inajp

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Jusuf Hamka Nempel Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Bahas Utang Rp800 M?******

Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Jusuf Hamka hadir langsung saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pria yang akrab disapa Babah Alun itu berdiri bersama jajaran pembantu Jokowi, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Pada hari ini Jalan Tol Cisumdawu sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Dengan mengucapbismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cisumdawu," kata Jokowi, Selasa (11/7).

Selain Jusuf Hamka dan tiga menteri Jokowi, ada juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam peresmian tersebut.

Dihubungi terpisah, Jusuf Hamka mengatakan sama sekali tidak membahas soal utang pemerintah Rp800 miliar saat mendampingi Jokowi. Kehadirannya di tempat tersebut murni sebagai bagian dari proyek tol Cisumdawu.

"Gak berani mention (utang negara Rp800 miliar). Belum sempat (bicara soal utang Rp800 miliar dengan Pak Jokowi)," katanya kepada CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Terlepas dari itu, perusahaan pimpinan Jusuf Hamka punya andil besar dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Dari keenam seksi, PT CKJT mengerjakan Seksi 3 hingga 6.

Bahkan, Jusuf sempat cerita bahwa dirinya sama sekali tak memakai duit pinjaman bank untuk menggarap Tol Cisumdawu itu.

"Itu (Cisumdawu) enggak pakai duit bank, enggak pakai duit negara. Karena banyak orang nyinyir bahwa kita pakai uang negara, uang bank sama dengan uang negara kepada pemerintah. Akhirnya saya bilang, 'Enggak, saya enggak mau pakai uang ini (pinjaman bank)'. Sekarang sudah habis Rp12,5 triliun," ucapnya di Vihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Selasa (11/4).

Jusuf sebelumnya sempat bercerita bahwa utang negara Rp800 miliar kepadanya bermula dari deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Grup Peri WeChat

Kemenhub Tepis Isu Tarif KRL Bakal Naik Imbas Impor 3 Rangkaian Baru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menepis kekhawatiran pengamat soal kenaikan tarif KRL imbas keputusan impor 3 trainset KRL baru.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pembelian 3 rangkaian KRL baru akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI memang sudah menganggarkan sejumlah uang untuk membeli rangkaian KRL baru tersebut.

Lihat Juga : Luhut Putuskan Impor KRL Baru, Bukan Bekas

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembelian 3 trainset KRL baru.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai pembelian rangkaian baru bakal merogoh kocek negara lebih dalam. Pada akhirnya, tarif KRL diklaim berpotensi naik.

Djoko lantas mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).

"Mau beli baru ya enggak apa-apa kalau punya duit, tapi pemerintah harus menyediakan subsidinya karena pasti subsidinya meningkat. Subsidinya besar, tambahin. Subsidi kereta api itu Rp3,3 triliun, setara subsidi (transportasi) di darat, laut, dan udara," jelas Djoko saat dikonfirmasi.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," sambungnya.

Djoko merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan Luhut soal pembelian KRL baru. Pertama, besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL harus naik.

"Kedua, PT Kereta Api Indonesia (KAI) punya uang enggak? Karena, mereka sudah merah rapornya untuk nombokinKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kasihan. Nanti imbasnya ke mana-mana, jangan sampai ke keselamatan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak akan dipilih pemerintah. Luhut menyebut impor barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kementerian Perhubungan.

Sambil menunggu KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA), Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi mengatasi kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur, sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi, kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," kata Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Sempat Terhenti, KAI Daop 6 Pastikan Perjalanan Aman Usai Gempa DIY******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 memastikan perjalanan kereta api kini aman setelah gempa Magnitudo 6,4 di 94 Km Barat Daya Bantul-DIY yang terjadi pukul 19.57 WIB, Jumat (30/6).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Franoto Wibowo di Solo mengatakan Daop 6 langsung menerjunkan petugas untuk mengecek kondisi jalur kereta api setelah gempa terjadi, dan 12 perjalanan sempat terhenti.

Lihat Juga : Daftar 12 Perjalanan Kereta yang Dihentikan Saat Gempa Guncang Yogya

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, KA 217 Jayakarta, KA 87 Senja Utama Slo, KA 124 Bangunkarta, KA 93 Lodaya, KA 690F KRL commuter Line, KA 55 Gajayana, dan KA 97 Sancaka.

Oleh sebab itu, ia turut menyampaikan permohonan maaf atas tertahannya KA tersebut selama beberapa menit karena dilakukan pengecekan jalur untuk memastikan perjalanan KA aman dan selamat.

Terkait hal itu, ia meminta penumpang tidak mengkhawatirkan kondisi tersebut karena KAI telah mengerahkan petugas pemeriksa dan perawatan jalur untuk bersiaga di semua titik sesuai wilayahnya.

Lihat Juga : Listrik di Beberapa Wilayah Kebumen Terputus Imbas Gempa DIY

dewa dan setan

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Tiran paling hebat dalam sejarah

Berpotensi Langgar 3 Aturan, Luhut Tolak Impor KRL Bekas dari Jepang******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkanimpor kereta commuterline(KRL) bekas dari Jepang batal.

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut di KCIC, Kamis (22/6).

Menurutnya, pembatalan impor KRL bekas itu dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Luhut mengatakan ada rencana untuk mengimpor KRL baru.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka menyusul nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Namun di tengah kondisi itu, KCI belum mendapatkan gantinya. KCI kata Agus, sebenarnya tidak tinggal diam atas masalah itu.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Qi Master di Tokyo

Daftar Harga Bahan Pokok yang Naik Jelang Iduladha******

Sejumlah harga bahan pokoknaik jelang Hari RayaIduladha yang jatuh pada Kamis (29/6). Harga pangan yang naik di antaranya daging ayam, cabai hingga bawang.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikutip pada Selasa (27/6), rata-rata harga pangan pada Senin (26/6) kemarin mengalami kenaikan.

Tercatat, daging ayam segar naik 1,13 persen atau Rp450 per kilogram (kg) menjadi Rp40.250 per kg. Padahal, bulan lalu, harganya masih berkisar Rp38 ribu - Rp39 ribu per kg.

Cabai merah besar, cabai merah keriting dan cabai rawit hijau juga naik masing-masing menjadi Rp49.450 per kg, Rp47.300 per kg, dan Rp40.450 per kg.

Mengikuti, harga bawang merah juga naik 0,74 persen atau Rp300 per kg menjadi Rp41.100 per kg.

Sementara, berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga ayam ras juga naik Rp64 per kg menjadi Rp41.214 per kg. Diikuti dengan telur ayam ras naik Rp47 menjadi Rp31.261 per kg.

Tak hanya itu, cabai merah keriting naik Rp972 menjadi Rp39.568 per kg, cabai merah besar naik Rp1.235 menjadi Rp48.113 per kg, dan bawang putih naik Rp136 menjadi Rp38.636 per kg.

Harga daging kambing juga naik Rp1.082 menjadi Rp146.851 per kg. Selanjutnya, gula pasir dan tepung terigu makin mahal masing-masing menjadi Rp14.806 per kg dan Rp11.125 per kg.

[Gambas:Video CNN]