slot login 88

Dunia monster

Anak Buah Menteri Basuki Malu Layanan Air RI Terburuk di ASEAN******

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan Indonesia merupakan negara dengan cakupan layanan airterburuk di Asia Tenggara.

Ia pun mengaku malu dengan fakta tersebut. Namun menurutnya tidak ada yang bisa ditutupi terkait hal itu.

"Saya malu mengatakan kalau ditanya peringkat Indonesia di Asia Tenggara, mohon maaf kita terburuk cakupan layanan (air), terendah di Asia Tenggara," ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Kendati demikian, ia menyebut banyak negara yang berniat berinvestasi dalam penyediaan air mineral. Pasalnya, perpipaan di Indonesia baru 21 persen, padahal jumlah penduduk Indonesia mencapai 276 juta jiwa.

Ia pun membandingkan dengan Singapura yang memiliki perpipaan sudah 100 persen dan Malaysia sudah 28 persen.

"Di sektor air mineral, tidak ada negara yang paling seksi kecuali Indonesia. Kenapa? Karena cakupan pelayanannya masih rendah. Kecuali di Singapura sudah 100 persen, nggak mungkin. Malaysia sudah 78 persen,enggak mungkin," kata Firdaus.

Di lain sisi, Indonesia didapuk menjadi tuan rumah tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 2024 mendatang. Salah satu isu yang akan dibahas adalah inovasi dalam pembiayaan sektor air.

Adapun tema yang diusung dalam WWF 2024 yaitu Water for Shared Prosperityyang diharapkan dapat menjawab tantangan global yang disebabkan meningkatnya populasi dan urbanisasi.

Forum ini ditargetkan dihadiri ribuan partisipan yang terdiri dari panelis, politisi, institusi multilateral, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Arie Setiadi mengatakan WWF 2024 akan menyelenggarakan sejumlah acara sebelum mencapai puncaknya pada Mei 2024.

Agendanya antara lain kick-off meeting pada Februari 2023, pre-summit 1 pada Maret 2023, pre-summit 2 pada Juni 2023, national; stakeholders forum dan pres summit 3 pada Agustus 2023, dan focus group discussion pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Erick Thohir: Agen BRILink per Bulan Rp20 Juta, Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan gaji menterisaat ini hanya sebesar Rp19 juta. Menurutnya, gaji ini bahkan lebih kecil dari agen BRILink di beberapa kelas.

"Agen BRILink itu yang kelasnya sudah namanya apa kemarin, juragan kalau nggak salah itu incomeper bulannya bersih Rp20 juta. Gaji menteri Rp19 juta," kata Erick dalam acara Investor Appreciation Night dikutip daridetikcom, Jumat (20/1).

BRILink merupakan perluasan layanan Bank BRI di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabahnya sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan menggunakan fitur EDC mini ATM BRI. Adapun kerja sama ini menerapkan konsep sharing fee.

"Inilah yang kita bilang ada continue pekerjaan yang berkelanjutan," tambahnya.

Selain itu, BUMN juga memiliki Program Makmur untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Lewat program ini petani mendapatkan akses pembiayaan, bibit, hingga pupuk non subsidi tepat waktu.

"Di situlah kita dorong namanya Makmur ini, 250 ribu ha, 160 ribu petani, pendapatannya naik 34 persen," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

BPJT Pastikan Tol Semarang******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jawa Tengah, siap beroperasi usai mengantongi sertifikat laik operasi.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengungkapkan Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak yang dibentuk direktur jenderal bina marga telah melaksanakan evaluasi laik fungsi dan merekomendasikan bahwa secara administrasi, teknis, dan sistem operasi, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 ruas Sayung-Demak dinyatakan laik fungsi, sehingga siap dioperasikan untuk umum.

Hal itu ditandai oleh penerbitan sertifikat laik operasi Tol Semarang-Demak Seksi 2 dengan nomor BM.0702-Db/1696 oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR tertanggal 22 Desember 2022.

Tol Semarang-Demak yang memiliki panjang 26,40 km dibangun dalam dua seksi melalui skema kerja sama badan usaha dengan pemerintah (KPBU).

Seksi 1 merupakan ruas Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 km. Ruas ini merupakan porsi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun yang bersumber dari APBN.

Sementara, Seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km merupakan porsi BUJTyang dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium serta konsultan perencana Maratama-Studi Teknik (KSO) dengan konsultan supervisi P Virama Karya (Persero) dengan nilai investasi sebesar Rp5,93 triliun.

