situs slot gacor terbaru

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Biaya Layanan Merchant di Tokopedia Naik Nyaris Dobel Mulai 2 Januari******

Tokopedia akan menaikkan biaya untuk layanan bagi penjual (merchant) e-commerceper kategori produk mulai 2 Januari 2023 mendatang.

Mengutip lamanseller.tokopedia.com, Selasa (13/12), biaya layanan naik mulai dari menjadi 1 persen untuk regular merchant dan mulai dari menjadi 1,8 persen untuk power merchant.

Adapun untuk layanan admin bebas ongkir naik menjadi 4 persen dan berlaku pada semua kategori.

Berikut daftar kenaikan biaya layanan Tokopedia yang berlaku mulai 2 Januari 2022:

Kategori grup 1

Untuk kategori grup 1 biaya layanan per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 4,5 persen. Sedangkan, untuk Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 3,8 persen.

Kategori grup 1 ini mencakup buku, dapur, elektronik, fashion anak & bayi, fashion muslim, fashion pria, fashion wanita, handphone & tablet, ibu & bayi, kamera, kecantikan, mainan & hobi, makanan & minuman, office & stationery, olahraga, otomotif, perawatan tubuh, perlengkapan pesta & craft, pertukangan, produk lainnya, rumah tangga, tour & travel, dan wedding.

Kategori grup 2

Untuk kategori grup 2, biaya layanan per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 3,8 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 3 persen.

Kategori Grup 2 meliputi dapur, elektronik, film & musik, gaming, ibu & bayi, kamera, kesehatan, komputer & laptop, mainan & hobi, makanan & minuman, office & stationery, otomotif, perawatan hewan, perlengkapan pesta & craft, dan pertukangan.

Kategori grup 3

Biaya layanan kategori grup 3 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 3,1 persen. Sementara, Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 2,6 persen.

Kategori Grup 3 meliputi dapur, elektronik, fashion anak & bayi, fashion wanita, gaming, handphone & tablet, ibu & bayi, kamera, kecantikan, komputer & laptop, logam mulia, makanan & minuman, olahraga, otomotif, pertukangan, dan properti.

Kategori grup 4

Biaya layanan kategori grup 4 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 1,8 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 1,6 persen. Adapun kategori grup 4 meliputi handphone dan tablet.

Kategori grup 5

Biaya layanan kategori grup 5 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 2 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 1 persen. Kategori Grup 5 meliputi otomotif.

Kenaikan biaya layanan ini pun diprotes oleh sejumlah pedagang. Hal tersebut terlihat dari keriuhan di jagat Twitter.

Warganet dengan nama akun @him_brin misalnya. Ia mengaku sedih dengan kenaikan biaya layanan ini. Padahal, pembeli kebanyakan sudah tidak bisa menggunakan kupon bebas ongkir dan cashback bersamaan.

[Gambas:Twitter]

"Sedih biaya yang dibebankan ke admin, baik biaya layanan dan bebas ongkir Tokopedia naik hampir dua kali lipat lagi. Padahal, sebelumnya sudah naik dua kali lipat juga. Padahal customer juga mostly sudah gak bisa pakai kupon bebas ongkir dan cashback bersamaan," tulisnya.

Sementara itu, warganet dengan nama akun @obebyoo menyebut kenaikan biaya layanan itu merugikan penjual dan pembeli.

"Parah ya Tokopedia sekarang, sudah gak bisa doublepromo, Januari nanti juga biaya layanan gratis ongkir dinaikkan (menjadi) 4 persen. Selain merugikan pembeli, juga merugikan penjual," tulisnya.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Mengintip Proyek Meikarta yang Mangkrak dan Dipermasalahkan Konsumen******

Apartemen Meikartadi Cikarang, Bekasi, tengah menjadi perbincangan usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Namun, hingga saat ini para pembeli belum menerima unit yang dijanjikan. Oleh karena itu, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelah grace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com,Selasa (13/12) siang, di distrik 2 proyek Meikarta Cikarang terdapat tiga unit tower apartemen yang masih mangkrak. Selain itu ada dua unit bangunan rumah toko (ruko) yang juga masih mangkrak.

Rumput-rumput liar yang tinggi pun menambah kusam kawasan distrik 2 ini. Susana di tempat ini terlihat sepi. Tidak terlihat pekerja-pekerja proyek yang beraktivitas.

Yang terlihat hanya lalu lalang beberapa kendaraan yang melintasi kawasan itu.

Memang, terlihat beberapa securityberpatroli dengan kendaraan motor. Di sisi lain,securitylainnya tampak duduk memantau di pos yang berada tak jauh dari kantor marketing Meikarta distrik 2.

Sementara itu, di distrik 1, yang berjarak sekitar 3 kilometer (km) dari distrik 2, sudah berdiri beberapa tower hunian apartemen. Namun, tower-tower apartemen di kawasan ini belum semuanya rampung pengerjaannya.

