cara bikin situs slot

Fajar Gelap Naruto

Tahu Lenyap dari Pasar Jakarta******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang melonjak nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak awal pekan ini tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin (5/12) tahu tidak dijual.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.

Ipang tadinya menjual tahu isi 10 buah dengan harga Rp7.000. Ia bakal kembali menjual tahu pada Kamis (8/12) setelah aksi mogok produksi selesai. Sementara itu, ia masih menjual tempe seharga Rp7.000 per papan.

Di lain sisi, Dwi selaku penjual tahu tempe di Pasar Minggu masih menjajakan stok tahu yang dimilikinya dengan harga melejit hingga Rp10 ribu per bungkus. Namun, ia tak menampik bahwa ada aksi mogok produksi sejak Senin (5/12).

"Tahu Rp10 ribu per bungkus. Lagi gak ada stok, pada demo. Tadinya Rp7.000- Rp8.000 per bungkus. Kalau tempe masih Rp6.000," ujarnya.

Di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, tahu juga tak dijual. Para penjual kompak mengatakan bahwa ada demo atau mogok produksi dari paguyuban penjual tahu.

Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka menjelaskan bahwa akan ada kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, langkah produsen untuk mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.

"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," kata Yuni.

Kendati, Yuni belum mengetahui harga tahu bakal naik hingga berapa. Terlepas dari harga tahu yang bakal naik, Yuni sudah menaikkan harga tempe terlebih dahulu.

Sebelumnya Yuni menjual tempe seharga Rp5.000-Rp6.000 per papan, kini sudah sekitar dua minggu ia menjualnya dengan harga Rp10 ribu per papan atau naik hampir 100 persen.

Senada, Kasno juga sudah menjual tempe dengan harga Rp10 ribu per papan sejak dua minggu lalu. Bahkan, ia mengatakan harga tempe berpotensi naik menyentuh Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per papan.

"Tahu gak ada sampai Kamis (8/12). Kedelainya mahal banget, pada impor. Sekarang Rp15 ribu kedelai per kg. Tahu sebelumnya Rp6.000-Rp7.000 per bungkus isi 10 pcs, nanti bakal naik lagi," papar Kasno.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyinggung soal harga kedelai. Ia menegaskan sudah ada rapat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Bulog mengimpor 350 ribu ton kedelai dari Amerika Serikat (AS).

"Masuknya kira-kira 45 hari, dari AS, mungkin akhir Desember 2022. Nanti belinya kira-kira Rp11 ribu per kg, jualnya antara Rp10 ribu. Kalau beli Rp12 ribu, jualnya Rp11 ribu. Jadi jualnya antara Rp10 ribu-Rp11 ribu per kg, sehingga nanti harga tempe tahu akan terjaga," kata Zulhas kepada wartawan di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,15 persen hingga maksimal 5,56 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku optimistis dengan target tersebut, tetapi tetap mewaspadai situasi global.

"Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5 persen, bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah bekerja keras. Tapi ada juga faktor global yang perlu diantisipasi," kata Hariyadi dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia, dikutip Antara, Senin (5/12).

Di sisi lain, ia memperkirakan permintaan terhadap barang-barang di luar pangan turun cukup besar, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Per Oktober 2022, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki bahkan tercatat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 79 ribu pekerja di Jawa Barat.

Melihat kondisi itu, Hariyadi menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih fleksibel, termasuk dengan mengizinkan pengurangan jam kerja dan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Ini dilonggarkan dulu sampai situasi menjadi lebih baik untuk sektor yang tadi disebutkan," tuturnya.

Selain itu, perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga perlu dipercepat. Indonesia dinilai bisa mengambil peluang di tengah ancaman resesi Eropa.

"Kita punya potensi masuk ke Eropa di tengah resesi mereka. Karena konsumen Eropa sudah tidak ingin mengkonsumsi produk negara yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Myanmar dan Bangladesh, tapi Indonesia masih dianggap baik," ujar Hariyadi.

[Gambas:Video CNN]

Versi lengkap novel Jueji

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

Daftar 10 Bahan Pokok yang Persediaannya di Bulog******

Data Badan Pangan Nasional (BPN) menunjukkan cadangan panganpemerintah di Bulogdan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis.

Berikut daftarnya;

Pertama, beras. Kebutuhan beras per bulan di Indonesia mencapai 2.575.730 ton. Tapi, persediaan beras di Bulog hanya 514.160 ton dan ID Food hanya 959 ton.

Kedua, daging sapi dan kerbau. Total kebutuhan dua komoditas tersebut di tanah air mencapai 60.011 ton. 

