jam gacor bonanza

gacor situs 453Jutaan kata 859909Orang-orang telah membaca serialisasi

《jam gacor bonanza》

Indonesia******

Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama bilateral dengan Timor Leste guna memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi agar lebih memberikan manfaat bagi perekonomian kedua negara.

Kerja sama tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara yang digelar di Jakarta, Selasa.

"Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi, karena saya kira sekarang ini dalam ekonomi global, pertumbuhan ekonomi itu tak lagi di satu negara, tapi kawasan," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Dirinya menyampaikan lingkup dari kerja sama yang dijalin antara lain yakni komitmen untuk mengembangkan capacity building, kemitraan antar koperasi, feasibility studyterkait pengembangan potensi bisnis koperasi dan UKM, pelatihan dan exchange visit, serta penguatan program UKM dan koperasi melalui kerjasama regional.

Menurutnya kerjasama ini akan membuka kesempatan luas bagi koperasi dan UMKM di kedua negara untuk saling belajar, bertukar informasi, serta berkembang.

Ia mengatakan ke depan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste secara bersama-sama dapat melakukan evaluasi pada sektor tertentu yang dapat dikembangkan oleh koperasi dan UMKM, sehingga bisa memperkuat kerja sama yang dijalin.

"Saya berharap MoU ini dapat terlaksana dengan baik, dan seluruh pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik pula, dan apabila berhasil dapat di lanjutkan untuk periode MoU selanjutnya," ujarnya.

Secretary of State for Cooperatives of the Democratic Republic of Timor-Leste (Sekretaris Negara Urusan Koperasi) Arsénio Pereira da Silva mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Indonesia dengan Timor Leste di perhelatan ASEAN Inclusive Business Summit 2023 lalu.

Dirinya berharap melalui kerja sama ini, pihaknya bersama-sama bisa belajar untuk mengembangkan UMKM dan koperasi agar lebih kuat.

"Jadi pada intinya bagaimana kedua negara ini terutama di bidang koperasi saling melengkapi, belajar bersama, supaya kita bisa tumbuh bersama, karena kita di satu kawasan di ASEAN," katanya.

Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste
Baca juga: RI - Timor Leste bekerja sama untuk komunikasi dan informatika

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

NasDem: Pertemuan Jokowi dan Paloh sudah lazim******

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah biasa dan lazim terjadi.

"Pak Surya Paloh diundang oleh presiden Jokowi untuk makan malam. Pertemuannya biasa, sudah biasa, lazim dilakukan oleh Pak Surya dan Pak Jokowi," kata Willy di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Surya Paloh merupakan sosok politikus yang terbuka dalam berkomunikasi dengan siapa saja.

Bahkan, pertemuan itu berbicara banyak hal tentang kebangsaan hingga situasi dinamika di Indonesia saat ini, disertai sajian berupa bakso dan mi goreng.

Baca juga: Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"

Pertemuan tertutup itu, lanjut Willy, berlangsung sekitar sejam dan harus dimaknai sebagai komunikasi yang dijalin Surya Paloh dengan semua pihak.

"Pak Surya seringkali menyampaikan, jangan karena pemilu, lalu kemudian negara dan bangsa kita porak poranda atau terpecah belah," tegasnya.

Willy menjelaskan pertemuan itu harus dilihat dalam perspektif komunikasi sebagai kunci dalam sebuah proses silaturahim antara kedua belah pihak, serta bagaimana saling memberikan pandangan satu sama lain.

"Dialog adalah sebuah medium, untuk kemudian saling memberikan pandangan dan tentu diskusi yang satu jam itu benar-benar melahirkan banyak hal," katanya.

Baca juga: Mahfud enggan mengomentari pertemuan Jokowi dan Surya Paloh

Sebelumnya, Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2) petang.

"(Surya Paloh) Dipanggil Pak Presiden (Jokowi)," kata politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu

Menurut Sahroni, pertemuan itu merupakan silaturahim yang biasa dilakukan

"Silaturahim biasa saja," ujar Sahroni.

Pertemuan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai Pemilu 2024.

Baca juga: Pakar: Pertemuan Jokowi dan Paloh untuk jaga hubungan baik

Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot baru tergacor、situs slot online terbaru、situs download game pc bajakan aman

Terkait：pinjaman 5 menit cair ilegal 2022、cari slot gacor hari ini、prediksi togel macau 4d hari ini、slot gacor terbaru 2022、siputri88、pamungkas slot、info slot gacor malam ini、singa bet slot、slot solo demo、garena4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slotgg（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

30 togel

angkanet paito warna sydney

game onlineBacaan TerkaitMore+

Impian Hiburan Tiongkok

slot jp gacor

KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya
Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Biksu pembunuh surga

rtp terpercaya

Polisi menghalau warga yang akan saling serang di Lombok Tengah******

“Kami dibantu personel BKO dari Satuan Brimob Polda NTB berhasil memukul mundur massa dari Desa Ketare yang ingin melakukan penyerangan ke Desa Segala Anyar,”

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Polres Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menghalau warga Desa Ketare Kecamatan Pujut yang ingin melakukan penyerangan ke Dusun Kadek Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut di Jalan Bypass BIL – Mandalika.

“Kami dibantu personel BKO dari Satuan Brimob Polda NTB berhasil memukul mundur massa dari Desa Ketare yang ingin melakukan penyerangan ke Desa Segala Anyar,” Kata Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK usai membubarkan massa di Praya, Selasa.

