petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

buayapoker

voucher tokopedia gratis ongkir 29Jutaan kata 679407Orang-orang telah membaca serialisasi

《buayapoker》

Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan******

Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan
Menteri BUMN Erick Thohir menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri acara peluncuran logo baru BTN, di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Shofi Ayudiana/aa.
....mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti tantangan hunian pada masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diprediksi akan terus meningkat.

Erick mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah, dan pembangunan 600.000 unit rumah yang sudah dilakukan saat ini tidak cukup.

“Sebanyak 52 persen penduduk Indonesia itu sekarang di perkotaan, tidak lagi di pedesaan. 600 ribu rumah tidak cukup hari ini, karena kebutuhan rumah saat ini sudah 12,7 juta. Angka 1 juta-1,5 juta (rumah) ke depan ini harus jadi terobosan,” kata Erick dalam peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta, Minggu.

Erick mengatakan bahwa BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) harus menjadi solusi hunian anak muda pada masa mendatang sekaligus menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia.

Ia mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan.

Erick juga mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu KPR nonsubsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi.

“Misalnya, mortgageatau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 ke 30 tahun … sekarang kanrata-rata bunga subsidi terlunasi 9-10 tahun. Artinya apabila mortgagediperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun," ujarnya,

"Ini akan jadi hal yang positif. Artinya pada tahun ke-11 sampai 30 cicilannya akan lebih ringan lagi," katanya pula.
Baca juga: Tren kerja dari rumah akan jadi faktor pemilihan hunian di masa depan

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi******

Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi
Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid. ANTARA/HO-MPR RI
Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold 4 persen.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Legislator yang akrab disapa HNW mengatakan bahwa putusan MK tersebut memang bukan menghilangkan sama sekali ambang batas parlemen, tetapi angka ambang batas saat ini perlu diatur ulang dengan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, dan demokratis.

"Ini juga seharusnya bukan hanya berlaku terhadap parliamentary threshold yang 4 persen itu, tetapi juga mestinya diberlakukan untukpresidential thresholdyang berlaku saat ini yakni 20 persen," kata HNW dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut HNW, MK perlu berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk mengoreksi 20 persen presidential threshold sebelum Pemilu 2029, seperti halnya argumentasi MK dalam putusan terkait dengan koreksi 4 persen parliamentary thresholdtersebut.

HNW menilai koreksi terhadap presidential thresholddiperlukan untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat sehingga kualitas demokrasi dan pilpres menjadi lebih baik pada tahun 2029.

"Seharusnya MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk juga melakukan hal serupa ketika menetapkanpresidential threshold sehingga mengoreksi presidential threshold 20 persen sebelum Pemilu/Pilpres 2029,” ujarnya.

HNW menjelaskan banyak pihak telah mengajukan permohonan agarpresidential threshold20 persen untuk dinyatakan inkonstitusional dan seharusnya diturunkan, termasuk permohonan yang sudah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip demokrasi.

Ketika itu, kata dia, MK memang tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKS terkait presidential thresholddi angka antara 7 persen sampai 9 persen, tetapi dalam pertimbangannya MK mengapresiasi PKS yang telah mempergunakan kajian ilmiah yang rasional, proporsional, demokratis, dan implementatif dalam menetapkan hal tersebut.

"Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold4 persen," tuturnya.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara bayar kredit hp di akulaku

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
bravo88
slot yang cepat menang
paito hk 6d
togel pakong
agen 138 slot
erek erek 3d angka lengkap
slot sensasi
pola slot gacor x500
cara kredit hp online tanpa dp
Daftar isi semua bab
Bab 1 kaisar888
Bab 2 indobet88
Bab 3 sihoki rtp
Bab 4 kredinesia ilegal atau legal
Bab 5 arenadewa
Bab 6 playslot88
Bab 7 situs depo gacor
Bab 8 nama nama situs slot 4d
Bab 9 pinjaman rupiah
Bab 10 prediksi togel angka
Bab 11 link slot online
Bab 12 aplikasi sejenis akulaku dan kredivo
Bab 13 slot gacor menang
Bab 14 demo ganesha fortune
Bab 15 erek erek uang koin
Bab 16 erek2 43
Bab 17 big777 slot
Bab 18 best slot88
Bab 19 situs slot gaming
Bab 20 slot online terpercaya indonesia
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6768bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Buatlah revolusi sebagai penyihir

