dnatoto

Langit Fantasi Sembilan Warna

Deretan Bisnis yang Patut Dihindari di Tahun Naga Kayu******

Tahun Naga Kayu 2024 dimulai hari ini. Dalam astrologi China, tahun ini menjanjikan energi dinamis dan peluang bisnis menarik.

Namun, Anda tetap perlu waspada. Pasalnya, ada beberapa bisnis yang tidak disarankan dilakukan selama tahun ini.

Pakar Feng Shui Suhu Xiang Yi mengatakan sejumlah sektor usaha atau bisnis yang berkaitan dengan elemen air akan kurang baik sepanjang 2024.

"Air itu yang sifatnya mengalir. Aliran barang, barang itu mengalir. Transport, transport ini mengalir, perjalanan, perjalanan itu mengalir. Tapi bukan mobil, mobil bukan air karena mobil itu adalah barang benda, kalau dia tidak dihidupkan mesinnya, tidak dibawa kemana-mana, dia tidak mengalir," jelasnya.

"Jadi sifat air itu yang jelas sesuatu yang mengalir, kemudian sesuatu yang tidak menentu frekuensinya. Itu salah satu masalahnya, frekuensinya tidak menentu," ucap dia.

Setali tiga uang, Ahli Feng Shui Jenie Kumala Dewi juga menyebut bisnis yang harus diperhatikan lebih adalah bisnis di bidang air.

"Seperti transportasi, distribusi, retail, bank, event organizer, travel, air minum, pariwisata, dan hal lain yang berhubungan dengan air," jelas dia.

Bisnis air meliputi perjalanan, bisnis kapal pesiar, resor laut, olahraga air, minuman, dan alkohol, fasilitas pengolahan air, filtrasi, peralatan penyelamat hidup, logistik, kehidupan laut, perikanan, berperahu, kapal, layanan lepas pantai, dan menyelam.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Imam Masjid Istiqlal apresiasi Polri wujudkan pemilu damai******

Kami berharap para tokoh-tokoh agama terus menyampaikan pesan kepada seluruh umat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

wadah pemikir perkotaan

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Luhut Balas Penuding Jokowi Tak Bisa Kerja: Lihat dengan Kepala******

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membalas orang yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa bekerja. Ia menyebut orang yang menuding itu kelihatan bermasalah. 

Luhut mencontohkan keberhasilan rezim Jokowi menyelenggarakan F1 Powerboat (F1H2O) dan Aquabike Jetski World Champinship 2023 di Danau Toba, Sumatra Utara. Kini, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah F1 Powerboat pada 1 Maret-3 Maret 2024 di lokasi yang sama seperti tahun lalu.

"Saya kira orang Batak tak pernah membayangkan, maaf kalau saya straight forward, bahwa akan terjadi seperti ini di tanah Batak," kata Luhut dalam Konferensi Pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Pada konferensi pers tersebut, Luhut didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria.

Luhut menegaskan ini menjadi kebanggaan untuk tanah Batak. Bahkan, ia mengutip bisikan dari Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu soal laporan New York Times yang memasukkan Toba sebagai rekomendasi wisata dunia.

"Tadi Pak Odo jelaskan ke saya, New York Times jelaskan kalau Bali hiruk pikuk, kalau Toba ketenangan, kesunyian, keheningan," tuturnya.

"Jadi, saya kira ada dua sekarang (destinasi wisata dunia di Indonesia), kalau lima tahun ini bisa kita pelihara atau ini bagus, ada turis destinasi baru selain bali. Airport sudah bagus, kemudian orang Batak-nya juga diajarkan," imbuh Luhut.

Meski sindiran Luhut tidak tegas ditujukan ke siapa, belakangan kritik soal kinerja Jokowi justru datang dari eks rekannya saat di DKI Jakarta, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat Jokowi menjabat gubernur DKI Jakarta, Ahok merupakan wakilnya.

Ahok yang baru saja mundur dari komisaris utama PT Pertamina (Persero) itu fokus mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Politikus PDI Perjuangan tersebut lantas menyenggol Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.

"Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya enggak enak ngomong depan umum," ujar Ahok dalam potongan video yang beredar di media sosial TikTok.

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

KPPU dalami temuan penjualan beras SPHP lebihi HET di Sumut******

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ciptakan kerajaan besar

Faisal Basri Sebut 15 Menteri******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengomentari para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah ikut berkampanye di Pemilu 2024.

Menurut Faisal, tindakan para menteri tersebut membuat mereka tidak fokus untuk bekerja.

"Tahun ini, Anda bayangkan 15 menteri atau wakil menteri gak kerja, mereka jadi tim sukses," kata Faisal dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

Tak hanya itu, Faisal juga menyinggung nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang lebih getol kampanye. Faisal menilai seharusnya para menteri tersebut mundur.

"Sudah klotokan gak karu-karuan, gak mundur, gak malu lagi. Pokoknya sudah gak ada yang kerja ini menteri-menteri," ucapnya.

Faisal menilai dalam keadaan tersebut secara tidak langsung investor pun bakal wait and seeuntuk berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya, para investor bakal menunggu sampai Pemilu selesai dan ada presiden baru terpilih.

"Pengusaha niscaya akan menunda misalnya investasi tahun ini, niscaya akan dia tunda sampai jelas hasilnya," ucap Faisal.

Selain yang disebutkan Faisal di atas, tercatat ada beberapa menteri lain yang terlibat kampanye salah satu paslon tertentu. Terbaru ada Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut hadir dalam kegiatan bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Begitu juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), ia terang-terangan kampanye mendukung Prabowo.

Selain itu, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Azwar Anas yang ikut berkampanye bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Jokowi sendiri tak mempermasalahkan menteri hingga kepala daerah untuk berkampanye.

Namun, ia mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota tak perlu mengajukan cuti. 

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.

"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," bunyi pasal 31 ayat (3) PP 53/2023.

[Gambas:Video CNN]