situs slot terbaru gacor

Musim semi Xianxia

Ridwan Kamil Bocorkan Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) memberikan bocoran harga Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut kisaran harga kereta cepat mendekati angka Rp300 ribu.

Lihat Juga : TAIPANOprah Winfrey, Miliarder Wanita Kulit Hitam Pertama Berharta Rp37 T

"Gratis sampai Oktober pokoknya, Oktober. Belum clear detail harinya. Bisa 2 bulan atau 3 bulan. (Mekanismenya) ticket war," candanya.

RK menjelaskan masyarakat di sekitar jalur rel akan didahulukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, mereka sudah terdampak pembangunan proyek, misalnya terdampak pembebasan lahan.

Lihat Juga : Mengenal Redenominasi Rupiah yang Sudah Disiapkan BI

"Tapi didahulukan sesuai arahan Presiden, kepada masyarakat yang terdekat dengan jalur, kan mereka terdampak tanahnya, apa-apanya," bebernya.

RK menyebut perjalanan kereta cepat terbatas sesuai kapasitasnya, yaitu sekitar 600 orang. Saat dikonfirmasi apakah hanya masyarakat terpilih yang dapat menjajal KCJB, RK membantahnya. Namun detail teknisnya sedang difinalisasi di kantor.

"Nggak juga, tapi nanti kan sekali berangkat 600 orang, pasti terbatas. Intinya tunggu saja, sedang difinalisasi oleh tim Pak Luhut bagaimana teknis mendaftar nyoba kereta api cepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi memberikan bocoran harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurutnya, tiket termahal KCJB diusahakan tidak melebihi Rp 250 ribu.

Opsi tersebut merupakan permintaan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Adapun hal ini disampaikan Dwiyana setelah menjajal kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta Timur menuju Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

"Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp 250 ribu," katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Baca selengkapnyadi sini.

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Libur Panjang, Waskita Diskon Tarif Tol Krian******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) serta anak perusahaan WTR mendiskon tarif Tol Krian-Gresik sebesar 11-35 persen dari tarif normal. Diskon ini berlaku sejak 22 Juni lalu di momentum libur sekolah dan Iduladha.

Dengan diskon ini, pengguna jalan dengan kendaraan golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per km, turun dari kondisi normal yang Rp1.506 per km.

Sedangkan para pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V bakal dikenakan tarif diskon Rp1.950 per km, lebih rendah dari tarif normal golongan kendaraan II dan III sebelumnya yang Rp2.259 per km dan golongan kendaraan IV dan V yang Rp3.012 per km.

Selain mendiskon tarif tol itu, untuk menambah kenyamanan pengguna, pihaknya juga mempercantik tampilan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo. Itu dilakukan dengan
mengecat struktur overpass, membersihkan concrete barrier.

Hal sama juga dilakukan dengan mengecat marka pudar pada ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Ruas Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi - Cigombong).

Pihaknya juga meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol pada Ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan melakukan penghijauan penanaman tanaman di Gerbang Tol dan penambahan rambu info tol.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Pelindo Gandeng Perusahaan Dubai Operasikan Kontainer di Belawan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) Dubai Port (DP) World dalam mengoperasikan Belawan New Container Terminal (BNCT).

Direktur Utama Pelindo Arief Suhartono mengatakan kerja sama akan dilakukan selama 50 tahun dengan nilai investasi US0 juta atau sekitar Rp5,96 triliun (asumsi kurs Rp14.900).

"Kerja sama untuk operasikan kontainer terminal di belawan itu yg dikerjasamakan selama 30+20 tahun. Kapasitasnya saat ini akan dikembangkan sampai dengan 1,4 juta TEUs," katanya di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/6).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasan pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan agar terciptanya interkoneksi logistik.

"Karena untuk mencapai target 2045, salah satu isu yang menghambat adalah logistik, ketika ongkos logistik atau transportasi barang maupun manusia tidak bisa menjadi satu kesatuan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/5).

"Ini yang kadang-kadang dipersepsikan kenapa pemerintah membangun infrastruktur dengan modal pembiayaan yg besar. Apakah benar arahnya? Benar," lanjutnya.

Lihat Juga : KAI soal Luhut Tolak Impor KRL Bekas: Ada Konsekuensinya

Erick mengatakan percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan negara yang ekonominya maju karena pembangunan infrastruktur.

