, Bogor, Jawa Barat akan menggantikan Palm Hills Golf yang sudah beroperasi sejak 1993. IGR mengusung konsep 'Golf and Active Lifestyle Ecosystem' di atas lahan seluas 70 hektare, yang juga akan dilengkapi 13 cluster residensial hingga 2027 mendatang.

Jebolan EU Business School, Barcelona itu punya julukan 'Pangeran Cendana'. Pria yang punya hobi balap ini merupakan putra sulung dari pasangan Tommy Soeharto dan Tata Cahyani.

Meski baru berusia 25 tahun, Darma sudah punya jaringan bisnis di mana-mana. Ada warisan dari gurita bisnis Presiden Soeharto hingga kelolaan pribadi.

IGR kelolaan Darma berdiri pada 2005 dan bergerak di industri hospitalitydalam bentuk pemilikan serta pengelolaan lapangan golf. Sejak 2022, Darma Cs mencoba ekspansi dan bertransformasi demi menguasai kancah nasional.

Perusahaan ini punya empat anak usaha. Ada PT Sentul Golf Utama yang mengelola Palm Hills Golf Club Bogor, PT New Kuta Golf And Ocean View yang mengurus New Kuta Golf Ball, PT Belitung Golf And Resorts yang mengelola Black Rocks Hotel & Golf Belitung, serta PT New Kuta Condotel yang bergerak di bidang properti dan pariwisata.

Selain di IGR, Darma didapuk sebagai komisaris PT Wisma Purnayudha Putra, yang merupakan kelolaan sang ayah. Perusahaan ini bergerak di bidang properti eksklusif dan premium di Jakarta, seperti Mangkuluhur City Office Tower.

Putra Tommy Soeharto itu juga menjabat sebagai presiden PT Humpuss Land, yang merupakan anak usaha Humpuss Group. Perusahaan yang juga milik sang ayah itu bergerak di bidang properti, konstruksi, dan real estate.

Tak cuma mengekor bisnis sang ayah, Darma punya usaha pribadi, yaitu Lounge In The Sky Jakarta. Ini merupakan restoran fine dining pertama di Indonesia yang memberikan pengalaman makan dengan menikmati suasana Jakarta di atas ketinggian 50 meter.

Darma juga punya bisnis pribadi lain di bidang kuliner dengan nama BOCA RICA Tapas Bar & Lounge. Restoran bergaya Spanyol ini beroperasi di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal