pola slot olympus maxwin hari ini

Wukong membaca obrolan pribadi

Alibaba Tunjuk Eddie Wu Jadi CEO Baru******

Alibaba resmi menunjuk Eddie Wu sebagai CEObaru perusahaan guna menggantikan Daniel Zhang yang sudah menduduki posisi tersebut selama 8 tahun lamanya sejak 2015.

"Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk melakukan transisi, mengingat pentingnya Alibaba Cloud Intelligence Group berkembang menuju spin-off penuh," kata Daniel Zhang usai penunjukan Wu, dikutip dariCNN.com, Rabu (21/6).

Perombakan ini terjadi di tengah gonjang-ganjing perusahaan. Namun, Zhang masih akan memimpin Alibaba hingga September 2023 mendatang.

Penunjukan ini turut menjadi sejarah perusahaan. Pasalnya, Alibaba sudah dua kali merestrukturisasi jajaran bos usai Jack Ma cabut.

"Meskipun transformasi kami saat ini menghadirkan struktur organisasi dan tata kelola yang baru, namun misi Alibaba tetap tidak akan berubah," tegas Wu.

Selain Eddie Wu yang bakal menggantikan Daniel Zhang di posisi CEO Alibaba, ada juga Joseph Tsai yang didaulat mengisi posisi Chairman Alibaba.

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Dari 34 Perusahaan Smelter Nikel, Baru 4 yang Masuk Hilirisasi******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dari 34 perusahaan smelter nikel, baru 4 yang menjalankan hilirisasi. Adapun hilirisasi nikel ini khususnya untuk bahan baku bateraielectric vehicle(EV) atau kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan keempat perusahaan itu adalah PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, PT Halmahera Persada Lygend, dan PT Kolaka Nickel Indonesia.

Keempat perusahaan itu menggunakan metode hidrometalurgi dengan pendekatan High Pressure Acid Leaching(HPAL), yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate(MHP).

Taufik menjelaskan industri nikel berbasis hidrometalurgi sebagai bahan baku baterai baru mencapai MHP dengan kapasitas 915 ribu ton per tahun. Menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan setelah pabrik baterai di dalam negeri cukup kuat, sehingga Indonesia bisa menyuplai bahan baku ke pabrik di Tanah Air.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Berdasarkan data Kemenperin,kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik pada 2025 sebesar 25.133 ton, pada 2030 sebesar 37.699 ton, dan di 2035 sebanyak 59,506 ton.

Perhitungan tersebut berdasarkan aturan praktis, daya baterai yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik roda dua sekitar 1,44 KWh dan kendaraan listrik roda empat 60 KWh. Sementara, masing-masing KwH dibutuhkan nikel sekitar 0,7 kg, Mangan 0,096 kg, dan Kobalt 0,096 kg.

Taufik menyebut semua bahan baku itu 93 persen ada di Indonesia, sementara 7 persen sisanya yang berupa litium perlu impor.

"Jadi di sini kita perlu membalikkan situasi, harus bangun di dalam negeri penguatan kemampuan dalam negeri karena punya bahan baku itu semua," katanya.

Ia menambahkan ekspor nikel RI masih didominasi oleh feronikel, yakni sebanyak 5,7 juta ton senilai US miliar pada 2022. Sedangkan ekspor produk hilir seperti stainless steel HRC dan CRC hanya sebesar US miliar.

"Artinya (ekspor nikel) didominasi oleh yang belum sampai ke tingkat yang lebih hilir," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

Erick Thohir Usul 10 BUMN Dapat Tambahan Modal Negara Rp57,9 T di 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) nontunai untuk 10 perusahaan pelat merah sebesar Rp57,96 triliun pada 2024. 

Kesepuluh BUMN itu adalah PT PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan pencapaian target rasio elektrifikasi, PT Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, PT Pelni sebesar Rp4 triliun untuk pembelian tiga kapa penumpang untuk rute perintis.

Kemudian, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR, dan Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

BUMN selanjutnya yang diusulkan untuk diberi PMN adalah Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.

