kartutoto

Meng Hailan Ye Chengjun

livedrow

Bandara Ngurah Rai lakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah******

Denpasar (ANTARA) - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, melakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah yang terjadi di jalan menuju bandara bahkan hingga ke jalan Tol Bali Mandara.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan di Denpasar, Jumat malam, mengatakan rekayasa jalur dilakukan dengan memberi akses bagi kendaraan roda dua untuk dapat mengantar penumpang hingga drop zone atau area keberangkatan, menyediakan ojek daring, hingga menyiapkan kendaraan roda dua untuk membantu penumpang yang membawa koper.

“Troli kami siapkan di dekat akses kendaraan agar penumpang terbantu membawa bagasi, dan penyediaan dua unit mobil boogie untuk mobilisasi penumpang lansia, penumpang dengan anak dan penumpang yang membawa banyak bagasi,” kata dia.

Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 13.00 Wita, namun kemacetan parah terjadi pada malam hari. Bahkan banyak warga negara asing (WNA) yang memutuskan turun di tengah jalan bahkan di jalan Tol Bali Mandara untuk berlari menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Handy menyebut awalnya mereka telah berupaya menangani hal ini dengan bersama Polres Bandara dan TNI AU menyesuaikan alur kendaraan sejak nampak potensi kepadatan.

Personel Avation Security dan petugas parkir juga berupaya melakukan pengaturan lalu lintas, namun karena volume kendaraan yang kian padat kemacetan akhirnya tidak hanya di jalan menuju pintu masuk bandara, namun juga di jalan-jalan protokol lainnya seperti Jalan Kediri dan Bypass Ngurah Rai.

Baca juga: Bandara Ngurah Rai catat peningkatan H-2 Natal di luar prediksi

Baca juga: AirNav Bali proyeksikan lalu lintas penerbangan naik 20 persen 

Baca juga: Petugas ATC terapkan cara khusus pandu penerbangan di Bali

Melihat penumpang yang berbondong-bondong lari mengejar waktu terbang pesawat, Handy membuka komunikasi dengan pihak maskapai agar membantu penumpang yang akhirnya tertinggal pesawat.

“Agar dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan pertimbangan situasi kepadatan di wilayah Bali. Adapun kebijakan tersebut di antaranya dengan menjadwalkan ulang penumpang yang terlambat berangkat, kami mohon maaf atas situasi ini,” ujarnya.

“Hingga saat ini kami terus memastikan agar operasional dan pelayanan berjalan dengan baik, khususnya berkoordinasi intensif dengan pihak maskapai, serta memberikan bantuan pelayanan langsung kepada penumpang,” sambung Handy.

Diketahui bahwa selama momen padatnya akses masuk bandara, Bandara I Gusti Ngurah Rai tetap beroperasi dengan total 213 pergerakan pesawat domestik dan 157 pergerakan pesawat internasional.

Melihat situasi ini Handy mengimbau agar calon penumpang berangkat menuju bandara lebih awal dari jadwal keberangkatan untuk menghindari potensi kepadatan di jalan.

Baca juga: AirNav Bali pastikan akurasi alat navigasi periode Natal-Tahun Baru

Baca juga: Bandara Ngurah Rai buka posko Natal antisipasi lonjakan penumpang

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023

Grup Monster Hadiah

dolar188

Bandara Ngurah Rai lakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah******

Denpasar (ANTARA) - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, melakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah yang terjadi di jalan menuju bandara bahkan hingga ke jalan Tol Bali Mandara.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan di Denpasar, Jumat malam, mengatakan rekayasa jalur dilakukan dengan memberi akses bagi kendaraan roda dua untuk dapat mengantar penumpang hingga drop zone atau area keberangkatan, menyediakan ojek daring, hingga menyiapkan kendaraan roda dua untuk membantu penumpang yang membawa koper.