Ia mengatakan mengatakan sekitar pukul 10.00 wita ratusan warga dari Desa Ketare dengan menggunakan senjata tajam berkumpul di jalan Bypass BIL - Mandalika untuk melakukan penyerangan. Massa kemudian berhasil di halau oleh barikade Polisi yang telah berjaga di perbatasan kedua desa yang terlibat bentrokan tersebut.

“Kami lakukan langkah tegas terukur di samping negosiasi dengan tembakan peringatan dan tembakan flashball untuk membubarkan konsentrasi massa yang berkumpul,” ujarnya.

Penyerangan yang akan dilakukan warga Desa Ketare hari ini di picu lantaran aksi yang sebelumnya pecah antara warga Desa Ketare dengan warga Desa Segala Anyar, Rabu (7/2) dan mengakibatkan warga Desa Ketare meninggal dunia.

Iwan meminta agar masyarakat bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.

“Saya meminta kepada saudara saya masyarakat Desa Ketare jangan terprovokasi, serahkan kepada kami sebagai aparat penegak hukum, kasih kami waktu untuk menyelesaikan kasus ini,” katanya.

Iwan menyampaikan agar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya masyarakat Desa Ketare untuk menghentikan aksi tersebut.

“Kasihan masyarakat kita akibat dari kejadian ini banyak masyarakat yang terganggu aktivitas sehari-hari, masyarakat tidak bisa bertani di area ini karena ketakutan dan juga anak-anak kita yang masih sekolah menjadi trauma akibat kejadian ini,” katanya.

Untuk situasi saat ini di lokasi dalam keadaan kondusif, karena masa sudah bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Personel gabungan TNI-Polri masih disiagakan di lokasi untuk mencegah terjadinya penyerangan susulan.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Oga Emas dari dunia lain

togel vespa

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Bintang besar yang paling mempesona

voucher pulsa tri

BPBD Kota Bogor evakuasi warga tertimbun longsor di Muarasari******

Kota Bogor (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat, mengevakuasi warga tertimbun longsor pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, Minggu.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan, longsor terjadi pagi hari ini sekitar pukul 08.30 WIB. Kemudian pada pukul 11.00 WIB, terjadi longsor susulan yang lebih besar dan mengakibatkan korban tertimbun.

Dari informasi sementara yang diterimanya, ada dua orang pekerja yang tertimbun longsoran tersebut. Salah seorang di antaranya sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.

“Nah informasi yang kami terima, satu sudah terevakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Juliana. Informasi dari pekerja lain ada satu lagi tertimbun. Tapi kami sedang pastikan,” kata Hidayatulloh.

Hidayatulloh mengatakan, evakuasi dihentikan sementara sambil BPBD melakukan evaluasi. Sebab, longsor susulan masih terus terjadi sehingga membahayakan personel BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Bogor yang melakukan evakuasi.

“Bahwa keselamatan jiwa personel harus kita utamakan. Kita bantu doa, mudah-mudahan korban segera ditemukan di tengah kondisi cuaca sudah mendung. Longsor masih terus terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hidayatulloh mengatakan, dari penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, proyek ini merupakan penanganan rekonstruksi akibat longsor yang terjadi pada 28 Februari 2023.

Tak hanya mengevakuasi korban tertimbun, sambung dia, petugas gabungan juga akan menyelamatkan beberapa makam di bagian atas longsor.

“Informasi yang kami terima sih beberapa minggu ini sedang dikerjakan. Jadi pada saat mulai dikerjakan, terjadi longsor kembali ini TPT,” ucapnya.

Baca juga: BPBD Kota Bogor evakuasi warga sekitar longsor di Cilendek

Baca juga: Pemkot Bogor tangani longsor susulan di Cilendek

Baca juga: Pemkot Bogor pindahkan TPS di Cilendek Barat imbas longsor

Panggil Gadis Manka

mimpi 3d

Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg berlanjut hingga Juni******

Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras 10 kg akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024, sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah.

“Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden,” kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.

“Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dan tentunya juga di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan penyaluran yang sama seperti di Sulawesi dan Bali kita akan pantau," ucap Arief.

Dia menyampaikan bahwa bantuan pangan beras merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah.

Bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Dan saat ini tentunya Bapak Presiden minta agar terus dipastikan penyalurannya kepada 22 juta masyarakat berpendapatan rendah," kata Arief.

Bapanas mencatat berdasarkan data per 17 Februari, realisasi bantuan pangan beras tahap satu 2024 yang telah disalurkan oleh Perum Bulog untuk alokasi Januari mencapai 193.368 ton atau 87,87 persen dari pagu sasaran per bulan sebesar 220.041 ton.

Sementara itu, untuk realisasi Februari sebesar 3.084 ton atau 1,40 persen dari pagu bulanan. Sedangkan untuk Provinsi Banten sendiri realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk Januari mencapai 3.693 ton atau 54,91 persen dari pagu bulanan sebesar 6.725 ton.

“Penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi khususnya beras,” kata Arief.

Baca juga: Bapanas: Impor beras dari Thailand dua juta ton jika produksi kurang

Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras 185 ribu ton per awal Februari

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memastikan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak," kata Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima bantuan pangan beras di Tanggerang Selatan.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada masyarakat karena menyadari bahwa komoditi tersebut di seluruh negara mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, pemerintah bertindak dengan menyalurkan bantuan beras tersebut sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi di Tanggerang Selatan yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benjamin Davnie.

Baca juga: Bapanas sebut Jawa Barat masuk kategori wilayah aman pangan

Baca juga: Kepala Bapanas sebut beras mulai penuhi pasar ritel modern

Jalan peri berkabut

link alternatif slot

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

《jam gacor bonanza》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，menangjudiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jam gacor bonanza》bab terbaru。