cara terbebas dari pinjol ilegal

kartu hitam

Tesla Turun Takhta di Wall Street Karena Elon Musk Berulah di Twitter******

Tesla turun peringkat di Wall Streetimbas ulah manajemen Twitter Elon Muskyang menangguhkan akun para jurnalis, termasuk Donie O'Sullivan dari CNN.

Analis Wall Street memperingatkan tindakan tersebut merusak sentimen pasar pada Tesla. Hal ini juga berisiko memicu reaksi buruk konsumen dan pengiklan.

Dikutip dari CNN Business, Selasa (20/12), Oppenheimer & Co juga menurunkan peringkatnya pada Tesla. Tindakan itu dilakukan semata-mata karena risiko yang ditimbulkan oleh kepemilikan dan manajemen Twitter oleh Elon Musk.

Ia mengatakan kepergian pengiklan hanya akan semakin mengikis keuangan Twitter. Imbasnya Musk harus menurunkan lebih banyak saham Tesla untuk menutupi kerugian tersebut.

Rusch juga menyebut tindakan Musk di Twitter itu akan menciptakan reaksi negatif dari publik yang lebih luas.

"Kami percaya melarang jurnalis tanpa standar yang dapat dipertahankan secara konsisten atau komunikasi yang jelas saat banyak orang percaya kebebasan berbicara, sangat berisiko bagi mayoritas konsumen untuk terus mendukung Musk/Tesla," ujarnya.

Dengan kata lain, kejenakaan Musk itu buruk untuk bisnis. Terlebih bisnis Tesla. Apalagi, saham Tesla sudah anjlok sekitar 58 persen sejak Musk mencaplok Twitter.

Saham perusahaan kembali anjlok padaSenin (19/12) kemarin setelah Musk melakukan polling soal dia harus berhenti jadi CEO Twitter.

Sementara itu, Ross Gerber, salah satu pemegang saham di Twitter dan Tesla, berharap Musk menemukan CEO Twitter baru selama kuartal pertama 2023.

"Saya pikir itu adalah kepentingan terbaik bagi pemegang saham Tesla untuk Elon Musk kembali bekerja penuh waktu di Tesla," kata Gerber.

Sebelumnya, akun Twitter sejumlah jurnalis Amerika Serikat (AS) yang kerap meliput industri teknologi diblokir tanpa mendapat penjelasan.

Mereka yang jadi korban di antaranya adalah Donie O'Sullivan dari CNN, Ryan Mac dari The New York Times, dan Drew Harwell dari The Washington Post, serta beberapa jurnalis teknologi lainnya.

Sejumlah jurnalis itu punya kesamaan karena sering mengkritik Musk, baik soal keputusan manajemen maupun kebijakan usai Musk akuisisi Twitter pada Oktober.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

Kurangi Utang, Grup Bakrie Jual Saham Pengelola ANTV******

PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) milik Grup Bakriebakal menjual sahamPT Intermedia Capital Tbk (MDIA) selaku pemegang mayoritas saham dan pengelola ANTV. Penjualan saham anak usaha ini dilakukan untuk mengurangi utang perseroan (holding company).

Direktur VIVA Jastiro Abi mengatakan perseroan akan menjual saham MDIA maksimal 39 persen.

"Akan dilakukan penjualan saham MDIA oleh perseroan sebesar maksimal 39 persen hingga nantinya perseroan akan bersih dari utang. Target pelaksanaannya diharapkan dapat selesai pada 2023," ujar Jastiro dalam keterbukaan informasi, Selasa (20/12).

VIVA juga akan membereskan utang di level anak perusahaan. Penyelesaian utang akan dilakukan bertahap, mulai dari ANTV yang utangnya saat ini sebesar Rp960 miliar.

"Dengan membaiknya kinerja perusahaan maka diharapkan laba juga akan membaik," kata Jastiro.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Jastiro mengatakan manajemen optimis perusahaan dapat bertumbuh sesuai dengan target kinerjanya tidak terpengaruh apabila terjadi resesi global tahun depan. Ditambah lagi, target konsumen perseroan adalah konsumen lokal.

"Sebagaimana pernyataan dari pemerintah bahwa kecil kemungkinan Indonesia terkena dampak dari prediksi resesi global di 2023," ujarnya.

Desa Pedang Peri

Pembeli Meikarta Akan Gugat Bank Nobu dan PT MSU ke Pengadilan******

Perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta (PKPKM) membuka peluang untuk meminta pengadilan menyelesaikan sengketa mereka dengan baik Bank Nobu maupun PT MSU selaku pengembang apartemen tersebut.

Langkah itu mereka lakukan karena para pembeli tersebut tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan sejak 2019 meski mereka masih rutin membayar angsuran kepada Bank Nobu.

Kuasa hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dilakukan guna meminta pengadilan membantu proses pembatalan perjanjian dengan Bank Nobu maupun pengembang PT Mahkota Semesta Utama (MSU).

Menurutnya, usai mediasi yang dilakukan dengan Bank Nobu, kliennya akan menyusun strategi dalam 20 hari ini agar hak-hak yang dituntut segera terpenuhi. Sebelumnya, pihak Bank Nobu meminta waktu 20 hari kepada debitur untuk berkoordinasi dengan pengembang Meikarta.

"Kita menunggu, kita hargai. Kita juga di DPR lagi ditampung aspirasi kita," ucapnya.

Rudy menjelaskan pihaknya sudah melaporkan keluhan ini pada DPR dan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Ia pun mengaku akan mengutamakan langkah-langkah non-litigasi.

"Karena kita ini konsumen yang santun, kita mengedepankan langkah-langkah hukum yang ada. Kita tidak mau mengedepankan sistem barbar," tegas Rudy.

Sejauh ini, Bank Nobu hanya berjanji akan membantu konsumen untuk menjual unit apartemen. Kendati, Rudy mengaku kecewa sebab dua jam mediasi hasilnya tak menggembirakan. Tadinya, konsumen menuntut pengembalian dana (refund), dan bukan titip jual.

Apalagi, titip jual sejatinya dilakukan hanya jika unit apartemennya sudah ada. Sementara saat ini, unit tersebut belum terealisasi.

CNNIndonesia telah menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun hingga berita ini dinaikkan yang bersangkutan belum merespons. 

Selain itu, CNNIndonesiajuga sudah meminta tanggapan atas masalah yang dialami pembeli Meikarta ke Corporate Communication Bank Nobu Mario Satrio. Tapi yang bersangkutan menolak untuk berkomentar.

[Gambas:Video CNN]

Pedang membuktikan langit

Bahlil Beber Negara yang Digandeng Bentuk 'OPEC' Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan sejumlah negara yang bakal ia sambangi demi mengembangkan rencana pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel.

"Ya negara-negara penghasil nikel itu kalau di Asia Tenggara kan termasuk Filipina, kemudian Australia, Kanada, Brazil, dan beberapa negara," kata Bahlil di UPN Veteran Yogyakarta, Depok, Sleman, Kamis (16/12).

Ia telah menjalin komunikasi dengan beberapa negara guna membentuk organisasi khusus negara penghasil nikel layaknya Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Dia akan memulai tur ke negara-negara tersebut Januari 2023 mendatang.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa kolaborasi dengan sesama negara penghasil nikel atau mineral lainnya diperlukan untuk mendukung industri kendaraan listrik di masa depan.

Bahlil mengklaim negara-negara yang dimaksud juga memiliki pemahaman yang sama terkait urgensi pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel itu.

"Insyaallah kami sepaham bahwa negara-negara penghasil nikel itu harus betul-betul diberikan ruang untuk menciptakan nilai tambah di negerinya," tutur Bahlil di Gedung DPR RI, Rabu (14/12) kemarin.

Menurutnya, inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

Dalam kesempatan lain, ia mengatakan nikel merupakan komponen penting dalam pembuatan baterai mobil listrik.

Namun, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Jalan peri berkabut

Jokowi Ajak Usaha 'Wong Cilik' Manfaatkan KUR Klaster******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pelaku usaha 'wong cilik' di seluruh sektor untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) Klaster, mulai dari perkebunan, peternakan, serta UMKM.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Penyerahan KUR Klaster di Istana Negara, Senin (19/12). Dalam acara tersebut, hadir juga Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.

"KUR Klaster ini dapat dilaksanakan di semua sektor, baik perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, industri UMKM, dan usaha-usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar atau produk-produk unggulan di dalam negeri agar daya saing semuanya meningkat dan bisa masuk ke pasar global," jelas Jokowi.

Berdasarkan data pemerintah, ada 14.888 klaster yang telah mengakses KUR Klaster dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 1,3 juta unit.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KUR Klaster per 15 Desember 2022 sebesar Rp4,8 triliun setara 96,7 persen dari ekspektasi kredit Rp4,9 triliun. Program ini diterima sekitar 1,39 juta debitur.

Di lain sisi, pemerintah menetapkan kenaikan target penyaluran KUR dari Rp373 triliun pada 2022 menjadi Rp460 triliun pqeq tahun depan.

Sementara itu, porsi kredit perbankan pada 2024 diharapkan mencapai 30 persen atau sekitar Rp1.800 triliun dibandingkan posisi saat ini yang baru mencapai 20 persen atau sekitar Rp1.200 triliun.

"Untuk itu, upaya percepatan dan penyaluran KUR Klaster sangat penting dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Teten merinci di hadapan Jokowi mengenai beberapa keuntungan KUR Klaster. Pertama, memberikan peluang pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per pelaku usaha.

Kedua, KUR Klaster juga diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan terhubung dengan offtaker, sehingga mengurangi potensi kredit macet dan bisa memudahkan perbankan untuk melakukan proses monitoring.

Ketiga, KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar. Keempatatau yang terakhir, UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha untuk meningkatkan kualitas produksi.

[Gambas:Video CNN]