88 situs
Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Orang suci pertama sepanjang masa

mimpi3d
OIKN: 10 tahun ke depan pembangunan Kota Nusantara tidak perlu APBN
Pembangunan gedung dari salah satu investor yang telah menanamkan modal di Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan
Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara.
Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memprediksi 10 tahun ke depan Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan pengembangan pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia itu tidak memerlukan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Prediksi kami, berkaitan ketertarikan investor terhadap Kota Nusantara terus mengalami peningkatan," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono ketika dihubungi dari Penajam, Kalimantan Tmur (Kaltim), Minggu. Menurut dia lagi, dalam kurun waktu enam bulan, investasi di Kota Nusantara mencapai lebih kurang Rp50 triliun, yang terhitung mulai periode September 2023 sampai dengan Februari 2024. "Dan kami prediksi sepanjang tahun ini (2024) investasi yang masuk ke Kota Nusantara sekitar Rp55 triliun," ujarnya lagi. Sehingga perkiraan pencapaian investasi itu melebihi dari yang ditargetkan OIKN lebih kurang Rp100 triliun sampai akhir tahun ini. Jika pencapaian investasi selama enam bulan itu diakumulasikan dalam jangka 10 tahun Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Jokowi, kata dia, maka investasi akan mencapai lebih kurang Rp1.000 triliun. "Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara," ujarnya pula. Pada tahun ini, kata dia lagi, China (Tiongkok) dan Malaysia akan tanamkan modal sektor properti di Kota Nusantara yang dibangun pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yakni di Kecamatan Sepaku itu. Nilai keseluruhan investasi yang tercatat bakal direalisasikan kedua negara tersebut di Kota Nusantara sekitar Rp40 triliun. Kemudian investasi Ciputra Group juga akan direalisasikan pada tahun ini, dengan mengembangkan kota mandiri lengkap dengan sejumlah fitur, seperti perumahan, komersil, lapangan golf dan janapada di kawasan Kota Nusantara, namun nilai investasi belum diketahui. Proyek pembangunan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group itu masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan mulai melakukan tender sekitar April 2024, demikian Agung Wicaksono.Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI
Baca juga: PUPR terapkan konsep bangunan hijau cerdas pada tower hunian ASN IKN

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

hercules99
Horner tepis keraguan terkait masa depannya di Red Bull
Arsip foto - Kepala tim Red Bull Christian Horner jelang start Grand Prix Belanda, Sirkuit Zandvoort. (4/9/2022) (AFP/CHRISTIAN BRUNA)
Jakarta (ANTARA) - Christian Horner menepis keraguan terkait masa depannya sebagai kepala tim Red Bull menyusul Max Verstappen dan Sergio Perez yang finis di posisi pertama dan kedua Grand Prix Bahrain, Sabtu (2/3).

Pria Inggris berusia 50 tahun yang telah membimbing Red Bull meraih enam gelar konstruktor dan tujuh gelar pembalap sejak 2005, mengatakan kesuksesan komprehensif mereka adalah berkat persatuan dan kerja sama tim yang solid.

“Finis satu-dua seperti ini adalah hal yang optimal, dan itu tak akan tercapai tanpa adanya kesatuan yang solid, memiliki tim yang kuat, dan dukungan yang besar dari para mitra dan pemegang saham,” kata Horner, dikutip dari AFP, Minggu.

Masa depan Horner di Red Bull memang sempat menjadi spekulasi menyusul ia yang dibebastugaskan oleh tim Red Bull pada Rabu (28/2) setelah tim menggelar penyelidikan internal atas perilaku Horner terhadap seorang karyawati. Horner membantah tuduhan tersebut.

Baca juga: Putusan dugaan laku tak senonoh bos Red Bull segera dirilis
Baca juga: Bos Red Bull tertekan setelah hubungan dengan karyawati bocor ke pers

Pada Kamis (29/2), sebuah berkas berisi pesan dan foto-foto dikirimkan lewat email kepada sejumlah tokoh terkemuka Formula 1 dan puluhan organisasi pers internasional, termasuk AFP, dari sumber yang tak disebutkan namanya.

Tidak diketahui pasti apakah isi berkas itu menjadi bagian dari tuduhan terhadap Horner.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Horner merasa yakin mendapat dukungan dari pemilik Red Bull, termasuk pemegang saham mayoritas Chalerm Yoovidhya, ia menjawab dengan percaya diri.

“Mendukung? Tentu saja, iya. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini!” kata Horner.

Di sisi lain, Horner juga percaya diri timnya bisa mempertahankan dominasi seperti pada tiga tahun terakhir. Menurut dia, tim memberikan kerja sama yang kompak, dengan menegaskan bahwa “semua wanita dan pria di pabrik Milton Keynes bekerja sangat keras demi menghasilkan mobil hebat”.

“Ini adalah kesaksian atas kerja keras yang terjadi di balik layar. Itu adalah kinerja tim yang hebat. Mobil yang Anda lihat adalah evolusi yang agresif dan tim desain, seluruh tim, melakukan pekerjaan luar biasa,” ujar Horner.

Baca juga: Verstappen buka F1 2024 dengan kemenangan solid di GP Bahrain

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di surga

bocoran rtp live harmonibet
Legislator dukung DKI bangun rumah pompa Kali Sunter guna atasi banjir
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/aa.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah pompa di Kali Sunter untuk mengatasi banjir di Jakarta.

