pinjaman online 10 juta tenor 12 bulan

jin4d 352Jutaan kata 370810Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online 10 juta tenor 12 bulan》

KND ingatkan bahaya stigma negatif sebabkan disabilitas kehilangan hak******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengingatkan akan bahaya stigma negatif yang masih menjadi akar masalah dari berbagai diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas hingga berujung pada hilangnya akses terhadap hak-hak dasar mereka. Wakil Ketua KND, Deka Kurniawan mengatakan pelanggengan stigma negatif mengenai disabilitas terbukti berdampak signifikan pada hilangnya akses mereka terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan, hingga layanan hukum. “Stigma sederhananya dimaknai bagaimana seseorang itu dipandang buruk, jelek, tidak mampu, tidak berharga, dan dipandang tidak memiliki nilai. Nah, ini jelas salah, karena disabilitas itu punya kemampuan lho,” kata Deka di Jakarta, Jumat.

Baca juga: KND sebut keluarga berperan langgengkan stigma negatif disabilitas Dengan keberadaan stigma negatif tersebut, lanjut dia, penyandang disabilitas kerap kali hanya dilihat sebagai kelompok yang harus dipinggirkan dan tidak diikutsertakan dalam berbagai aktivitas, karena dianggap tidak memiliki kontribusi. Padahal, penyandang disabilitas masuk dalam kategori kelompok rentan yang memang harus mendapatkan perlakuan maupun perlindungan secara afirmasi untuk dapat berpartisipasi di ruang publik. Misalnya, pada aspek kesehatan, Deka menyebut sedikit sekali para penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan akses layanan edukasi mengenai berbagai penyakit yang dapat menimpa mereka, mulai dari serangan jantung, diabetes, darah tinggi, hingga kanker. Minimnya edukasi tersebut dikarenakan stigma negatif mengenai penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu mencerna dan memahami informasi mengenai isu kesehatan.

Baca juga: KND: Desain inklusif kunci partisipasi disabilitas di ruang publik

Baca juga: KND tampung aspirasi kebutuhan kerja penyandang disabilitas  “Mereka yang pernah mendapat edukasi soal kesehatan sedikit sekali, karena dianggap terlalu berat, sehingga disabilitas pasti tidak mampu memahaminya, padahal kan yang perlu dilakukan hanyalah menjelaskannya dengan bahasa sederhana atau bahasa isyarat,” ucapnya. Oleh karena itu, eliminasi stigma menjadi isu prioritas pertama yang digencarkan oleh Komisi Nasional Disabilitas dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dasar kelompok disabilitas.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi mahasiswa Gusti Chairunissya Kusumayuda," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK juga turun memanggil politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan
Baca juga: KPK panggil Kasubagset Anggota VI BPK Akhmad Faiz Mubarok
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Gibran berkonsolidasi dengan relawan Bolonemase di Solo******

Solo (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi dan pengarahan langsung terhadap relawan Bolonemase di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kinerja korlap sukarelawan yang mampu mendulang suara meski secara survei masih minim.

Gibran yang juga Wali Kota Surakarta berharap agar relawan Bolonemase tetap merapatkan barisan dan makin intens melakukan konsolidasi menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini.

"Saya sudah diskusi, saya mohon untuk intensitas pertemuan dan konsolidasi jangan kendor. Maka, kami ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada 2024," kata Gibran.

Gibran memandang perlu memprioritaskan wilayah-wilayah angka stunting, kemiskinan tinggi, serta pertanian dan perikanan.

Ia berharap agar sukarelawan tidak mengindahkan perundungan maupun ejekan untuk membentuk suatu iklim politik yang positif.

Oleh karena itu, Gibran meminta kepada mereka untuk memperkuat wilayah yang menjadi basis relawan Bolonemase.

"Karena ke depan, terutama anak muda ini, arahnya ke social movement. Arahnya adalah community base, jadi ini nanti akan ada disrupsi, jadi sudah tidak lagi seorang calon atau tokoh itu nanti ketergantungan pada partai," katanya.

Agenda ramah-tamah tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat Bersama Bolonemase di De Tjolomadu Karanganyar, Jumat mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

Sementara itu, Koordinator Nasional Relawan Bolonemase Kuat Hermawan Santoso mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga sebagai laporan kinerja sukarelawan dalam mengawal perhitungan suara yang tengah dilakukan oleh KPU.

"Alhamdulillah, teman-teman masih semangat. Saat ini kami proses cooling down sambil mengawal hingga nanti penetapan suara pada tanggal 20 Maret 2024 dan pelantikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024," kata Kuat.

Selama proses cooling down, kata Kuat, sukarelawan melakukan sejumlah kegiatan positif seperti tanggap bantuan bencana alam, pelatihan UMKM, hingga bantuan advokasi.

Baca juga: Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba
Baca juga: Relawan sebut Prabowo layak mendapat pangkat jenderal TNI kehormatan

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot surga、cara jitu main slot duofu duocai、cara dapat uang 4 juta

Terkait：bri4d、ceri138、rtp key4d、deltabet88、maxwin bet 800、liga slot gacor、laetoto rtp、slot situs online、cara pinjam uang online di shopee、wargabet

---

---

bab terbaru：situs slot terpercaya terbaru（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03