Tapi persediaan untuk daging sapi hanya 4,69 ton di Bulog dan 692,34 ton di ID Food. Sementara itu, untuk daging kerbau hanya ada 23.157,20 ton di Bulog dan tidak ada sama sekali di ID Food.

Ketiga, jagung. Dari total kebutuhan jagung yang mencapai 1.271.698 ton per bulan, tidak ada cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan. 

Keempat, Kedelai. Dari total kebutuhan 247.455 ton per bulan, tidak ada sama sekali cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan.

Kelima, cabai. Dari total kebutuhan cabai yang mencapai 165.077 ton per bulan, Bulog hanya memiliki 3,20 ton saja. 

Keenam, daging ayam. Dari total kebutuhan daging ayam per bulan yang mencapai 266.287 ton, pemerintah melalui Bulog hanya memiliki cadangan 12,01 ton. Sedangkan di ID Food hanya ada 76,66 ton.

Ketujuh, minyak goreng. Dari total kebutuhan minyak goreng yang mencapai 332 ribu kiloliter per bulan, saat ini pemerintah hanya memiliki cadangan sebanyak 21.125,74 kiloliter. Cadangan itu tersimpan di Bulog sebanyak 4.372,27 kliliter, ID Food 828,37 kiloliter, dan PTPN 15.925,10 kiloliter. 

[Gambas:Video CNN]

Kedelapan, bawang merah. Dari total kebutuhan bawang merah yang mencapai 90.150 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 34,64 ton.

Kesembilan, bawang putih. Dari kebutuhan sebanyak 50.185 ton per bulan, pemerintah hanya memiliki cadangan di Bulog sebanyak 29,55 ton. 

Kesepuluh, telur ayam. Dari total kebutuhan sebanyak 458.557 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 110,08 ton per bulan.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) ArifPrasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12) kemarin.

Ia mengatakan Badan Pangan Nasional, Bulog dan BUMN Pangan sekarang sedang berupaya mengatasi masalah itu.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Kiamat memupuk kegilaan

KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.

"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).

Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Pemprov DKI Hadirkan Fitur untuk UMKM Jakarta Jakpreneur di JAKI******

Merespons antusiasme warga Jakarta atas kehadiran Jakpreneur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan akses yang mempermudah informasi terkait Jakpreneur di aplikasi JAKI.

Sebagai perwujudan program yang mewadahi jiwa kreatif dan inovasi dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Jakpreneur memiliki enam fitur di JAKI. Fitur tersebut mencakup pelatihan, pendampingan pemasaran, permodalan, perizinan, serta produk.

Pemprov DKI dalam rilisnya menyatakan bahwa keenam fitur di atas merupakan fitur pintasan yang langsung terhubung dengan website Jakpreneur, sehingga informasi yang didapatkan akurat.

Tampilan antar muka Jakpreneur dalam aplikasi JAKI. (Foto: Arsip JSC)

Fitur Jakpreneur sendiri hadir di menu Usaha bareng Jakpreneur, yang bisa ditemukan di bagian bawah laman utama JAKI. Pada kiri atas menu Usaha bareng Jakpreneur, terdapat fitur Pelatihan yang memungkinkan pengguna melihat daftar pelatihan guna meningkatkan keahlian teknis produksi dan pengembangan usaha, serta mengecek masing-masing jadwal.

Fitur kedua, yakni Pendampingan yang menampilkan beragam jenis pendampingan bagi anggota JakPreneur, misalnya pembuatan katalog produk, izin usaha, pemasaran produk, akses permodalan, pembuatan laporan keuangan, bantuan ide kreatif, dan bantuan penyelesaian permasalahan usaha.

Fitur ketiga adalah Pemasaran, yang menyediakan jadwal dan informasi lengkap dari seluruh kegiatan Jakpreneur pada bulan serta tahun pilihan pengguna. Fitur keempat adalah Permodalan, yang memuat informasi pemodal dengan bunga ringan yang sudah tergabung dengan Jakpreneur, seperti Bank DKI, KoinWorks, dan Pegadaian.

Di fitur yang sama, pengguna bisa melihat persyaratan serta skema kredit dari masing-masing pemodal, dan langsung mengajukan pembiayaan.

Fitur berikutnya adalah Perizinan, di mana tercantum ragam jenis usaha yang bisa mendapatkan izin usaha. Jenis usaha itu adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Makanan Dalam (MD), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kemenkumham.

Terakhir, adalah fitur Produk yang ditujukan untuk pengguna yang ingin membeli produk dari UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur. Melalui fitur Produk, pengguna dapat langsung melihat produk UMKM yang dikelompokkan berdasar kategori produk, harga produk, hingga mendapatkan informasi kontak dari wirausahawan.