Salah satunya Korea Selatan. Pada 1950-an, kata Erick, negara tersebut menghabiskan 50 persen untuk pembangunan infrastruktur sehingga negara tersebut menjadi negara maju. Kemudian juga China serta Uni Emirat Arab.

Ke depan, Erick berharap dengan terciptanya ekosistem logistik yang baik, ekonomi Indonesia bisa tumbuh.

"Mimpi besar ini yang diimplementasikan dalam keseharian yg menjadi kunci karena percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja untuk mencapai cita-cita kita menjadi negara besar," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Anak Buah Bocorkan Pembisik Luhut di Balik Rencana Impor 3 KRL Baru******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mendapat bisikan sebelum memutuskan impor 3trainset KRL baru dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan keputusan itu diambil dalam rapat bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Ia menyebut Luhut bertanya langsung kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Selain itu, Seto menyebut pemilihan impor 3 trainset KRL baru itu sudah berdasarkan perhitungan kepadatan penumpang. Ia menegaskan Menko Marves Luhut memerintahkan KAI dan KCI melakukan perhitungan tersebut secara matang.

Namun, ia mengatakan opsi impor KRL baru ini sebagai tambahan armada cadangan sembari menunggu 24 trainset KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA). Armada baru dari Jepang ini bisa menambal operasional KRL tanah air, terlebih jika penumpang membludak di kemudian hari.

"Datangnya mungkin butuh 16 bulan sampai 24 bulan. Jadi, enggak immediatebisa datang sekarang, 2025 baru datang. Tapi, untungnya ini kereta baru. Kalau kita mau hitung bisa sampai 50 tahun (usianya), kalau maintenance-nya bagus," tuturnya.

Seto menyebut pihak KAI dan KCI sudah berkontak langsung dengan produsen KRL di Jepang. Berdasarkan informasi yang didapat, Jepang bersedia memproduksi dan menjual hanya 3 trainsetKRL saja ke Indonesia.

Namun, ia menekankan proses impor 3 trainset KRL baru ini masih cukup panjang. Bahkan, pemerintah bakal kembali melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mereviu harga dan proses pengadaan barang baru ini.

"Itu dia, kita tanya, kan Jepang biasanya maunya banyak sekaligus. Ini kayaknya mereka (KAI dan KCI) sudah ngecek. Iya (bisa beli 3 trainset ke Jepang), kalau enggak, ya enggak mungkin kita ngomong gini. Ini mereka sudah sempat tanya Jepang, bisa, mereka siap sediakan. Nanti kita lihat lah prosesnya," tandas Seto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak akan dipilih. Ia berpendapat mendatangkan barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

Sembari menunggu KRL produksi INKA, Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi atas kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," jelas Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berinovasi untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peluncuran fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website, Norma 100, oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, (27/6).

Dalam sambutannya, Ida menekankan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan serta perencanaan strategis yang tepat dalam bidang ini. Menurutnya, diperlukan inovasi dan pengembangan metode layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan.

"Pada prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

Hasil pengisian Norma 100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga dapat menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang mudah dipahami. Jika perusahaan memperoleh skor antara 91 hingga 100, maka perusahaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Tingkat Kepatuhan Tinggi (Hijau).

Di sisi lain, perusahaan yang memperoleh skor antara 71 hingga 90 akan masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Sedang (Kuning). Sementara, jika perusahaan memperoleh skor kurang dari 70, maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai Tingkat Kepatuhan Rendah (Merah).

Ida menekankan pentingnya memberikan reward atau insentif kepada perusahaan yang mematuhi norma-norma ketenagakerjaan, terutama yang berada dalam kategori Hijau.

"Sementara perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan dengan kategori Merah nantinya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan maupun konsultasi sampai pada penyusunan program kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri," jelas Ida.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, memaparkan pengembangan Norma 100 sejak 2022 merupakan upaya konkret untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kemnaker Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Norma 100 sendiri telah diujicobakan di 6 perusahaan smelterterkemuka di Indonesia, dalam beberapa kali FGD tahun 2022 dengan diikuti lebih dari 50.000 perusahaan dan terakhir ujicoba Kerjasama dengan KADIN Indonesia," tutup Haiyani.

Catatan Budidaya Keabadian

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.