radiumplay 412Jutaan kata 630880Orang-orang telah membaca serialisasi
《rumtar88slot》
KKI Warsi libatkan masyarakat kurangi emisi karbon lewat jaga hutan******Jambi (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melibatkan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan menjaga hutan, dimana salah satu skemanya adalah perhutanan sosial.
Koordinator Program KKI Warsi, Ade Chandra di Jambi, Senin ,mengatakan perhutanan sosial menjadi skema yang digunakan untuk melibatkan masyarakat, dimana program itu memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan berbagai pendanaan atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan.
Baca juga: Kawasan hutan dan lahan terbakar di Jambi mencapai 335 hektar
"Jadi, hutan-hutan itu dikelola masyarakat, dan harapannya hutan dikelola dengan baik serta ada peluang pembayaran berbasis kinerja result based payment (RBP). Maksudnya, ada insentif kepada kelompok yang mengelola hutan secara baik. Saat hutan dikelola oleh masyarakat, hutan akan tumbuh, dan emisi karbon akan berkurang," ujarnya dalam workshop terkait isu lingkungan.
KKI Warsi Jambi sampai saat ini mendampingi izin perhutanan sosial dengan luas berkisar 130.000 hektare, tersebar di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat, dimana masyarakat di berbagai daerah itu menjaga hutan dengan kearifan lokal.
"Kelompok masyarakat yang memegang izin perhutanan sosial itu akan disertifikasi, ada sertifikasi nasional dan sertifikasi dari luar, yaitu Plan Vivo dan nantinya dipersiapkan juga bagaimana mereka bisa mempertahankan hutannya, serta kita hitung karbonnya dan dari situlah masyarakat mendapatkan insentif," katanya.
Baca juga: Luas lahan yang terbakar di Jambi sejak Januari capai 229 hektare
Baca juga: Menunggu Perda Masyarakat Hukum Adat di Jambi
KKI Warsi saat ini mempunyai program pohon asuh. Melalui program ini masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dapat berkontribusi dengan berdonasi Rp200 ribu untuk menanam sebatang pohon di hutan, selama setahun pohonnya akan dijaga masyarakat yang tinggal dekat hutan.
"Donasi itu digunakan untuk menjaga pohon itu serta hutan agar tidak dirusak,” kata Ade.
Sejauh ini, ada 19 hutan yang menjadi lokasi program pohon asuh, yakni di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara, diantaranya ada hutan adat, skema menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat.
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Dinas LH Kapuas Hulu soroti kerusakan lingkungan akibat PETI******Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Jantau menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu yang sudah cukup parah, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
"Kami minta tambang emas ilegal dihentikan karena dampak kerusakan lingkungan cukup parah dan butuh waktu lama bahkan 40 sampai dengan 50 tahun untuk pemulihannya," kata Jantau kepada ANTARA di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.
Ia menyebutkan ada tiga kecamatan yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat aktivitas tambang emas secara ilegal yaitu Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu.
Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal, baik melalui sosialisasi maupun dengan memfasilitasi pengurusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Untuk saat ini sedang tahap pengusulan delapan IPR, sedangkan empat IPR sudah keluar, katanya.
Selain itu, tahun ini akan ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait berupa alat pengolahan emas tanpa bahan merkuri di Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir
Sebelumnya sudah ada satu lokasi yang menggunakan alat pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Penemur yang dalam waktu dekat akan diresmikan.
Baca juga: Walhi minta Kapolri turun tangan hentikan PETI di Sanggau
Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya
"Terkait penertiban tambang emas ilegal itu kewenangan pihak kepolisian, kami hanya penanganan lingkungan," ucapnya.
Meskipun demikian, Jantau meminta masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka.
Walaupun mau tetap bekerja di tambang emas, sebaiknya masyarakat mengurus perizinan baik WPR maupun IPR.
Dikatakan Jantau, meskipun ada WPR dan IPR lingkungan harus tetap dijaga, bahkan di lokasi IPR juga berkewajiban melakukan reboisasi.
"Bagi yang tidak punya izin tolong hentikan, kami berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengurusan perizinan," katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu semakin marak, bahkan ada beberapa di antaranya menggunakan alat berat terutama di Kecamatan Bunut Hulu.
Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal juga terjadi di hulu sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di hulu sungai Manday Kecamatan Kalis, termasuk juga di Kecamatan Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya siap berkolaborasi berantas tambang ilegal
Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:bts situs slot gacor、cara kredit hp di akulaku dengan dp、erek erek 21 2d
Terkait:erek erek 2d urutan angka、slot online terbaru 2022、bonus 228 slot login、colok slot、sgp slot88 login、cara hutang hp di akulaku、telewin88、oke168、main 508 slot、ligaciputra88
bab terbaru:barang yang bisa menghasilkan uang(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《rumtar88slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,datasdyHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rumtar88slot》bab terbaru。