“Troli kami siapkan di dekat akses kendaraan agar penumpang terbantu membawa bagasi, dan penyediaan dua unit mobil boogie untuk mobilisasi penumpang lansia, penumpang dengan anak dan penumpang yang membawa banyak bagasi,” kata dia.

Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 13.00 Wita, namun kemacetan parah terjadi pada malam hari. Bahkan banyak warga negara asing (WNA) yang memutuskan turun di tengah jalan bahkan di jalan Tol Bali Mandara untuk berlari menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Handy menyebut awalnya mereka telah berupaya menangani hal ini dengan bersama Polres Bandara dan TNI AU menyesuaikan alur kendaraan sejak nampak potensi kepadatan.

Personel Avation Security dan petugas parkir juga berupaya melakukan pengaturan lalu lintas, namun karena volume kendaraan yang kian padat kemacetan akhirnya tidak hanya di jalan menuju pintu masuk bandara, namun juga di jalan-jalan protokol lainnya seperti Jalan Kediri dan Bypass Ngurah Rai.

Baca juga: Bandara Ngurah Rai catat peningkatan H-2 Natal di luar prediksi

Baca juga: AirNav Bali proyeksikan lalu lintas penerbangan naik 20 persen 

Baca juga: Petugas ATC terapkan cara khusus pandu penerbangan di Bali

Melihat penumpang yang berbondong-bondong lari mengejar waktu terbang pesawat, Handy membuka komunikasi dengan pihak maskapai agar membantu penumpang yang akhirnya tertinggal pesawat.

“Agar dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan pertimbangan situasi kepadatan di wilayah Bali. Adapun kebijakan tersebut di antaranya dengan menjadwalkan ulang penumpang yang terlambat berangkat, kami mohon maaf atas situasi ini,” ujarnya.

“Hingga saat ini kami terus memastikan agar operasional dan pelayanan berjalan dengan baik, khususnya berkoordinasi intensif dengan pihak maskapai, serta memberikan bantuan pelayanan langsung kepada penumpang,” sambung Handy.

Diketahui bahwa selama momen padatnya akses masuk bandara, Bandara I Gusti Ngurah Rai tetap beroperasi dengan total 213 pergerakan pesawat domestik dan 157 pergerakan pesawat internasional.

Melihat situasi ini Handy mengimbau agar calon penumpang berangkat menuju bandara lebih awal dari jadwal keberangkatan untuk menghindari potensi kepadatan di jalan.

Baca juga: AirNav Bali pastikan akurasi alat navigasi periode Natal-Tahun Baru

Baca juga: Bandara Ngurah Rai buka posko Natal antisipasi lonjakan penumpang

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023

Jerman Berdarah Besi

ok 27 situs slot online terbaik indonesia

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

sistem gangguan saraf

cara pinjam uang di bank

Jenazah Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani Jayapura pukul 09.20 WIT******

Jayapura (ANTARA) - Dewan Adat Sentani (DAS) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menyebutkan bahwa jenazah mantan Gubernur Papua dua periode Lukas Enembe (LE)  tiba di Bandar Udara Sentani pada Kamis, pukul 09.20 WIT.

Ketua DAS Jayapura Orgenes Kaway melalui sambungan telepon kepada ANTARA di Sentani, Kamis, mengatakan bahwa kedatangan jenazah Lukas Enembe dinantikan seluruh masyarakat Papua.

Baca juga: Pemprov Papua ajak warga ikuti prosesi pemakaman Lukas Enembe

"Mendiang Lukas Enembe merupakan putra terbaik Papua yang banyak memberikan perubahan pada pembangunan di tanah ini," katanya.

Menurut Orgenes, banyak karya besar yang diberikan semasa mendiang Lukas Enembe mengabdi sebagai Gubernur Papua selama dua periode.

"Kami masyarakat Adat Suku Sentani merasa sangat kehilangan figur pemimpin terbaik Papua Lukas Enembe," ujarnya.

Dia menjelaskan banyak perubahan nyata yang dihasilkan, baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua yang unggul dan berdaya saing tinggi.