[Gambas:Video CNN]

Berbeda dengan distrik 2, suasana di distrik 1 terlihat lebih ramai dan 'hidup' karena beberapa fasilitas umum seperti supermarket, klinik, bioskop, bank, food court, dan restaurant yang kebanyakan anak usaha grup Lippo sudah beroperasi.

Di kawasan distrik 1 ini pun lebih banyak berlalu lalang karyawan-karyawan yang bekerja di unit-unit ruko/kantor yang berada di bawah tower apartemen.

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "Aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini. Tokoh itu mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov Jabar yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu, PT MSU digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Ciptakan kerajaan besar

Konsumen Meikarta Tagih Refund, Ogah Tunggu Proyek Jadi 2027******

Sejumlah pembeli apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuntut uang mereka yang sudah masuk ke pengembang untuk dikembalikan (refund).

Pasalnya, pihak PT Lippo Cikarang Tbk menjanjikan bangunan apartemen baru bisa diselesaikan pada 2027 mendatang.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana mengaku tidak mau lagi menunggu unit Meikarta sampai selesai.

Ia menjelaskan secara rinci progres pembangunan Meikarta pada September 2022 terdapat 1.700 unit di tower 11 dan 12 yang sudah diserahterimakan atau hand-over. Selang sebulan, Desember 2022 terdapat 1.800 unit yang sudah diberikan kepada konsumen.

Jumlah ini hanya bertambah 300 unit jika dibandingkan pada data Desember 2021, yaitu 1.500 unit. Sementara, jumlah unit yang terjual sebanyak 130 ribu.

"Artinya, dalam satu tahun hanya 300 unit (selesai), kalau target 2027 berarti cuma nambah 1.500 unit lagi. Jadi, sampai 2027 hanya 3.300 yang dapat di hand-overkan. Artinya, hanya 2,5 persen prediksi yang terbangun pada tahun 2027," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa saat ini pengembalian dana adalah tuntutan seluruh konsumen yang bergabung di komunitasnya.

"Refund(uang kembali) harga mati. Kalau gak refund, saya akan kejar terus sampai di mana," tegas Aep.

Sebelumnya, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan facade.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Lebih dari 563 Ribu Tiket Kereta Api Sudah Terjual untuk Libur Nataru******

Direktur Utama PT KAI(Persero) Didiek Hartantyo mengatakan tiket kereta api untuk periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sudah terjual 563 ribuan atau 10,1 persen dari kuota yang disediakan sebanyak 5.562.386 tiket.

"Sampai dengan tadi malam, 13 Desember jam 21.00 sudah terjual 563.478 tempat duduk, atau sekitar 10,1 persen dari kapasitas angkut yang kami sediakan 5.562.836," ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Ia mengatakan PT KAI telah menjual tiket untuk Nataru sejak 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan periode 22-26 Desember 2022.

"Sehingga memungkinkan para pelanggan melakukan persiapan rencana perjalanan," imbuh Didiek.

Lebih lanjut, ia menuturkan rata-rata jumlah perjalanan kereta api selama Nataru ini sebanyak 484 per hari. Angka tersebut 95 persen dari rata-rata jumlah perjalanan KA angkutan Nataru 2019, yakni 507 per hari.

Meski demikian jumlah perjalanan KA pada Nataru tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata jumlah perjalanan KA Nataru 2021 yang hanya 375 per hari.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membatasi perjalanan kereta api pada periode Nataru tahun ini. Ia menyebut pembatasan ni serupa dengan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Budi mengatakan pembatasan itu nantinya dilakukan dalam bentuk tes. Hanya saja, ia masih enggan mengungkap bentuk tes tersebut.

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Saat ini, PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua. Berikut syarat lengkap perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai SE 84 Kemenhub:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum vaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere paling kuat

Kemnaker: 9.110 Korban PHK Cairkan JKP******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 9.110 orang telah mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di tengah gelombang PHK yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 9.110 orang tersebut mencairkan JKP dalam bentuk uang tunai. Namun, ia tidak menyebutkan besaran nilai pencairan tersebut.

"Selama ini berjalan dengan baik (pencairan JKP), kebanyakan memanfaatkan untuk yang uang, sementara pelatihan relatif sedikit," kata Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com,Rabu (14/12).

"Mereka mendapatkan 45 persen dari gaji. Totalnya kami harus cek lagi," jelas Anwar soal pencairan JKP dalam bentuk uang tunai.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan program JKP adalah bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami PHK.

JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja yang menjadi korban PHK sudah bisa mengklaim program tersebut sejak 11 Februari 2022.

Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45 persen gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Untuk bisa mencairkan JKP, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria, yakni mengalami PHK, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan, dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

Kemudian, yang bersangkutan masih berkeinginan bekerja kembali dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Turis Asing Batalkan Kunjungan ke Labuan Bajo Usai Pengesahan UU KUHP******

Sejumlahwisatawanasing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Suradin, dikutip dari detikcom, Jumat (9/12).

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Ia melanjutkan ketentuan dalam KUHP ini bertentangan dengan upaya pengembangan industri pariwisata dengan membuka ruang bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang yang justru berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Mengapa negara harus terlibat dalam urusan privat orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.