ovogg

Evolusi seni bela diri ekstrim

ASDP: 908 Sepeda Motor Diberangkatkan via Pelabuhan Ciwandan Hari Ini******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sebanyak 908 unitsepeda motordan 438 unit truk logistik diberangkatkan via Pelabuhan Ciwandan sejak pemberangkatan perdana pada Sabtu (15/4) dini hari hingga siang.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pemberangkatan dilakukan menggunakan 7 kapal dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

"Pantauan lapangan, trafik roda dua dan truk logistik via Pelabuhan Ciwandan masih ramai mengalir. Sejak dini hari, 7 kapal yang melayani dari Ciwandan, yakni KMP. Rishel, KMP. Raja Rakata, KMP. Trimas Fadhila, KM Mutiara Ferrindo 7, KMP. Athaya, KMP. Amadea dan KMP. ALS Elvina," kata Shelvy dalam keterangan resmi. 

Untuk rute Ciwandan - Panjang yang dilayani KM Dobonsolo (Pelni) pada H-3 sampai dengan H-2 dengan total 3 trip tercatat jumlah reservasi sebanyak 2.165 unit sepeda motor atau sebesar 57,73 persen. Reservasi tertinggi pada 20 April 2023 atau H-2 sebanyak 1.205 unit sepeda motor atau sebesar 48,2 persen.

Sementara itu, berdasarkan data Posko Merak selama 24 jam (14 April pukul 08.00 WIB hingga 15 April 2023 pukul 08.00 WIB) atau H-8, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 35 unit kapal. Realisasi total penumpang mencapai 50.890 orang atau naik 10 persen persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 46.278 orang.

Realisasi kendaraan roda empat mencapai 6.369 unit atau naik 17 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 5.440 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 3.801 unit atau naik 24 persen dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu sebanyak 3.077 unit.

Adapun total seluruh kendaraan tercatat 11.832 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-8 atau naik 90 persen persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 10.653 unit.

Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-10 hingga H-8 tercatat 111.919 orang atau turun 5 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 117.683 orang. Lalu, total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 28.855 unit atau turun 2 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 29.569 unit.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Jalan Tol Palimanan******

Arus lalu lintas di ruas jalan Tol Palimanan-Plumbon padat merayap akibat adanya penanganan kecelakaan di KM 193+600.

Pantauan dari CCTV PT Jasa Marga Sabtu (15/4) pukul 09.00 WIB, lajur A KM 193+600 tampak padat merayap. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan truk box.

Petugas Jasa Marga melaporkan kemacetan mencapai 1 km akibat penanganan kecelakaan tersebut.

Sementara itu, Jasa Marga melalui akun twitter resminya @PTJASAMARGA melaporkan jalan tol lainnya terpantau lancar. Tol Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi lancar, Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII - Cawang lancar.

Kemudian Tol Purbaleunyi Dawuan - Padalarang - Pasteur - Cileunyi Lancar. Cileunyi - Pasteur - Padalarang - Dawuan lancar. Tol JORR E TMII - Cikunir - Cakung - Rorotan lancar. Rorotan - Cakung - Cikunir - TMII lancar.

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang. Kementerian Perhubungan memandang peningkatan ini wajar karena memang selama dua tahun terakhir mudik masih dibatasi dengan pemberlakuan PPKM.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran lebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.
Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang. Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4).

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Master Paviliun Jingtian

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Pemerintah Salurkan Bansos Telur dan Daging Ayam Mulai Hari Ini******

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) panganberisi telur dan daging ayam kepada masyarakat berisiko stunting, Sabtu (15/4).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga daya beli masyarakat sekaligus menyerap produksi peternak.

"Hari ini penyaluran bantuan telur dan daging ayam sudah mulai didistribusikan ke kelompok sasaran yaitu keluarga beresiko stunting secara by name by address," kata Arief dalam keterangan resmi.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas atau sekitar 0,9-1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir.

"Untuk tahap awal sebelum Idulfitri ini bantuan akan disalurkan kepada 78 ribu KRS yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Secara keseluruhan, total bantuan sendiri akan didistribusikan di 7 provinsi dengan 3 provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat," ujar Arief.

Arief mengebut bantuan ini diharapkan dapat menekan lonjakan inflasi di tengah naiknya permintaan bahan pangan menjelang Lebaran. Selain itu, bansos pangan berupa telur dan daging ayam ini merupakan upaya menurunkan kerawanan pangan dan gizi akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

Arief juga yakin bansos pangan ini dapat mendukung terbangunnya ekosistem pangan karena di si sisi hulu hasil produksi petani peternak dan nelayan dapat terserap melalui peran BUMN Pangan sebagai offtaker. Sementara di hilirnya berbagai program pemerintah seperti pengentasan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat tereksekusi dengan baik.

"Dengan terselenggaranya program bantuan ini kita berharap dapat turut membantu sedulur-sedulur (saudara-saudara) peternak di hulu dan membantu masyarakat kurang protein di hilir," ungkapnya.

Arief mengatakan kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi antar pihak. Penyediaan produk telur dan daging ayam dilakukan eh BUMN Holding pangan, ID FOOD. Sedangkan untuk pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia.

"Untuk pengawasan di lapangan kita selalu bersama satgas pangan, silahkan dilaporkan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang menyimpang," jelas Arief.

[Gambas:Video CNN]