okewla

Ketik 8 orang

Otorita IKN Soal Ganjar Datang ke Nusantara: Kami Terbuka******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons soal capres nomor 3 Ganjar Pranowo yang menyambangi IKN Nusantara.

Menurut Bambang, itu sah-sah saja. Ia pun terbuka bagi capres lain jika ingin berkunjung ke ibu kota baru.

"Kami terbuka, monggo dilihat dan tadi pagi kan Pak Ganjar yang ke sana gitu ya. Tapi buat yang lain atau bahkan siapapun lah, kan ini (IKN) milik kita bersama gitu, bukan milik ke otorita saja," katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Bambang pun berkomitmen menjaga keselamatan semua pihak. Di sisi lain, ia juga tidak ingin para pekerja terganggu.

"Satu, safety. Yang kedua, kami juga enggak ingin mereka yang sedang giat-giatnya sekarang, kerja siang malam itu juga terganggu dengan kunjungan-kunjungan," tutur Bambang.

Ganjar berkunjung ke IKN Nusantara pada Kamis (7/12) pagi ini.

Pada kesempatan lain, Ganjar juga menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirancang baik oleh Presiden Jokowi di IKN apabila memenangkan kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau sudah ada programnya lanjut saja, yang sudah baik-baik lanjut saja. Mikirnya tidak usah sulit," ujar Ganjar usai bersilaturahmi dengan tokoh agama Katolik di Gereja Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan salah satu program IKN yang juga sesuai dengan visi dan misi Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah hunian. Ia mengatakan berkomitmen membangun 10 juta hunian untuk rakyat menengah ke bawah dan anak muda.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran Galaksi

Beda TKN Prabowo dan Timnas AMIN soal Larangan Ekspor Nikel Cs******

Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut calon presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi larangan ekspor nikelCs yang merupakan kebijakan di bawah Presiden Jokowi saat ini.

Pernyataan ini diungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H. Wibowo. 

"Export bans(larangan ekspor bahan mentah) apakah menjadi andalan? Off course, no!" tegas Drajad dalam Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Sementara itu, Co-Captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong mengkritisi larangan ekspor nikel yang diterapkan Jokowi. Ia mengatakan kebijakan tersebut tidak pro-pasar.

Pria yang akrab disapa Tom itu menegaskan negara lain tak suka disandera. Pada akhirnya, mereka akan mencari substitusi bahan mentah yang bisa menggantikan peran nikel Indonesia.

"Karena mahalnya nikel, tidak stabilnya pasokan karena ekspor nikel kita kerannya dibuka tutup, akhirnya industri mencari solusi lain. Yang sekarang menjadi semakin luas, baterai mobil listrik lithium ferro phosphate (LFP) yang menggunakan besi dan fosfat, tidak mengandung sama sekali nickel manganese cobalt (NMC)," tuturnya.

Senior Fellow CSIS Haryo Aswicahyono sepakat dengan apa yang disampaikan Thomas Lembong. Ia mengatakan ada berbagai jenis baterai listrik di dunia, tidak hanya mengandalkan nikel yang dikuasai Indonesia.

Haryo menilai jika harga nikel dibuat mahal, pasti akan muncul inovasi baru yang menggantikan bahan mentah kebanggaan Indonesia tersebut.

"Kita juga perlu memperhatikan bahwa di dunia ini semakin fragmented karena ada perang dagang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan AS. Kalau kita mau masuk ke electric vehicle (EV)itu value chain dunia, tidak mungkin hanya mengandalkan pasar dalam negeri. Harus menembus AS dan Uni Eropa (UE)," jelasnya.

"Jadi walaupun kita punya market powerdi nikel, kita tetap butuh yang lainnya dengan cukup besar, lithium terutama dan itu rebutan di dunia. Jangan hanya strateginya mengandalkan nikel, nikel, nikel, tapi input lainnya bagaimana? Dan itu lithium-nya sudah dikuasai China misalnya, sudah kontrak berapa tahun," tandas Haryo.

[Gambas:Video CNN]

Ekspor bijih nikel sejatinya sudah dilarang Presiden Jokowi sejak Januari 2020 lalu. Larangan ini sampai membuat Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, Jokowi menyatakan tak akan berhenti dengan kebijakan itu. Pasalnya, kebijakan itu telah memberikan manfaat ekonomi besar ke Indonesia.

Jokowi memaparkan sebelum hilirisasi, nilai ekspor hanya US,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun. Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai tambah melonjak ke US,8 miliar atau setara Rp510 triliun.

Valkyrie Ajaib

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Ratuku Zhou Jielun

Anggota DPR Minta Erick Thohir Bantu Selesaikan Utang BUMN ke Vendor******

Anggota Komisi VIDPRRI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty meminta Menteri BUMN Erick Thohir membantu menyelesaikan utang perusahaan pelat merah ke sejumlah vendor.

Ia menyebut tumpukan utang tersebut akan menjadi bagian dari pokok penilaian performa Erick sebagai menteri. Ia juga menyinggung soal utang pemerintah terkait PON XX Papua 2021 kepada vendor yang disebut belum dibayar hingga kini.

"Saya juga pengusaha Pak, saya diutangi Pekan Olahraga Nasional (PON), belum dibayar Rp112 miliar. Seriously PON Papua (PON XX Papua 2021), perusahaan saya belum dibayar Rp112 miliar. Pemerintah nih kalau utang enak benar, padahal sudah mau PON berikutnya," ucap Evita geram dalam rapat kerja dengan Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick lantas merespons desakan para anggota Komisi VI DPR RI soal kewajiban membayar utang kepada vendor. Meski tidak merespons secara spesifik tagihan utang Evita, Erick mengatakan kewajiban negara itu perlu dibahas lebih lanjut dalam panitia kerja (panja) bersama Komisi VI.

Ia menegaskan pembahasan utang vendor melalui panja adalah kesepakatan rapat sebelumnya, yakni antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI.

"Mungkin setelah proses pemilu saja kita bisa dorong (pembahasan panja soal utang ke vendor), karena kita ingin bisa memetakan bersama seberapa dalam mengenai vendor ini daripada selalu lempar-lemparan," dalih Erick.

"Memang tadi kita sudah ada dispute, kita coba, tapi vendor ini saya rasa kita coba sama-sama telisik lebih dalam mana isu yang lebih dalam. Kita tidak ingin melempar tangan, tapi sama-sama berikan tangan dan solusi kepada direksi yang ada," tandasnya.

Selain utang vendor, BUMN khususnya Karya juga terjerat tumpukan utang. Bahkan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga sempat menagih utang BUMN kepada Kalla Group.

JK tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan pelat merah itu belum membayar utang ke perusahaannya selama 3 tahun belakangan. Total utang BUMN itu menembus Rp300 miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh sang Jubir Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com pada Oktober 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggung jawab," imbuh JK.

Di hadapan para wakil rakyat, Erick mengatakan sudah punya strategi besar membenahi BUMN Karya. Peta jalan yang dibuatnya diklaim akan merampungkan sengkarut BUMN Karya dalam 3 tahun ke depan.

Kendati, Erick mengaku belum bisa membuka rencana tersebut kepada publik. Ia baru bersedia menjelaskannya kepada para pimpinan Komisi VI DPR RI.

"Saya belum bisa cerita secara terbuka, tapi nanti saya bicara sama pimpinan. Saya sudah menghadap Bapak Presiden (Joko Widodo) dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), mesti ada bantuan tangan pemerintah untuk restrukturisasi, tidak bisa kami sendiri," tuturnya.

biarkan penyihir itu pergi

Kadin Dukung Perpanjangan Izin Tambang Freeport di Indonesia******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan terhadap perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menyebut PTFI merupakan salah satu investor penanaman modal asing (PMA) yang sudah berada di Indonesia cukup lama.

Ia meyakini pembangunan smelter dengan target volume yang telah disepakati dari PTFI akan membutuhkan waktu 30-40 tahun.

Tak ayal, Yukki menegaskan Kadin mendukung Freeport terus berlanjut untuk beroperasi dan memberikan kontribusi di Indonesia.

"Karena sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya dari segi ekonomi ya, tapi sosial pun saya rasa Freeport juga cukup banyak untuk berkontribusi untuk Indonesia. Jadi mungkin kita perlu captain-captaininvestor seperti Freeport untuk bisa terus berusaha di negara ini," sambung dia.

Ia menegaskan bahwa Kadin dan jajarannya mendukung hal-hal yang bersifat keberlanjutan.

Maka itu, ia menyatakan dukungan penuh jika proses perpanjangan izin tambang Freeport sudah terpenuhi sesuai dengan persyaratan dan disetujui pemerintah.

"Kita butuh banyak champion, salah satu champion-nya adalah PT Freeport," kata Yukki.

Ia pun menilai perpanjangan kontrak itu bisa memberikan dampak positif bagi kepastian dan investasi di Indonesia.

Saat ini proses pembahasan soal izin perpanjangan itu sedang dibahas oleh Pemerintah Indonesia dengan Freeport.

Terkait pembahasan perpanjangan izin tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertemu Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11) lalu

Usai pertemuan, Jokowi melalui akun instagramnya @jokowi mengatakan selain perpanjangan izin tambang, pemerintah dengan Freeport juga sedang membahas rencana penambahan 10 persen saham Freeport ke Indonesia.

"Saya menyambut baik pembahasan mengenai penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang selama 20 tahun yang telah mencapai tahap akhir," katanya Selasa (14/11) seperti dikutip dari akun Instagram tersebut.

Selain masalah penambahan saham dan perpanjangan izin tambang, Jokowi mengatakan dalam pertemuan itu dirinya juga membahas program hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport di Indonesia.

Ia mengatakan Freeport sudah berkomitmen dalam mendukung pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi. Komitmen mereka jalankan dengan membangun smelter di tidak hanya Gresik, Jawa Timur, tapi juga Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

"Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tapi telah membangunsmelteruntuk mengolahnya. Dan pihak Freeport pun menunjukkan komitmennya untuk membangunsmelterdi lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Surabaya, tapi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat misalnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Erick Thohir Ungkap Perkembangan Rencana Merger Angkasa Pura******

MenteriBUMNErick Thohir menjelaskan nasib rencana merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I(AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II).

"Mengenai (merger) Angkasa Pura, memang ini rencana perlu tiga bulan. Tahun ini sudah ada penjajakan awal," ungkap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick mengatakan pihaknya kudu berhati-hati dalam proses merger ini. Ia tak sudi terjebak stigma soal bandara harus punya visual ciamik jika dilihat dari luar saja.

"Tentu konsolidasi (AP I dan AP II) ini mencoba remapping, membangun airport-airporttujuan wisata, seperti Bali yang saya rasa sudah berubah. Tapi di Jakarta belum berubah, padahal traffictinggi," jelasnya.

"Dan beberapa daerah airport-nya tidak perlu seperti Bali dan Jakarta, hanya fasilitas pendukung saja, tidak perlu bermewah-mewahan. Jadi, investasi di airportkita bisa sizeable sesuai target market," tegas Erick.

Ia juga mengeluhkan soal banyaknya bandara berskala internasional di Indonesia. Menurutnya, ini menjadi salah satu biang keladi lambatnya pemulihan pariwisata Indonesia.

Erick mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait banyaknya bandara berskala internasional di tanah air tersebut. Kendati, ia tidak menegaskan apakah nantinya setelah merger AP I dan AP II akan ada pengurangan bandara internasional.

"Kami dorong pada Kementerian Perhubungan juga, dengan banyaknya airportyang terbuka seperti hari ini semuanya internasional, terbukti recoveryindustri pariwisata kita dibandingkan banyak negara lain lebih lambat. Karena lebih banyak keluar daripada masuk, aksesnya terlalu mudah. Benchmarkingdengan AS, China, dan Jepang itu airport-nya tidak sebanyak kita," tutur Erick.

"Pertumbuhan ekonomi kita terus baik, dulu merger ditakutkan mengurangi pegawai, ternyata kan tidak terbukti, justru meningkat. Contoh saja, seperti Pelindo yang makin hari makin besar. Angkasa Pura ini dengan penggabungan lebih efisien, bisnis model masing-masing bandara bisa beda, tergantung tipe bandara dan standardisasinya bisa lebih baik," jelasnya usai raker.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Erick menjanjikan merger AP I dan AP II bisa rampung Desember 2023. Ia menegaskan penggabungan dua perusahaan pelat merah ini demi meningkatkan industri pariwisata Indonesia.

Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin, di mana ia sebelumnya bertugas sebagai direktur utama AP II periode 2016 hingga 2023.

Awaluddin digantikan Plt Direktur Utama AP II Wendo Asrul Rose. Karena pencopotan Awaluddin menjadi bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak eks bos AP II itu akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Kita coba ya (selesai Desember 2023), karena dengan sekarang tourism jadi income negara terbesar nantinya. Efisiensi dari pada kita membangun infrastruktur industri tourism dari bandara. Kita harus naikkan kelas kita," kata Erick di Graha Bhakti Budaya, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).