pinjol tanpa vermuk

situs penghasil uang terpercaya 674Jutaan kata 225730Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol tanpa vermuk》

Wapres dan istri berencana gunakan hak pilih pemilu pagi hari******

"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri Wury Ma'ruf Amin berencana menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, Rabu (14/2) pagi pukul 09.00 WIB, di tempat pemungutan suara (TPS) 033, Taman Arcadia Mediterania, Tapos, Depok.

"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok," kata Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Masduki mengatakan Wapres dan istri akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota legislatif.

Menurut Masduki, dalam rangka menyukseskan transisi kepemimpinan nasional lima tahunan, Wapres tak bosan-bosan mengajak kepada segenap bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih agar berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

"Khususnya generasi muda, karena lebih dari separuh atau sekitar 52 persen pemilik hak suara pemilu kali ini, dari kalangan muda, di bawah 40 tahun yang jumlahnya sekitar 106 juta warga," ujar Masduki.

Dengan semangat muda, kata Masduki, Wapres mengajak semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk antusias berpartisipasi dalam pemilu, untuk menyongsong Indonesia Emas.

"Dukungan nyata warga dalam Pemilu adalah dengan mencoblos di TPS," kata dia.

Menurut Wapres, kata Masduki, suara setiap individu dalam pemilu sangat penting karena merupakan hak dasar dalam berdemokrasi.

"Suara dalam Pemilu bukan hanya untuk menentukan pemimpin bangsa, tetapi juga menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan," kata dia.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus******

Tokyo (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Tokyo, Jepang, menyediakan sekitar 3.500 surat suara untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk mengantisipasi pemilih yang membeludak pada saat pencoblosan 11 Februari.

DPK adalah daftar warga yang memiliki hak pilih, tetapi belum terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kalau ditambah surat suara yang RTS (return to sender) itu mencukupi karena kita memiliki sekitar 3.000 dan surat suara cadangan 500,” kata anggota PPLN Tokyo Makmur Lubis di lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Tokyo, Minggu.

Dia menjelaskan surat suara RTS merupakan surat suara yang telah dikirimkan kepada calon pemilih melalui pos kemudian kembali lagi ke PPLN Tokyo karena penerima tidak lagi tinggal di alamat tersebut, pindah negara, atau sudah kembali ke Indonesia.

“Sudah ada ketentuan dari PKPU, kami (bisa) menggunakan surat suara return to sender. Ada surat pos yang kami kirim tapi tidak ada orangnya. Jadi untuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK itu akan kami tangani dengan surat suara itu,” katanya.“DPK ini mereka yang belum mendaftar di pos mana pun,” katanya.

Pemilih dalam DPK bisa memilih pada waktu tertentu. Di TPS Tokyo, pemilih DPK baru diperbolehkan menggunakan hak suaranya mulai pukul 16.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Makmur menyebutkan bahwa sudah 200 DPK yang mendaftar hingga pukul 13.00 waktu setempat.

“Yang kami tangani (pemilih) DPK yang sudah lama tinggal di Jepang. Dari mana? Dari kartu izin tinggalnya di Jepang. Itu salah satu cara kami mengklarifikasi,” katanya.

Pemungutan suara di Jepang dilakukan dalam dua metode: TPS dan melalui pos.

Makmur mengatakan hanya ada satu atau dua orang yang meminta ganti surat suara karena dinilai rusak dan khawatir suaranya tidak terhitung.

“Belum rusak, tapi takut dianggap rusak karena kemungkinan kita terima dari Indonesia dalam keadaan terlipat,” katanya.

WNI di Jepang memberikan suaranya untuk Pemilu 2024 pada Minggu (11/2) di TPS yang berlokasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Penghitungan suara akan dilakukan pada 14 Februari mendatang.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, di Jepang ada 29.434 pemilih warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan. Pemilih yang mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, dan lewat pos 26.587 orang.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024
Baca juga: WNI di Jepang hari ini mencoblos di TPS

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor deposit 25 bonus 25、alternatif slot、rtp live rog777

Terkait：arenabet168、cara dapat uang dalam sehari、dewa212、spesial4d、bolaslot、mw88toto、pinjol ilegal cair ke dana、agen 68 slot login、situs judi slot gacor terpercaya、cara mendapatkan hadiah uang tunai

---

---

bab terbaru：akun gacor maxwin（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04