demo slot w

Bintang penari kupu-kupu

Profil Sam Bankman******

Sam Bankman-Fried kehilangan hartanya senilai US,6 miliar atau Rp228 triliun (asumsi kurs Rp15.674 per dolar AS) dalam semalam. Jumlah itu setara 94 persen dari total kekayaannya.

Raibnya harta mantan CEO bursa pertukaran kripto FTX itu tak lepas dari harga token kripto FTT miliknya yang anjlok.

FTX bahkan telah mengajukan pailit pada Jumat (11/11) hingga membuat Bankman-Fried mengundurkan diri dari kursi pemimpin di perusahaan.

Lantas siapakah Sam Bankman-Fried?

Bankman-Fried menyelesaikan pendidikannya di bidang fisika di MIT. Ia kemudian bekerja di Jane Street Capital selama sekitar tiga setengah tahun.

Ia memulai bisnis dengan mendirikan Alameda, perusahaan perdagangan kuantum kripto. Ide bisnis ini berawal dari proyeksinya terhadap likuiditas uang kripto yang akan melambung di kemudian hari.

Meskipun saat itu likuiditas uang kripto tak mencukupi, uang kripto menjadi buah bibir. Banyak orang di belahan dunia mencoba untuk membeli uang digital itu dengan metode berbeda-beda.

Bankman-Fried melihat kondisi ini membutuhkan infrastruktur yang cukup untuk pasar kripto, dengan potensi permintaan akan melebihi likuiditas.

Ia kemudian mendirikan FTX yang saat ini menjelma menjadi salah satu pertukaran aset digital terbesar dan paling cepat berkembang di dunia.

Tetapi, platform tersebut kehilangan US juta per hari dari aset nasabah pada akhir 2018.

Bankman-Fried kemudian membangun ulang FTX dan meluncurkannya kembali pada 2019. Sejak itu, FTX kemudian berkembang dan bahkan sempat jadi bursa mata uang kripto terbesar keempat yang berbasis di luar China.

Pada 2022, Bankman-Fried sempat memiliki sekitar 70 persen dari bisnis FTX di AS, yang sekarang diperkirakan nilainya menjadi tidak berharga.

Isu kebangkrutan FTX ini membuat para penggunanya coba menarik aset. Namun, perusahaan mengalami krisis dana untuk menyelesaikan pencairan dana tersebut.

Sam Bankman-Fried mengatakan kepada investor pada Rabu (9/11) bahwa FTX membutuhkan dana darurat hingga US miliar untuk menutupi kekurangan karena permintaan penarikan yang diterima dalam beberapa hari terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Menhub Bersuara soal KA Argo Parahyangan Ditumbalkan Demi Kereta Cepat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal rencana penghentian operasi KA Argo Parahyangandemi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi. Ia mengaku kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023. Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi Karya tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]

Cinta jahat muncul

KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.

"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).

Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Hutama Karya Bakal Dapat PMN Bangun Jalan Tol Trans Sumatera******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera pada 2023.

"Tahun depan kita akan mendapatkan PMN untuk membangun jalan tol Trans Sumatera," ujarnya dilansir Antara,Selasa (6/12).

Diharapkan, pembangunan tahap 1 jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni menuju Jambi dapat terealisasi pada 2024 mendatang.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut ruas tambahan ada di utara Aceh sampai Langsa dan beberapa ruas sayap, seperti Bengkulu dan Padang.

Pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera saat ini dipercepat oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk selesai pada 2024 mendatang. Per September 2022, lebih dari 700 kilometer (KM) jalan tol sudah beroperasi.

[Gambas:Video CNN]

PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera dalam waktu dekat akan mengoperasikan tol Lubuk Linggau-Curup Bengkulu seksi 3 tanpa tarif, yakni Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 17,60 KM.

Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengklaim telah mengantongi Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 1482/KPTS/S/M/2022 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

urat suci emas

Harga Kripto Kompak Memerah Pagi Ini******

Harga sepuluh kriptoteratas kompak memerah pada 24 jam terakhir, dipimpin olehethereum.

Mengutip coinmarket, harga ethereum melemah 2,09 persen ke level US,266 per keping pada 24 jam terakhir. Meski demikian, kripto itu masih menguat 7,07 persen sepekan belakangan ini.

Pelemahan diikuti oleh BNB. Kripto tersebut sudah tercatat melemah 1,83 persen selama 24 jam terakhir. Dengan pelemahan itu, selama sepekan terakhir BNB sudah tersungkur 2,16 persen.

Namun secara mingguan, bitcoin masih menguat 4,66 persen. XRP selama 24 jam terakhir melemah 1,75 persen. Meski demikian, sepekan terakhir harga kripto itu masih menguat 0,19 persen. 

Dogecoin melemah 1,73 persen ke level US<句子>,1023 per keping. Sementara itu, untuk cardano melemah 1,12 persen dan polygon 1,71 persen.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]