"Salah satu dari sekian banyak bukti karya pembangunan mendiang Lukas Enembe adalah Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura," katanya.

Baca juga: Polres siagakan 500 personel amankan penjemputan jenazah Lukas Enembe

Baca juga: Polda Papua bersiap jaga prosesi kedatangan jenazah Lukas Enembe Kamis

Selain itu, katanya, masih banyak karya yang diberikan bagi masyarakat Papua, ini menjadi kenangan dan bukti karya anak asli Papua yang tidak akan pernah usang.

"Selamat jalan putra terbaik Tanah Papua Lukas Enembe, kami akan selalu mengenang karya nyata yang telah kau torehkan bagi tanah tercinta Papua," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023

Pemasok Dewa dan Iblis

jam gacor pg soft

China: Resolusi DK PBB soal Gaza tak penuhi harapan warga dunia******

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 2720 tentang bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak memenuhi harapan warga dunia.

"Resolusi tersebut tidak memenuhi harapan internasional dan terdapat kesenjangan yang perlu diperbaiki. Namun, mengingat situasi mendesak di lapangan dan posisi Palestina serta negara-negara Arab lainnya, China memilih mendukung resolusi tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Senin.

Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak yang berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan ke warga sipil yang membutuhkan.

Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab itu tercapai setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali penundaan dengan 13 suara mendukung, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia --dua anggota tetap DK PBB-- memilih abstain.

"Babak terbaru konflik Palestina-Israel telah menewaskan dan melukai puluhan ribu warga sipil tak berdosa dan situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kami berharap resolusi ini akan dilaksanakan secara efektif, lebih banyak bantuan kemanusiaan akan mencapai Gaza sesegera mungkin dan mekanisme pemantauan akan dibentuk," ujar Mao Ning.

Meskipun begitu, Mao Ning menyebut gencatan senjata tetap menjadi prioritas dan prasyarat mutlak dalam segala hal.

"China akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan koordinasi dan menggalang tindakan yang lebih efektif di DK PBB untuk melakukan upaya tanpa henti demi penghentian konflik di Gaza, penerapan solusi dua negara serta perdamaian dan stabilitas di Gaza," ucap Mao Ning.

Resousi 2720 tersebut berisi desakan langkah-langkah untuk memungkinkan “akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan diperluas” ke Gaza dan “kondisi penghentian pertempuran yang berkelanjutan”.

Resolusi tersebut lebih lunak dari rancangan sebelumnya yang menyerukan diakhirinya segera perang selama 11 pekan dan melemahkan kendali Israel atas pengiriman bantuan, sehingga membuka jalan bagi pemungutan suara di mana AS abstain.

Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. Koordinator kemudian secepatnya membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk melaksanakan mandatnya secepatnya.

Masih ada juga permintaan untuk membebaskan semua sandera "secepatnya dan tanpa syarat", dan menyerukan kepada semua pihak agar mematuhi hukum internasional serta menghindari semua serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.

Resolusi tersebut juga menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.

Dewan Keamanan meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DK PBB dalam waktu lima hari kerja.

Diketahui jumlah korban tewas menjadi 20.258 selama konflik 11 pekan tersebut, sementara ribuan jenazah lainnya diyakini terjebak di bawah reruntuhan.

Hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi.

Israel pada Sabtu (23/12) mengatakan bahwa 146 tentaranya telah tewas sejak mereka melancarkan serangan darat pada 20 Oktober sebagai tanggapan atas serangan militan Hamas yang berkuasa di Gaza pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang.

Baca juga: Paus Fransiskus sebut serangan Israel di Gaza "panen mengerikan"
Baca juga: Terpisah dari keluarga, bocah Gaza pasien ginjal kini sebatang kara
Baca juga: Situasi terkini Gaza, serangan Israel pada malam Natal bunuh 78 orang

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

hoki1881

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023