ajaib88

Sang pangeran sedang bertani di langit

IHSG Diproyeksi Loyo Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (26/10) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menandakan momentumbearish.

Bearishmerupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar ketika terjadi banyak aksi jual dan pasar menurun atau melemah.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.600 dan resistance7.020 hari ini.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat hari ini. Menurutnya, pergerakan indeks saham masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi dengan potensi kenaikan terbatas.

Pasalnya, kondisi perekonomian yang stabil turut menjadi faktor penunjang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

"Hari ini IHSG berpotensi bergerak pada zona hijau," ucap William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentangsupport6.702 danresistance6.899 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, UNVR, BMRI, JSMR, LSIP, SMGR, dan ASRI.

IHSG ditutup menguat 27,62 poin atau 0,41 persen ke level 6.834 pada perdagangan Rabu (25/10) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,67 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,67 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

sistem kehidupan tertinggi

Kereta Cepat Whoosh Tambah Jadwal Jadi 28 Perjalanan per Hari******

KCICmenambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whooshdari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari di bulan November 2023 mendatang.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi juga mengatakan jumlah tempat duduk yang disediakan meningkat dari 8.414 tempat duduk menjadi 16.828 tempat duduk per hari.

"Kami menambah jumlah perjalanan menjadi 28 perjalanan karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan Kereta Cepat Whoosh. Untuk membantu masyarakat yang ingin tiba di Jakarta lebih awal pula, KCIC kini menyediakan KA keberangkatan 05.50 dari Tegalluar yang akan tiba di Halim pada pukul 06.36," ujar Dwiyana dalam keterangannya, Sabtu (28/10).

Dwiyana juga memastikan penambahan jadwal perjalanan diikuti dengan penambahan KA Feeder Bandung-Padalarang (PP).

Berikut jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh untuk Bulan November 2023:

Rute Halim-Tegalluar

G1109 pukul 06.40
G1113 pukul 07.30
G1119 pukul 08.45
G1123 pukul 09.45
G1125 pukul 10.20
G1129 pukul 12.00
G1131 pukul 13.00
G1137 pukul 15.35
G1141 pukul 16.45
G1145 pukul 17.35
G1147 pukul 18.00
G1151 pukul 18.50
G1155 pukul 19.40
G1161 pukul 20.55

Lihat Juga : Jadwal Whoosh Tambah Jadi 25 Perjalanan Per Hari, Ini Jadwalnya

Rute Tegalluar-Halim

G1106 pukul 05.50 (Beroperasi Senin s.d Kamis)
G1110 pukul 06.40
G1114 pukul 07.30
G1120 pukul 08.45
G1124 pukul 09.45
G1126 pukul 10.20
G1130 pukul 12.00
G1132 pukul 13.00
G1138 pukul 15.35
G1142 pukul 16.45
G1146 pukul 17.35
G1148 pukul 18.00
G1152 pukul 18.50
G1156 pukul 19.40
G1162 pukul 20.55 (Beroperasi Jumat s.d Minggu)

Lihat Juga : Perjalanan Whoosh Terganggu Imbas Dinding Penghalau Dipanjat Orang

Kamu Ruxi Xie Chicheng

KPPU Selidiki 44 Pinjol Terkait Dugaan Monopoli Bunga Utang******

KPPUmenyelidiki 44 layanan pinjaman online (pinjol) yang menjadi terlapor dalam dugaan monopoli bunga utang.

Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyebut kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi pada Rabu (25/10) lalu.

"Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menetapkan 44 penyelenggarapeer-to-peer (P2P) lendingsebagai terlapor atas dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 5 terkait penetapan harga," kata Gopprera dalam keterangan resmi, Jumat (27/10).

Penyelidikan awal terhadap para anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ini dilakukan KPPU sejak awal November 2023. KPPU menyoroti penetapan suku bunga flat 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman.

Mereka menilai penetapan aturan suku bunga AFPI diikuti seluruh anggota fintech yang terdaftar dalam asosiasi tersebut. Padahal, suku bunga yang diatur pada 2021 lalu tidak lebih dari 0,4 persen per hari.