“Pembangunan rumah pompa bilamana diperlukan dan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP), tidak akan dan tidak pernah dipersulit dalam pembahasannya di DPRD,” kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Justin mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengajukan anggaran pembangunan rumah pompa di Kali Sunter selama kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca juga: Periset BRIN sebut drainase Jakarta tak sanggup tampung hujan ekstrem

Kendati demikian, Justin mengingatkan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta solusinya tidak hanya satu, lantaran banyak hal yang harus dilaksanakan bersama.

“Penambahan rumah pompa harus diikuti dengan penertiban tata ruang, pengembangan dan revitalisasi jaringan mikro (jaringan tampung-alir air) sehingga pengaliran air ke sungai-sungai besar utama dapat berjalan dengan lancar,” katanya.

Selain itu, Justin juga mendorong untuk membangun terowongan bawah tanah (underground tunnel) sebagai penunjang pengaliran air di DKI Jakarta.

Dengan alasan bahwa banjir DKI Jakarta tidak hanya dapat terjadi karena hujan lokal semata, tapi juga kiriman kawasan hulu, yakni dari Bogor dan Depok yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: BMKG: DKI Jakarta berpotensi terdampak hujan ekstrem sepekan ke depan

Terlebih, dengan anggaran triliunan rupiah yang tersimpan dalam APBD, pemerintah daerah harus mampu mengurangi titik genangan dan banjir setiap tahunnya.

"Para pemilik kendaraan telah ‘dinikmati’ pajaknya oleh pemprov dan sebagai imbal balik yang berkeadilan maka pemprov sepatutnya terus-menerus mengurangi titik genangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun pompa air di Kali Sunter pada 2025 mengingat beban Kali Ancol sudah cukup tinggi untuk menahan hujan deras yang mengguyur Jakarta.

“Nanti 2025 akan dibikin program untuk pompa di Kali Sunter untuk mengurangi beban (rumah pompa) di Ancol yang nanti dianggarkan di 2025, hasil evaluasi kira-kira itu,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau rumah pompa Ancol di Jakarta Utara.
Baca juga: Peneliti BRIN bilang Jakarta bisa jadi kota tangguh

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

ina togel
Bupati: Pameran JIFFINA perkuat Bantul sebagai kabupaten kreatif kriya
Pameran JIFFINA yang digelar mulai 2 sampai dengan 5 Maret 2024 di Jogja Expo Center Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. ANTARA/HO-Kominfo Pemkab Bantul
Event internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa Bantul adalah kabupaten kreatif kriya yang kuat di Indonesia.
Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih mengatakan pameran bertajuk Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) yang digelar di Jogja Expo Center Banguntapan, 2-5 Maret 2024, dapat memperkuat daerah ini sebagai kabupaten kreatif kriya di Indonesia.

"Pemerintah Kabupaten Bantul sangat mendukung event internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa Bantul adalah kabupaten kreatif kriya yang kuat di Indonesia," kata Bupati Bantul dalam pernyataannya saat mengunjungi pameran JIFFINA, di Bantul, Minggu.

Dia mengatakan, terlebih Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah yang memiliki pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di DIY ini turut serta dalam pameran internasional yang digelar setiap beberapa tahun sekali tersebut.

"Pameran furniture dan craft tingkat internasional yang terselenggara pada 2 sampai 5 Maret 2024 diikuti banyak sekali pelaku craft dan mebel, tidak hanya dari Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi juga berbagai daerah di Indonesia," katanya lagi.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pameran JIFFINA tahun 2024 dengan mengusung tema "The Eco lifestyle Inspiring Forever" tersebut juga sekaligus bagian dari sirkuit pameran furniture negara negara ASEAN.

"Pemkab Bantul mendukung penuh kegiatan JIFFINA, karena sinergi yang dibangun antara pemerintah dengan pelaku ekonomi kreatif dalam ajang pameran dapat mendongkrak UMKM dan pergerakan roda perekonomian yang bersumber dari industri kreatif," katanya lagi.

Bupati juga mengatakan, agenda tahunan skala internasional ini juga ibarat lokomotif yang mampu mengerek perkembangan industri furniture dan craft di Indonesia, sehingga pemerintah bisa melanjutkan kegiatan yang strategis dalam kemajuan industri kreatif.

"Khususnya industri furniture dan craft. Apalagi, JIFFINA ini bisa dikatakan sebagai salah satu lokomotif dalam perkembangan mebel dan kerajinan di Indonesia," katanya pula.
Baca juga: Karnaval kriya Bantul tunjukkan kesiapan menuju Kota Kreatif Dunia
Baca juga: Bantul ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia sektor kriya

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Dua bintang besar

bocoran trik slot olympus
Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024