Lalu PMN tambahan berdasarkan rapat internal presiden pada 28 April 2023 yaitu Hutama Karya sebesar Rp12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung dan Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG sebesar Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan MAX adalah yang utama

Pengembang Ungkap Bangun Properti Hijau Sedot Duit Lebih Banyak******

Sinar Mas Land selaku pengembangproperti di Indonesia mengungkapkan butuh biaya lebih untuk membangun properti hijau.

Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land Muhammad Reza Abdulmajid mengakui properti adalah salah satu sektor penyumbang karbon emisi terbesar. Oleh karena itu, ia mengklaim pihaknya melirik properti hijau.

"Sebenarnya justru green buildingada additional cost(biaya tambahan) di depan. Dari sisi pembangunan, developer, ada additional costyang harus kita tampung," katanya dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Selasa (6/6).

Pernyataan tersebut diamini Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah. Ia mengingatkan pembangunan properti tidak hanya sebatas rumah atau bangunan kantor, tetapi juga lingkungannya.

Ia mengatakan pengembang harus bisa memanfaatkan energi hijau, yakni energi baru terbarukan (EBT) dalam mengembangkan properti dan lingkungannya.

"Awalnya yang mahal, tapi proses pemanfaatannya banyak memberikan efisiensi, lebih murah. Kalau para pengembang benar-benar secara aktif ikut mengembangkan properti seperti ini, memanfaatkan sumber EBT, akan sangat membantu kita," ungkapnya.

Piter lantas meminta pemerintah menciptakan ekosistem agar ekonomi hijau bisa terselenggara. Ia juga menyinggung soal bursa karbon yang bakal diluncurkan pemerintah bisa memberikan pembiayaan lebih murah untuk properti hijau.

"Dengan mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, termasuk pasar atau bursa karbon, ini menjadi peluang besar kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga sumber pembiayaan yang murah," jelasnya.

"Masa depan kita ada di sana (bursa karbon). Saya kira dengan ekosistem pembiayaan yang baik dan murah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga properti yang lebih hijau itu bisa kita wujudkan," tutup Piter.

[Gambas:Video CNN]

Dia adalah figur tongkat

Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka sudah habis kesabaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal utangRp800 miliar yang ditagihnya ke negara.

Ia mengaku sudah tidak mau berdamai lagi dengan Kemenkeu. Apalagi, setelah Kemenkeu melontarkan serangan balik dengan menyatakan akan menagih utang ratusan miliar milik perusahaan grup Jusuf.

Ia mengatakan akan kembali ke putusan MA dalam menagih utang itu. Artinya, ia akan mengenakan denda 2 persen per bulan sebagaimana diputuskan oleh MA kalau pemerintah tak segera membayar utang itu.

Jusuf Hamka menagih utang Rp800 miliar kepada pemerintah.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah putusan MA itu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucap Jusuf.

Janji tak dipenuhi. Jusuf mengatakan utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Namun, di tengah upaya menagih utang, Jusuf malah mendapatkan serangan balik dari Kemenkeu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menagih balik utang ratusan miliar ke grup usaha milik Jusuf Hamka setelah negara ditagih Rp800 miliar oleh bos jalan tol itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan tagihan kepada grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf itu terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Meski begitu, Rio menyebut pemerintah tetap memperhatikan tagihan dari Jusuf. Namun, ia menegaskan negara harus berhati-hati.

Ia merinci gugatan dari Jusuf sudah diajukan sejak 2004, sampai akhirnya maju ke peninjauan kembali (PK) pada 2010. Kendati, ia menyebut pihaknya masih harus memastikan secara detail tuntutan tersebut.

Menurutnya, CMNP milik Jusuf terafiliasi atau dalam pengendalian pemegang saham pemilik Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Meski begitu, Rio tidak menutup mata bahwa sudah ada putusan pengadilan terkait utang negara ke Jusuf tersebut.

"Sebagaimana diketahui ada banyak tuntutan sejenis kepada pemerintah. Intinya kita pastikan dulu, yang punya negara itu sudah tuntas apa belum. Kalau enggak kan repot," tutur Rio.

Kronik Perang Penyihir

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura