batara88 530Jutaan kata 275917Orang-orang telah membaca serialisasi
《minta slot》
Cegah Warga Terjerat Pinjol, Anies Janji Perkuat Peran Koperasi******Jakarta, CNN Indonesia--
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan akan meningkatkan peran koperasijika terpilih dalam Pilpres 2024, agar masyarakat terjerat pinjaman-pinjaman online.
Anies mengatakan peningkatan peran koperasi telah ia lakukan saat memimpin Jakarta.
"Kami rasakan di Jakarta ketika PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki koperasi, less likelyterjebak pinjol-pinjol yang selama ini ada," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/11).
"Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam koperasi bukan hanya transaksi ekonomi, tapi kepercayaan antarwarga tumbuh," katanya.
"Kita butuh hari ini mengembalikan peran koperasi menjadi salah satu pelaku penting perekonomian Indonesia," imbuh Anies.
Dalam paparannya, ia menjabarkan ada tiga agenda untuk meningkatkan peran koperasi. Pertama, mendorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi.
Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataan tata niaga melalui koperasi.
Ketiga, menghadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau komoditas tertentu untuk usaha koperasi.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.
Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.
"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).
Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).
"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.
"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.
"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.
"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Lihat Juga :Pengusaha di Belakang Prabowo-Gibran: Ratu Kosmetik hingga Bos Lippo |
Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.
"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.
Label:hari ini slot yang gacor、cara kredit lewat shopee、kitkat 777 slot
Terkait:pancatoto、situs permainan slot、erek2 tangan、situs slot gacor deposit 5000、slot online gampang menang、slot gacor bonus new member 100 to kecil、slot dana gacor、pokerasia、login situs slot、info slot gacor hari ini
bab terbaru:nagahoki303(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《minta slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gacor slot malam iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《minta slot》bab terbaru。