star777 966Jutaan kata 137043Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman online termurah》
Kemenkeu optimalkan APBN untuk jaga aktivitas manufaktur RI******
Di tengah pelemahan ekonomi global dan masih berlanjutnya perlambatan manufaktur di beberapa negara, Indonesia mampu menjaga aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Capaian ini akan terus dijaga dengan optimalisasi APBN dan tetap mengantisipasi risikoJakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga kinerja positif sektor manufaktur Indonesia.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Luhut Akhirnya Ungkap Jumlah Buruh Asing di Proyek Smelter******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan jumlah buruh asing yang ada di proyek smelterdi Indonesia tidak banyak. Hanya sekitar 15 persen dari total karyawan di proyek tersebut.
Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.
Menurut Luhut, hal tersebut tidak benar. Bahkan pekerja asing yang ada di proyek hilirisasi digunakan untuk bagian tertentu karena buruh Indonesia belum mumpuni.
Namun Luhut mengklaim saat ini jumlah pekerja asing tersebut secara bertahap turun. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri sudah digenjot agar bisa melakukan tugas yang dikerjakan buruh asing.
"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.
Cak Imin dalam debat cawapres akhir pekan lalu menyebut eksplorasi nikel di Indonesia berjalan ugal-ugalan.
"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.
Luhut mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Sebab, ia menilai karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.
"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).
"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.
Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.
”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.
"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.
Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.
Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".
Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024
Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:melatipoker、naga777、04 togel
Terkait:daftar slot gacor、mixparlay88、fixislot、pinjaman renren、pinjol tempo 30 hari、hari slot gacor、slot gampang wd、sog789、slot terbaru gacor hari ini、1000 mimpi 2 angka
bab terbaru:slot gacor terbaru 2022(2024-06-02)
Perbarui waktu:2024-06-02
《pinjaman online termurah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link paling gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman online termurah》bab terbaru。