"KPPU telah memperoleh satu alat bukti dugaan pelanggaran Pasal 5 dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan," tuturnya.

"KPPU juga menemukan bahwa tujuan pengaturan AFPI atas penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari biaya predatory lendingatau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat ketentuan bunga dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman," sambung Gopprera.

Gopprera mengatakan proses penyelidikan, termasuk pemanggilan para terlapor, akan berlangsung tertutup dan memakan waktu selama 60 hari ke depan. Kendati, ia tak menutup kemungkinan ada masa perpanjangan waktu penyelidikan hingga penambahan terlapor.

Ia menegaskan KPPU akan membuktikan apakah 44 pinjol yang menerapkan suku bunga seragam itu buah kongkalikong atau tidak. Menurutnya, setiap pelaku usaha P2P lending normalnya memberikan suku bunga lebih rendah dan variasi dari para pesaing.

Sebelumnya, Ketua AFPI Entjik S Djafar membantah dugaan kartel atau monopoli suku bunga pinjol yang dilakukan para anggotanya.

"Kalau kartel kan monopoli bunga. Menurut saya (monopoli bunga) itu kita melakukan aturan batas minimum. Kalau batas maksimum (0,4 persen) bukan kartel, justru customer protection yang kita lakukan. Jadi untuk memproteksi konsumen, maka tidak boleh lebih dari sini. Yang diuntungkan ya konsumen. Itu yang ada di aturan kita," tegas Entjik dalam Konferensi Pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Menurutnya, tuduhan monopoli bunga pinjol bisa berlaku jika AFPI menetapkan batas minimum di angka 3 persen-5 persen. Sedangkan ia mengklaim yang dilakukan asosiasi adalah menetapkan batas maksimum bunga 0,4 persen per hari.

[Gambas:Video CNN]

Pakar pribadi si cantik sekolah

Profil Amran Sulaiman, Keturunan Raja Bone yang Jadi Mentan Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Amran resmi dilantik Jokowi menjadi menteri pertanian pada Rabu (25/10) pagi ini.

Lalu siapa sebenarnya Amran Sulaiman sehingga ia bisa dipercaya Jokowi menjadi menteri pertanian? 

Melansir berbagai sumber, sebelum masuk kabinet, pria bernama lengkap Andi Amran Sulaiman tersebut merupakan pengusaha dari Sulawesi Selatan.

Ia sempat bekerja di PTPN XIV. Ia lalu dikenal sebagai pendiri Tiran Group yang memiliki unit bisnis di antaranya PT Tiran Indonesia (tambang emas), PT Tiran Sulawesi (perkebunan tebu dan sawit), PT Tiran Makassar (distributor Unilever), PT Tiran Bombana (emas, timah hitam), PT Tiran Mineral (tambang nikel).

Secara pendidikan, ia merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin. Saat masih mahasiswa, ia melakukan penelitian dan menemukan racun pembasmi hama tikus.

Temuan racun tikus ini kemudian dijadikannya sebagai bisnis dan lahirlah produk bernama Tiran 58PS yang cukup populer di kalangan petani nusantara.

Untuk mendaftarkan paten temuan itu, Amran pun mengarungi lautan menuju Jakarta dan menginap beberapa malam di Masjid Istiqlal karena tak punya banyak duit untuk menginap di hotel.

Atas temuan racun pemusnah hama tikus tersebut, pria kelahiran 27 April 1968 itu meraih Satya Lencana kategori perorangan bidang Wirausaha Pertanian pada 2009.

Di Bone, Amran masih mempunyai garis darah biru. Dia adalah keturunan dari La Pawawoi Arung Sumaling, anak keempat dari La Tenri Tappu, Raja Bone ke-23. Ia merupakan adik dari Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan periode 2022-2023.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Mengintip Harta Amran Sulaiman yang Ditunjuk Jokowi Jadi Mentan Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian pada Rabu (25/10) ini guna mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi.

Amran sebetulnya bukan orang baru di kabinet Jokowi dan Kementerian Pertanian. Maklum sebelumnya ia juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Sebagai seorang menteri, Amran sejatinya bukan orang sembarangan. Termasuk dari sisi kekayaan.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.