aman pinjam legal atau ilegal

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Pemkot Jambi datangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman******

kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi

Pewarta: Tuyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Abadi

Polri kerahkan personel bantu cari pesawat hilang kontak di Kaltara******

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

teramat

Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.

Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.

"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.

"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

PT Bukit Asam Torehkan Laba Bersih Rp6,1 T di 2023******

PTBukit AsamTbk (PTBA), anggota dari holding BUMNMIND ID, menorehkan pendapatan sebesar Rp38,5 triliun dan laba bruto sebesar Rp9,2 triliun. Setelah dikurangi biaya usaha, PTBA membukukan lababersih Rp6,1 triliun.

Sedangkan total aset perusahaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp38,8 triliun.

PTBA mencatat total produksi batu bara pada Januari-Desember 2023 mencapai 41,9 juta ton. Angka tersebut tumbuh 13 persen dibanding 2022 yang sebesar 37,1 juta ton.

PTBA juga mencatat penjualan ekspor sebesar 15,6 juta ton atau naik 25 persen dibanding 2022. Sementara, penjualan domestik tercatat sebesar 21,4 juta ton atau tumbuh 12 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Tantangan bagi PTBA di tahun ini adalah koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar. Diketahui, rata-rata harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 34 persen dari US7,8 per ton pada Januari-Desember 2022 menjadi US,8 per ton secara tahunan.

Sementara, harga pokok penjualan mengalami kenaikan, di antaranya pada komponen biaya royalti, angkutan kereta api, dan jasa penambangan.

Sebagai target, PTBA melakukan perencanaan dengan mencermati perkembangan pasar terkini dan mengantisipasi berbagai faktor dinamis. Pada 2024, PTBA menargetkan produksi batu bara sebesar 41,3 juta ton, penjualan 43,1 juta ton, serta angkutan 33,7 juta ton.

[Gambas:Video CNN]