Pemerintah berharap Tol Semarang-Demak bisa semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi khususnya di wilayah Demak.

Selain itu, dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut ini, pemerintah berharap permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe-Sayung yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan, dapat teratasi pada akhir 2024.

[Gambas:Video CNN]

Badak

Proyek Rumah Mangkrak, PT Maswindo Milik Aswin Yanuar Banjir Protes******

Kontraktor kondangAswin Yanuar dibanjiri protes oleh kliennya di media sosial. Protes disampaikan karena perusahaannya, PTMaswindo Bumi Mas, dinilai lalai melaksanakan tugas.

PT Maswindo menjadi pembicaraan ketika sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah karangan bunga berjejer rapi di depan sebuah lahan kosong. Karangan bunga tersebut berisi ungkapan protes.

Berdasarkan pantauan Detikcom, Selasa (7/2), ternyata protes tak hanya berseliweran di Instagram. Ungkapan protes juga nampak beredar Twitter. Terpantau, beberapa akun yang mengaku klien Maswindo mengadukan kesusahannya.

Selain itu, ada dua orang juga yang mengaku sebagai klien Maswindo menyampaikan keluhan ke redaksi Detik. Konsumen pertama mengatakan dana refund-nya tak kunjung cair dan berharap agar uangnya bisa segera kembali. Sedangkan yang lainnya, mengeluhkan rumah yang tiba-tiba berhenti dibangun dan tak kunjung berlanjut pembangunannya.

Pengacara sekaligus kuasa hukum korban Maswindo Sapto Dewi Trianawati mengatakan gejolak ini sebetulnya telah terasa sejak awal 2021. Namun para kepala cabang berupaya menutupi kondisi sebenarnya sehingga baru terasa di akhir tahun lalu.

"Awalnya lancar, biasanya kan gitu, pertama dibagusin dulu. Termin tidak ada masalah, ada yang BASP, tapi kemudian profit tidak diberikan, retensi tidak diberikan. Nah ini asal mula dari sini. Padahal Aswin mensyaratkan mutlak konsumen ketika mau membangun rumah harus bayar cash," katanya saat dihubungi.

Wanita yang akrab disapa Yana ini menjelaskan para konsumen Maswindo membayar tunai proyek langsung ke rekening kantor pusat. Untuk memulai pembangunan, para kantor cabang ini harus menunggu dana cair dari pusat.

Terkait dengan aksi protes yang viral ini, pihak Maswindo belum memberikan komentar apapun. Bahkan pesan singkat redaksi melalui Instagram @maswindocontractor dan Whatsapp belum juga direspons.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

FedEx Akan Pangkas Jumlah Pejabat dan Direksi Demi Hemat Rp55,1 T******

FedEx akan memangkas atau PHK terhadap lebih dari 10 persen jajaran pejabat dan direkturnya. Hal ini demi menghemat biaya sebesar US,7 miliar atau setara Rp55,1 triliun.

Pemangkasan ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap 12 ribu pekerja sejak Juni tahun lalu. 

Mengutip Reuters, kabar PHK di level senior ini diberitahukan langsung oleh FedEx kepada para karyawannya melalui email. Kendati, tidak dirinci pasti berapa banyak bos-bos FedEx yang harus menjadi pengangguran.

Subramaniam menambahkan bahwa FedEx sedang mengkonsolidasikan beberapa tim dan fungsi yang ada di perusahaan. Ia menyalahkan penurunan bisnis global sebagai biang kerok keputusan PHK ini.

Dalih CEO FedEx tersebut diungkap ketika para pengamat melihat datarnya permintaan bahkan cenderung melambat dan tekanan keuntungan yang berkelanjutan dari unit bisnis FedEx yang mahal dan dijalankan secara terpisah.

Sementara itu, Juru Bicara FedEx Rachael Simmons mengungkap bahwa sebagian besar PHK terjadi adalah attrition dan upaya manajemen dalam mengelola jumlah karyawan.

Uniknya, saham FedEx malah naik 3,4 persen setelah pengumuman tersebut. Para investor diklaim memuji langkah berani perusahaan mem-PHK para karyawan senior.

Pada 2021, FedEx juga sempat melakukan PHK massal. Perusahaan pengiriman tersebut mengurangi tenaga kerja di Eropa antara 5.500 hingga 6.300 karena menyelesaikan integrasi dengan TNT Express.

FedEx mengakuisisi TNT pada 2016, menggunakan perusahaan pengiriman Belanda untuk memperluas jaringan pengiriman jalan daratnya di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja