cara bayar kredit hp di akulaku

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

pinjol paling cepat cair

aespa akan menyambangi Jakarta dalam rangkaian tur konser******

Jakarta (ANTARA) - Grup idola aespa akan menyambangi Jakarta pada Agustus dalam rangkaian tur konser dunia bertajuk "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE".

SM Entertainment selaku agensi aespa menyampaikan jadwal konser "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE" melalui akun Instagram resmi grup pada Senin.

Rencananya, aespa memulai tur konser dari Seoul, Korea Selatan, pada 29-30 Juni 2024, lalu melanjutkan tur ke Jepang.

Di Jepang, mereka direncanakan manggung di Fukuoka pada 6-7 Juli, Nagoya pada 10-11 Juli, Saitama pada 14-15 Juli, dan Osaka pada 27-28 Juli.

Selain itu, aespa dijadwalkan tampil di Singapura (20 Juli), Hong Kong (3 Agustus), Taipei (10 Agustus), Jakarta (24 Agustus), Sydney (31 Agustus), Melbourne (2 September), Makau (21 September), dan Bangkok (28-29 September).

Baca juga: aespa buka konser dengan lagu "Girls"

Informasi jadwal konser aespa mengindikasikan kemungkinan tur masih berlanjut ke kota yang lain, karena ada kata "dan lainnya" setelah jadwal konser di Bangkok.

Sampai saat ini, promotor belum mengumumkan lokasi dan detail penyelenggaraan konser "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE" di Jakarta.

Konser "2024 aespa LIVE TOUR SYNK: PARALLEL LINE" pada Agustus akan menjadi lawatan kedua aespa ke Indonesia.

Grup idola itu pada Juni 2023 menggelar konser "Synk: Hyper LINE in Jakarta" di Indonesia Exhibition Convention (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Karina, Giselle, Ning Ning, dan Winter tampil memukau membawakan lagu hit seperti "Girls" dan "Black Mamba" dalam konser tersebut.

Baca juga: Nominasi MAMA Awards 2023, dari SEVENTEEN hingga aespa
Baca juga: Im Siwan dan Winter aespa berkolaborasi nyanyikan lagu "Win For You"
 

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Cincin Dewa Memasak

pola mahjong ways 2 gacor hari ini

Komeng sudah dapat lebih dari 1 juta suara, cek visi misinya******

Jakarta (ANTARA) - Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat Alfiansyah Bustami alias Komeng sudah memperoleh lebih dari satu juta suara dalam Pemilihan Umum 2024.

Hingga Jumat pukul 16.30 WIB, komedian itu tercatat telah memperoleh sebanyak 1.116.035 suara di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perolehan suaranya masih bisa bertambah mengingat penghitungan suara baru mencakup 46,61 persen dari seluruh pemilih, yang terkumpul di 65.461 dari total 140.457 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.

Baca juga: Komeng daftar jadi bakal calon anggota DPD ke KPU Jabar

Setelah foto uniknya di surat suara menjadi viral di sosial media, Komeng menyampaikan keseriusannya terjun di dunia politik.

Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) itu mengatakan bahwa salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi para seniman Tanah Air, khususnya di Jawa Barat.

Menurut dia, Jawa Barat kaya seni dan budaya, yang jika dikembangkan berpotensi menjadi salah satu sumber pemasukan negara.

"Saya bisa mencontoh dari negara Korea Selatan, dengan seni budayanya dia bisa mengalahkan negara-negara lain, lewat seni budaya, drakor (drama Korea), K-pop, dan kulinernya juga, bahkan pemasukan ke APBN negaranya hampir 12 digit," katanya.

Di situs resmi KPU, Komeng juga menuliskan bahwa salah satu tujuannya mendaftar menjadi calon anggota legislatif adalah untuk mendukung pengembangan kesenian.

"Ingin mengembangkan kesenian di daerah Jawa Barat pada khususnya, di Indonesia pada umumnya. Dengan komedi untuk memancing kebahagiaan," demikian tulisan Komeng di situs resmi KPU.

Baca juga: Perolehan suara sementara Caleg Komeng terbanyak, tembus 700 ribu
Baca juga: Komeng ungkap kisah di balik foto "nyaleg" yang viral

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Akademi Tertinggi

mimpi4d

Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi******

Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Baca juga: THN AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud siap laporkan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Partai pengusung Pasangan Capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md (Ganjar-Mahfud) yang berada di di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikan-nya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Minggu (15/2).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila vs. Yun Fei

link zeus server thailand

Khofifah: Anggota KPPS adalah pejuang demokrasi******

Surabaya (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa menyebut para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) merupakan pejuang demokrasi.

“Para petugas sangat layak diapresiasi karena bekerja sangat keras. Berkat sumbangsih mereka, Pemilu 2024, khususnya di Jawa Timur dapat terlaksana dengan sukses," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Minggu.

Bahkan, di Jatim terdapat anggota KPPS yang sakit hingga meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Menurut dia, KPPS tidak hanya mengawal pemilihan presiden dan wakil presiden saja, namun juga sampai pemilihan anggota legislatif atau caleg pada wilayah kerja masing-masing.

"Tidak berlebihan jika saya menyebut mereka yang gugur tersebut sebagai pejuang demokrasi,” ucapnya.

Sebanyak 13 petugas KPPS dan dua petugas satuan perlindungan masyarakat (linmas) tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia saat dan usai bertugas pada Pemilu 2024.

Ke-13 anggota KPPS tersebut di antaranya berasal dari Kota Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan (dua orang), Kota Malang, Kota Surabaya (dua orang), Kota Kediri, dan Kabupaten Malang.

Sedangkan, petugas linmas TPS yang meninggal dunia masing-masing berada di Kota Madiun dan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan kronologi kejadian, terdapat sejumlah penyebab kematian para petugas KPPS dan Linmas tersebut, seperti kecelakaan kendaraan, terkena sengatan listrik, kelelahan serta memiliki riwayat penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, dan jantung.

Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya para petugas pemilu KPPS setelah menjalankan tugasnya.

Tokoh perempuan yang juga Ketua PBNU tersebut juga berencana takziah ke rumah duka menemui keluarga sekaligus mendoakan almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Mohon kepada warga Jawa Timur ikut mendoakan semoga almarhum almarhumah dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni segala khilafnya dan diterima segala amalnya. Keluarga yang ditinggalkan semoga sabar dan ikhlas,” tuturnya.

Baca juga: Perludem: Pengawas pemilu harus sigap dalam rekapitulasi suara
Baca juga: Menengok lagi pelaksanaan pesta demokrasi di Kuala Lumpur

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Selir gila tidak mudah untuk diculik

pinjol legal mudah cair

MKH berhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner******

Jakarta (ANTARA) - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri Garut berinisial V karena melakukan pelanggaran indisipliner selama tiga bulan 20 hari kerja.

Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting menyampaikan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting saat memimpin sidang MKH di Gedung MA, Jumat (16/2), seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemberhentian dengan hormat tersebut dilakukan setelah KY dan MA kembali melaksanakan sidang MKH kedua. Sidang MKH pertama sempat ditunda karena hakim terlapor V tidak hadir.

Sidang tersebut merupakan usulan dari MA atas pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh V. Hakim terlapor V yang telah mengabdi selama 20 tahun tersebut merupakan Hakim PN Garut, yang seharusnya sudah dimutasi ke PN Kalianda.

Baca juga: Majelis Kehormatan Hakim pecat hakim pemakai narkoba Danu Arman

Putusan dijatuhkan berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hakim terlapor V direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat karena sudah melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan MA dan tidak masuk selama tiga  bulan 20 hari kerja.

Perkara berawal dari laporan Ketua PN Bandung ES. Berdasarkan Surat Ketua MA tahun 2020, terlapor telah dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Pemalang, tetapi terlapor mengajukan keberatan mutasi.

Kendati demikian, keberatan peninjauan kembali mutasi terlapor tidak dapat diterima. Meskipun ditolak, terlapor tidak mau melakukan tugas di PN Pemalang dengan alasan menunggu hasil rapat tim mutasi dan promosi berikutnya.

Karena tidak mau menjalankan tugas, terlapor dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun di tahun 2021. Namun, terlapor tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Pemalang.

Baca juga: KY dan MA menggelar sidang MKH berhentikan satu hakim

Oleh karena itu berdasarkan surat Ketua MA, terlapor kembali diberikan sanksi disiplin sedang berupa mutasi ke PN dengan kelas yang lebih rendah, yakni PN Kalianda, tetapi hakim V tetap tidak mau menjalankan tugas di PN tersebut.

Setahun kemudian, yakni pada 2022, tim dari Pengadilan Tinggi Bandung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Dalam surat pemeriksaan, terlapor dianggap arogan, tidak sopan, melawan, dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap tim pemeriksa.

Terlapor tidak mau dimutasi ke PN Pemalang dan PN Kalianda karena tidak sesuai dengan harapan terlapor untuk dimutasi ke PN Bogor. Sejak 2022, terlapor sudah tidak melakukan tugas di PN Garut dan PN Kalianda.

Tim pemeriksa juga sudah mencoba mencari terlapor ke kos terlapor di Garut sebanyak dua kali, tetapi tidak bertemu dengan terlapor. Bawas MA pun sudah memanggil terlapor V sebanyak dua kali, tetapi tidak pernah hadir dan hanya mengirim surat pada September 2022 yang pada pokoknya berisikan MA telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap terlapor.

Kemudian, Bawas MA sudah mencoba mengirim surat pemanggilan ke alamat sesuai KTP dan kos terlapor di Garut, tetapi tidak direspons sehingga terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan membela diri.

Baca juga: MKH berhentikan tidak hormat hakim PTUN Manado

Sidang MKH telah memanggil dua kali terlapor. Namun, lantaran terlapor tidak hadir karena suatu alasan yang patut, MKH menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terlapor.

Beberapa hal yang meringankan dalam putusan MKH, yakni masa kerja terlapor sudah mencapai kurang lebih 20 tahun dan sebelumnya belum pernah mendapat sanksi disiplin.

Sementara, hal-hal yang memberatkan terlapor, yaitu pernah dijatuhi sanksi sebelum ini. Terlapor tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni sejak pemeriksaan Juni 2022 sampai dengan keputusan diucapkan, serta tidak menghadiri panggilan yang telah dilakukan oleh Bawas MA dan PT Bandung.

Adapun susunan MKH terdiri atas Hakim Agung Yakub Ginting, Hakim Agung Maria Anna Samiyati , an Hakim Agung Yosran. Hadir pula mewakili KY, yaitu Anggota KY Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata.

Baca juga: MA berhentikan sementara hakim PN Balikpapan yang ditangkap KPK
Baca juga: MKH berhentikan dengan tidak hormat Hakim Pengadilan Agama Nabire

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Elang Arad

situs slot online

Caleg DPR RI Dapil NTB I dan II berpotensi diisi wajah baru******

Mataram (ANTARA) - Sejumlah wajah baru berpotensi akan mengisi kursi DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I dan II hasil Pemilu 2024.

Berdasarkan data di laman pemilu2024.kpu.go.id yang dipantau Sabtu pagi mencatat suara masuk sudah mencapai 59,25 persen di 6.831 TPS dari 11.530 TPS.

Sejumlah nama baru ini unggul dari calon legislatif (Caleg) petahana hasil Pemilu 2019 di dua Dapil NTB, yakni NTB 1 Pulau Sumbawa dan NTB 2 Pulau Lombok. Bahkan dari dua Dapil tersebut, berpotensi satu partai mendapat dua kursi. Dan kemungkinan hilang kursi di DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas 4 persen.

Untuk NTB 1 Pulau Sumbawa dari tiga kursi yang diperebutkan, suara tertinggi dipimpin Mahdalena dengan 55.424 suara. Mahdalena merupakan pendatang baru dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tak hanya itu, Magdalena mampu mematahkan dominasi suara para petahana.

Selanjutnya, peraih kedua terbanyak ada Caleg petahana Muhammad Syafrudin dengan perolehan 26.717 suara, sedang tempat ketiga diraih juga Caleg petahana Johan Rosihan dengan 27.162 suara.

Sementara di Dapil NTB 2 Pulau Lombok sejumlah nama baru juga memimpin perolehan suara dibanding para petahana di partai-nya masing-masing.

Di Dapil NTB 2, Pulau Lombok teralokasi delapan kursi di DPR RI. Di posisi teratas atau pertama diisi caleg Partai Gerindra yakni Lale Syifaun Nufus dengan perolehan 66.060 suara.

Selanjutnya, di posisi kedua ada caleg petahana dari Partai Golkar, Sari Yuliati dengan 43.979 suara. Di posisi ketiga ada pendatang baru memimpin atas petahana dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Abdul Hadi dengan perolehan 34.228 suara, sedangkan petahana Suryadi Jaya Purnama meraih 32.183 suara.

Di posisi keempat juga wajah baru dari PKB, yakni Lalu Hadrian Irfani dengan jumlah 32.906 suara. Di internal partai suaranya mengungguli caleg petahana Helmi Faishal Zaini yang memperoleh 9.391 suara.

Di tempat kelima itu diraih PDI Perjuangan (PDIP), perolehan suara masih dipimpin petahana Rachmat Hidayat dengan 31.212 suara.

Kemudian di posisi keenam muncul itu di isi caleg petahana dari Partai Demokrat, yakni Nanang Samodra 30.061 suara. Posisi ketujuh pendatang baru dari Partai NasDem yakni mantan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid dengan meraih 25.124 suara, sedangkan petahana HM Syamsul Lutfi 17.506 suara.

Posisi kedelapan atau kursi terakhir di Dapil NTB II Pulau Lombok itu sementara ini bertengger nama Ermalena dariĺ PPP dengan 23.347 suara memimpin atas petahana Wartiah 18.192 suara.

Di Dapil NTB II sebenarnya hasil sementara perolehan suara terbanyak di tempati Ketua Harian Partai Perindo yang juga menjabat Wakil Ketua TPN pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar-Mahfud, yakni Tuan Guru Bajang (TGB)ĺp HM Zainul Majdi yang memperoleh 82.462 suara.

Namun dari hasil hitung cepat lembaga survei kemungkinan besar Partai Perindo tidak mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Tak hanya itu, PPP pun juga terancam tidak memenuhi ambang batas 4 persen hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024