wbnksetor

Pelarian Tuan Giveta

Viral Ribuan Turis Batal ke Bali Gegara Pasal Zina KUHP, Ternyata Hoax******

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai BaliHandy Heryudhitiawan angkat suara soal kabar ribuan turis dari Australia batal ke Bali karena pasal zina KUHP yang viral. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut hoaks semata.

Handy menuturkan informasi tersebut tidak benar. Bahkan, ia menuding informasi itu bisa saja dijadikan sebagai kampanye hitam (black campaign) untuk pariwisata Indonesia.

"Itu hoaks. Sepertinya, itu black campaign buat Indonesia. Kita lihat Bali kan atraktif banget ini pertumbuhannya. Australia juga menjadi nomor satu wisatawan di Bali," katanya saat dihubungi, Kamis (8/12) malam.

Adapun, total penumpang di Bandara Bali, baik kedatangan maupun keberangkatan, mencapai 22 ribu hingga 23 ribu per hari.

"Jadi, masih normal ya. Ini yang Australia, datanya pada Oktober itu ada 100.225 penumpang yang datang dan pergi," ungkapnya.

"November kemarin itu karena ada G20, jadi ada penyesuaian penerbangan hanya 90 ribuan. Tapi, Australia masih menjadi penyumbang kedatangan penumpang luar negeri tertinggi ke Bali," tandas Handy.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Daftar Upah di Kabupaten******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) 2023 yang diusulkan masing-masing pemerintah daerah setempat.

Penetapan UMK 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023.

"Keputusan ini, menurut Pak Gubernur, sudah berdasarkan berbagai pertimbangan," imbuh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Taufik Rahmat Garsadi pada pengumuman penetapan UMK 2023 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12) malam.

Dari pengumuman tersebut, diketahui upah minimum kabupaten/kota 2023 di Jabar rata-rata naik 7,09 persen.

Taufik menjelaskan UMK 2023 wajib dibayarkan pengusaha mulai 1 Januari 2023, berlaku untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 1 tahun.

"Sementara, untuk yang bekerja lebih dari satu tahun, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan," terang dia.

Pengusaha juga dilarang membayar upah di bawah UMK, dan pengusaha yang telah membayar upah melebihi dari UMK 2023, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Berikut daftar UMK Jabar 2023 setiap kabupaten/kota:

1. Kota Bekasi Rp5.158.248,20
2. Kab. Karawang Rp5.176.179,07
3. Kab. Bekasi Rp5.137.575, 44
4. Kab. Purwakarta Rp4.464.675,02
5. Kab. Subang Rp3.273.810,60
6. Kota Depok Rp4.694.493,70
7. Kota Bogor Rp4.639.429,39
8. Kab. Bogor Rp4.520.212,25
9. Kab. Sukabumi Rp3.351.883,19
10. Kab. Cianjur Rp2.893.229,10
11. Kota Sukabumi Rp2.747.774,86
12. Kota Bandung Rp4.048.462,69
13. Kota Cimahi Rp3.514.093,25
14. Kab. Bandung Barat Rp3.480.795,40
15. Kab. Sumedang Rp3.471.134,10
16. Kab. Bandung Rp3.492.465,99
17. Kab. Indramayu Rp2.541.996,72
18. Kota Cirebon Rp2.456.516,60
19. Kab. Cirebon Rp2.430.780,83
20. Kab. Majalengka Rp2.180.602,90
21. Kab. Kuningan Rp2.010.734,30
22. Kota Tasikmalaya Rp2.533.341,02
23. Kab. Tasikmalaya Rp2.499.954,13
24. Kab. Garut Rp2.117.318,31
25. Kab. Ciamis Rp2.021.657, 42
26. Kab. Pangandaran Rp2.018.389,00
27. Kota Banjar Rp1.998.119 05

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya. 

Cincin bela diri abadi

Zulhas Ungkap Alasan Buka Keran Impor Beras 500 Ribu Ton: Stok Tipis******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin imporsebanyak 500 ribu ton beras kepada Buloguntuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kami sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kami selesaikan," ujar Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Stok akhir beras Bulog diperkirakan hanya 200 ribu ton hingga akhir 2022. Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi. Harganya berkisar Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Presiden Jokowi, sambung Syahrul juga sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.

[Gambas:Video CNN]

"Kenapa harganya mahal? Negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.

Badan Pangan Nasional (BPS) sendiri sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton untuk menjadi cadangan.

"Kami siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kami masukkan," kata Kepala BPN Arief Prasetyo Adi.

Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.

"Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekurangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," ujarnya.

Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami inflasi selama lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp11.877 per kg.

Padahal, sebelumnya, Bulog dan BPN sepakat harga beras yang dapat diserap maksimal Rp10.200 per kg.

Sekolah sihirku

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

9 Tuntutan Buruh Peringati Hari HAM Sedunia******

Partai Buruh Indonesia bersama organisasi serikat buruh dan petani akan berunjuk rasa dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Sabtu (10/12).

Dalam aksi yang akan diselenggarakan di Istana Negara tersebut, buruh akan menyampaikan 9 tuntutan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan 9 tuntutan itu adalah penolakan terhadap UU KUHP, penolakan omnibus lawa UU Cipta Kerja, reforma agraria dan kedaulatan pandan.

Tuntutan selanjutnya perjuangkan jaminan sosial, meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran. Kemudian, berantas korupsi dan usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM.

Said menambahkan aksi unjuk rasa akan dihadiri ribuan buruh yang berasal dari konfederasi buruh di antaranya KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI.

Kemudian Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda atau mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain.

Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai kabupaten dan kota lain di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]