slot online terpercaya no 1

Direktur Kasdim

Eksekusi Lahan PTPN IV Seluas 96 Ha Berjalan Lancar******

Tim juru sita Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mengeksekusi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kebun Balimbingan, Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara seluas 96,47 ha yang selama ini digarap oleh sekelompok orang.

Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan eksekusi lahan merupakan upaya penyelamatan aset perusahaan negara. Langkah tersebut dilakukan dengan cara pendekatan persuasif sehingga berlangsung lancar dan kondusif.

"Alhamdulillah, kita sukses melakukan penyelamatan aset di Kebun Balimbingan. Luas lahan yang dieksekusi dari penggarap mencapai 96,47 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 hektare di antaranya dibangun permukiman. Lokasinya berada di area Afdeling II PTPN IV Kebun Balimbingan," kata Riza, Selasa (20/12).

"Meski dinyatakan sebagai pemilik sah lahan, PTPN IV tetap menyalurkan sugu hati kepada para penggarap di samping berbagai bantuan lainnya. Seperti bantuan sosial dan beasiswa untuk anak-anak. Kami akan tetap memperhatikan saudara-saudara kita penggarap ini. Semoga bantuan kami bisa berguna untuk semua," ujar Riza.

Sementara itu, Juru Sita Pengadilan Simalungun Siringo-Ringo menambahkan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasar Surat Kepala Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan eksekusi.

"Eksekusi ini dilakukan setelah terdapat kekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali. Sehingga eksekusi harus dilaksanakan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Pada kesempatan itu, satu di antara para penggarap bernama Saparuddin (84) merasa legowo eksekusi dilakukan. Sebab, pengadilan telah menyatakan lahan yang digarapnya selama ini terbukti milik PTPN IV. Saparuddin menyebutkan kakeknya merupakan Wakil Ketua Kelompok 17 yang merupakan penggarap pertama di areal lahan tersebut.

"Karena memang faktanya tanah ini punya PTPN IV, itu sudah dinyatakan pengadilan. Untung lah PTPN IV masih mau memberi kami sugu hati, beasiswa, dan berbagai bantuan sosial lainnya," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Pengusaha Was******

Asosiasi Pengusaha Bauksitdan Bijih Besi Indonesia (APB3I) khawatir puluhan juta ton produksi bauksit tidak terserap oleh industri jika ekspor dilarang.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengungkapkan 2 smelter yang beroperasi saat ini hanya mampu menyerap 12 juta ton bauksit untuk proses pengolahan dalam satu tahun.

Padahal, rata-rata tiap perusahaan memiliki rencana kerja dan acuan belanja (RKAB) produksi hingga 2 juta ton bauksit tiap tahun. Artinya, produksi bauksit dari 28 perusahaan setidaknya 56 juta ton.

Konsekuensinya, sekitar 44 juta ton tidak bisa diolah di dalam negeri.

"Dari produksi total per tahun, hanya bisa diserap 12 juta dari 2 smelter yang ada. Sehingga masih ada sisa bauksit yang tidak bisa dijual atau tidak bisa diapa-apakan setelah diproduksi," kata Ronald.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk perusahaan bauksit memiliki smelter masing-masing. Salah satunya, karena tidak mudah mendapat kepercayaan dari investor.

Selain itu, pengusaha smelter sulit mendapat pendanaan dari bank dalam negeri. Ia mengaku selama ini pengajuan pendanaan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) selalu ditolak.

"Bank kita aja yang tahu persis di dalam rumah kita sendiri gimana, kendala kita apa, nggak mau (investasi untuk smelter), apalagi kita meyakinkan bank asing," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel terhadap ekonomi domestik sejak diberlakukan Januari 2020.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Sandiaga Sambut Kolaborasi Lintas Kementerian******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, menandatangani prasasti Groundbreaking Investasi PT Labersa Hutahaean di SR 5 Lahan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Rabu (21/12).

Berada di ketinggian perbukitan Danau Toba, tepatnya di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pemerintah pusat bersama PT Labersa Hutahaean akan membangun resortdan hotel bintang lima pertama di Danau Toba.

Lewat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta sektor swasta, Sandiaga berharap Hotel dan Resort Labersa dapat menjadi tujuan wisata baru di Danau Toba.

"Rekor ada empat menteri yang menyaksikan groundbreakinghotel berbintang lima pertama di kawasan Toba Kaldera,"imbuh Sandiaga sembari menunjukkan indahnya perbukitan kaldera Danau Toba.

Menurutnya, kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta sektor swasta dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Dengan begitu, tak hanya mampu bertahan menghadapi resesi global yang diyakini terjadi pada 2023, tetapi justru membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Nantinya, Sandiaga menambahkan, Hotel dan Resort Labersa akan menyajikan keindahan alam Danau Toba serta menjadi etalase bagi aneka produk ekonomi kreatif khas Sumatera Utara. Sehingga menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

"Ini akan menjadi resortdan waterparkkelas dunia di Toba Kaldera yang akan menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya Danau Toba, Sumatera Utara," pungkasnya.

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Pelni Akan Jemput Wisatawan yang Terjebak di Karimunjawa Selasa Besok******

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni(Persero) akan jemput wisatawanyang terjebak di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, akibat cuaca buruk menjadi besok, Selasa (27/12). Penjemputan ini empat hari lebih cepat dari jadwal semula, yakni akhir 2022.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taupik mengatakan KM Kelimutu yang akan diberangkatkan dari Sampit, Kalimantan Tengah, awalnya dijadwalkan berlayar ke Semarang dan tiba di Karimunjawa pada Sabtu (31/12). Akan tetapi jadwalnya dipercepat karena ada permintaan khusus dari pemerintah daerah Jepara.

Penjemputan wisatawan akan dilakukan oleh kapal penumpang KM Kelimutu,yang direncanakan tiba esok hari pukul 17.00 WIB di Karimunjawa.

KM Kelimutu merupakan kapal penumpang berkapasitas 1000 pax. Rute regular kapal tersebut yaitu Surabaya - Sampit - Semarang - Kumai - Semarang - Karimunjawa (PP). Tercatat sebanyak 926 penumpang yang naik dari Sampit pada Senin (26/12) ini.

"Dan data sementara yang kami dapatkan, jumlah penumpang yang naik dari Karimunjawa sebanyak 329 orang," imbuh Opik.

Sementara, Dinas Perhubungan Jawa Tengah dalam postingan di Instagram resminya meminta wisatawan yang terjebak di KarimunJawa agar menyiapkan diri untuk penjemputan lebih awal.

[Gambas:Video CNN]

"Diimbau kepada wisatawan yang terdampak cuaca buruk di Kepulauan Karimunjawa dapat bersiap di Pelabuhan Legonbajak 27 Desember 2022 paling lambat pukul 15.00 WIB untuk diberangkatkan kembali ke Semarang dengan KM Kelimutu, mengingat proses sandar dan embarkasi penumpang hanya 1 jam," tulis Dinas Perhubungan Jateng.

Sebelumnya, Camat Karimunjawa Muslikin mengatakan sekitar 305 wisatawan yang tertahan tiba di Karimunjawa pada Rabu, 21 Desember lalu. Mereka terjebak lantaran cuaca buruk mulai terjadi sehari setelahnya. Pihaknya telah mendata para wisatawan yang tertahan agar mereka tak kehabisan bekal.

"Kami juga mendirikan posko pengaduan di Kantor Kecamatan Karimunjawa, siapa tahu ada yang hendak menyampaikan keluhannya," kata Muslikin dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 27 Desember******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.

Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU saat ini telah mencapai 94 persen.

Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]