permainan gacor hari ini

Pakar hebat dari dunia lain

situs slot paling aman dan terpercaya

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Sistem penurunan peti harta karun

kredivo whatsapp

Menhub minta jajaran di daerah pastikan kelaikan bus pariwisata******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh jajarannya di daerah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian mengadakan pemeriksaan kelaikan operasi (ramp chack) setiap bus pariwisata jelang mudik Lebaran.

"Ramp checkkita lakukan, di laut, udara, kereta api, di bus, dan secara khusus kita minta teman-teman di daerah melalui kapolres untuk melakukan ramp checkbus-bus atau bus pariwisata," kata Budi pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas tentang Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa.

Budi meminta masing-masing daerah melalui kapolres untuk melakukan penegakan hukum terhadap bus wisata yang biasanya dalam kondisi kurang baik. "Yang kebanyakan adalah bus-busnya itu tidak fit," tambahnya.

Menhub Budi menekankan bahwa memastikan kelaikan operasi bus pariwisata merupakan upaya meningkatkan keselamatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi tersebut.

Baca juga: Menhub petakan Tol Cipali-Merak-Ketapang titik krusial Mudik 2024

Menurut Budi, dengan pengecekan kondisi fisik kendaraan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan jalan raya akan mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan bahwa bus pariwisata beroperasi dengan standar yang layak.

Kementerian Perhubungan berupaya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2024 dengan melakukan pemeriksaan kelaikan operasional atau inspeksi keselamatan kendaraan (ramp check).

"Kolaborasi menjadi suatu hal yang penting, bahkan Pak Presiden (Joko Widodo) berulang kali memerintahkan kami sebagai pembantunya untuk melayani masyarakat dengan baik," ucapnya.

Baca juga: Menhub: 193,6 juta pergerakan Lebaran 2024 sebagai angka yang sahih

Budi menambahkan persiapan angkutan Lebaran 2024 telah dilakukan secara matang melalui koordinasi lintas sektor. Dengan infrastruktur yang sudah terbangun serta kerja sama antarkementerian/lembaga, seluruh operator transportasi, serta berbagai pihak terkait diharapkan dapat tercapai angkutan lebaran yang selamat, aman, dan nyaman.

"Kami juga secara intens berusaha untuk mengoordinasikan ini sehingga kami bisa mendapatkan suatu kondisi yang baik. Kami akan berhasil apabila kami melakukan upaya-upaya yang maksimal, ujar Budi.

Baca juga: Menhub tak temukan maskapai jual tiket lampaui tarif batas atas

Pada kesempatan itu, Menhub Budi juga menyoroti adanya festival balon udara di wilayah Jawa Tengah setiap perayaan Idul Fitri.

Ia juga telah meminta kapolres dan komandan distrik militer (dandim) untuk melakukan konsolidasi agar festival balon udara tersebut tidak mengganggu penerbangan.

"Daerah kemacetan juga menjadi titik yang kami perhatikan. Kami mohon dukungan Komisi V DPR RI, media, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, BMKG, Basarnas serta stakeholderterkait, semoga apa yang kita lakukan berhasil dan sesuai taglinemudik kita tahun ini," ujar Budi.

Baca juga: Menhub sarankan masyarakat mudik lebih awal dan balik paling akhir
Baca juga: Menhub pastikan persiapkan angkutan mudik Lebaran dilakukan maksimal

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Fajar Gelap Naruto

air slot888

Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.

"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.

"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Jalan menuju kebangkitan

claim a voucher alfamart

KPU DKI siapkan maskot dan lagu promosi penyelenggaraan Pilkada DKI******

bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyiapkan desain maskot dan lagu promosi (jingle) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI agar lebih menarik partisipasi masyarakat.

"Kita ingin maskot ini bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada pemilih terkait dengan tahapan Pilkada ini," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Astri menjelaskan, beberapa ahli sudah memberikan masukan-masukan mengenai maskot dan "jingle" sebagai alat komunikasi sekaligus media promosi yang efektif.

Direncanakan pihaknya akan melakukan sayembara setelah Lebaran atau pertengahan April 2024.

"Kita meminta dukungan rekan-rekan media nanti, ketika pengumuman sayembara dibuka supaya makin banyak masyarakat berpartisipasi, menyumbangkan ide dan kreasinya," ujarnya.

Baca juga: Cagub perseorangan butuh 618.000 KTP pendukung untuk maju Pilgub DKI

Adapun persyaratan sebagai peserta sayembara pembuatan maskot dan jingle yakni warga ber-KTP DKI.

Sebelumnya, KPU DKI berencana akan melaksanakan Pilkada dua putaran. Pada bulan April ini, pihaknya sedang melakukan pendataan pemilih.

Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

Baca juga: KPU DKI lakukan pendataan pemilih Pilgub DKI pada April

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

Baca juga: DKI siapkan dana hibah Rp975 miliar ke KPU untuk Pilgub DKI

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Penangkap Dewa Skyfall

raja 89 slot

Tokopedia Beber Upaya Bantu UMKM Go Digital******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tokopedia berkomitmen untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk go digital.

Head of Communication Tokopedia Aditia Grasio Nelwan mengatakan pihaknya ingin UMKM tidak hanya menjajakan produk mereka di daerahnya saja tetapi juga daerah lain, bahkan hingga luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan.

Hal itu ia sampaikan saat acara Pelatihan UMKM Go Digital TikTok Tokopedia di Yogyakarta, Rabu (6/5).

Aditia mengatakan pelatihan yang diberikan Tokopedia bagi UMKM juga bagian dari mendukung upaya pemerintah untuk menggalakkan UMKM go digital, di antaranya bagaimana memanfaatkan fitur-fitur seperti Livestreaming untuk meningkatkan penjualan.

Tidak hanya di Yogyakarta, sambungnya, Tokopedia juga akan menyelenggarakan pelatihan UMKM di kota-kota lainnya. Harapannya, semakin banyak UMKM yang akan melek digital.

Ia mengatakan tantangan UMKM untuk go digital adalah soal pola pikir karena sudah terbiasa dengan berjualan secara offline. Karenanya, Tokopedia mengimbau UMKM untuk memulai saja terlebih dahulu untuk berjualan online. Jika mengalami kendala, maka Tokopedia akan membantu.

"Banyak sumber-sumber bagi UMKM untuk belajar, ada dari sosial media dan website kami. Dan bahkan ada komunitas yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk terus belajar dan menyesuaikan diri untuk jualan online," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

bonus new member 500

Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024******

Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.

Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024