slot gacor sore hari

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Mentan Klaim RI Punya Cadangan Beras 2,7 Juta Ton per September 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berasIndonesia aman hingga Desember tahun ini. Bahkan, diprediksi bakal memiliki kelebihan pasokan lebih dari 2,7 juta ton pada September 2023.

"Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare (ha), masih cukup untuk kebutuhan kita di atas 2 juta (ton)," ucapnya di Istana Merdeka, Rabu (2/8).

Meski demikian, Syahrul menyebut pemerintah tetap akan waspada. Apalagi, pada akhir tahun ini akan terjadi el nino.

Menurut Syahrul, el nino bisa membuat sawah Indonesia gagal panen hingga 1,2 juta ton.

"Kemungkinan kekurangan atau produksi yang terimbas dari El Nino sekitar 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton," ucapnya.

Syahrul pun sesumbar bisa mengantisipasi ancaman iklim tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke 7 provinsi yang akan mempersiapkan lahan cadangan untuk menambal gagal panen tersebut.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia merinci ada 6 lokasi, yakni masing-masing 1 tempat di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, 3 di Jawa, serta 1 di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada tambahan daerah penyangga yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Banten, dan Lampung.

"Saya yakin kalau ini bisa bergerak ada sekitar 500 ribu hektare. Karena kita menghadapi El Nino, maka Presiden (Joko Widodo) memerintahkan untuk 'Berapa sih yang terjelek kalau terjadi El Nino'. El Nino kekeringan yang membawa air sangat terbatas, panas yang cukup membuat produktivitas turun. Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kekeringan, Syahrul mengaku sudah mengecek beberapa waduk dan bendungan alias DAM besar, di mana airnya masih cukup.

"Bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa hujan pun. Kita masih tetap yakin walaupun El Nino datang, sepanjang gubernur dan bupati masih punya niat mempersiapkan diri menghadapi el nino, ini kita bisa selesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Pahami Rambu******

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial AAB (23) berdalih rugi bermain kripto Rp80 juta dan terlilit utang pinjaman online (pinjol) menjadi alasan membunuh adik tingkatnya berinisial MNZ (19).

"(Total utang) Rp80 juta. Pelaku ini bermain kripto, itu main sana-sini, lalu ke pinjol, bukan pinjol saja," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Nirwan Pohan, Sabtu (5/8).

MNZ ditemukan tewas dengan kondisi terbungkus plastik di sebuah kos di Kukusan, Beji, Depok, Jumat (4/8) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pengamat Kripto sekaligus Co-founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar Christopher Tahir menilai polisi harus menelisik lebih dalam kerugian kripto yang dimaksud. Menurutnya, jika hanya membeli koin-koin utama di pasar spot seharusnya aset tidak ludes menjadi nol.

"Apakah (kripto) masih menjanjikan? Ini bergantung dengan jangka waktunya. Kalau harapannya 1 bulan-12 bulan ke depan kaya mendadak mungkin yang salah bukan pasarnya, tapi persepsi investornya harus diperbaiki. Investasi itu untuk jangka panjang," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/8).

Christopher berpesan bagi pemula yang mau melirik kripto perlu paham rambu-rambu, jangan cuma terbuai cerita manis orang lain. Ia mewanti-wanti jangan sampai bermain kripto dengan uang panas.

Ia menyebut kondisi kripto sekarang cenderung stagnan imbas minim sentimen yang bisa mendongkrak kenaikan aset. Namun, Christopher merasa masih ada peluang cuan untuk investasi jangka panjang.

Meski begitu, ia tak tutup mata soal beberapa koin kripto yang ambruk. Menurutnya, kejatuhan beberapa koin kripto disebabkan runtuhnya proyek tersebut atau muncul proyek zombie yang hidup segan mati tak mau.

"Ingat untuk punya ekspektasi jangka panjang. Lalu, pastikan cek profil risiko masing-masing, sisihkan dana nganggur, baru pilih-pilih koin. Koin pun saya cenderung hanya ke bitcoin dan Ether karena kedua koin ini sudah memiliki rekam jejak panjang dengan ramainya pengembang yang memelihara jaringannya agar tetap sehat," pesan Christopher.

Soal persentase, Christopher menyebut umumnya investasi kripto bisa mengambil 10 persen dari penghasilan. Namun, ini bukan patokan mutlak karena tiap orang punya pemasukan dan biaya hidup beragam.

"Menurut saya, sebaiknya pastikan dulu memiliki dana nganggur yang benar-benar bisa dibiarkan selama 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, baru gunakan dana tersebut. Kalau tidak ada, ada baiknya jangan dipaksakan," terangnya.

Kripto Lesu Sejak Dua Tahun Lalu

Pengamat Kripto Desmond Wira menyebut pasar kripto lesu sejak dua tahun lalu. Menurutnya, rugi besar di kripto bisa terjadi karena memang ini adalah aset berisiko tinggi, terlebih mereka yang terjebak di altcoin atau shitcoin.

Desmond mengingatkan banyak kejadian koin kripto musnah tak bersisa, di mana terbesar terjadi di kasus Luna. Oleh karena itu, ia tak menyarankan pemula coba-coba di dunia kripto.

Ia merinci aset kripto sangatlah banyak. Per Maret 2023, Desmond mencatat ada 22.904 koin kripto lahir. Apes, sebagian besar koin tersebut sudah mati dan tersisa 8.832 saja hingga sekarang.

"Sudah berat mengharapkan untung besar dari kripto seperti beberapa tahun sebelumnya... Dari data ini saja terlihat bahwa sebagian besar koin kripto itu sampah dan cuma menjadi ajang rug pull (modus penipuan) para investor," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Rambu-rambu 'Bermain' Kripto

Ratapan Ksatria

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.

Apakah itu sungai atau danau?

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

PNM Garut Gandeng BNN dan OJK Edukasi Nasabah Soal Literasi Keuangan******

Permodalan Nasional Madani (PNM) Garut menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi tentang literasi keuangan. Selain itu, ketiganya juga memberi peringatan tentang ancaman dan bahaya narkoba yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga.

Edukasi itu diberikan PNM bersama BNN dan OJK dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama 1.000 Ibu Nasabah PNM Mekaar dari dua wilayah binaan di Gedung Pendopo Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat Senin (7/8).

Direktur Bisnis PNM, Prasetya Sayekti dalam sambutannya mengatakan, maraknya penipuan yang terjadi lingkungan sekitar, membuat literasi keuangan menjadi salah satu ilmu yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Terutama untuk seluruh nasabah PNM yang setiap hari bersinggungan dengan kegiatan jual beli dalam usahanya.

Prasetya menambahkan, narkoba saat ini sudah semakin memprihatinkan bagi anak-anak muda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan data dari BNN bahwa sudah ada sebanyak 2,3 juta pelajar di Indonesia kehilangan masa depan karena terjerumus narkoba.

"Kolaborasi BNN dan PNM diharapkan mampu mengurangi wabah narkoba di Indonesia lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, semoga kegiatan ini juga bisa dilaksanakan diseluruh wilayah di Indonesia," ucap Prasetya.

Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN, Yanri Pratiwi, dalam kesempatan ini juga mengajak para nasabah untuk mulai memahami bahaya narkoba dan cara memeranginya.

"Jangan sampai anak kita di masa depan bertemu dengan penjajah tanpa wajah, yaitu narkoba," tandas Yanri.

Sementara itu, Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tasikmalaya, Gina Giyani juga memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang bahaya penipuan yang kini sedang marak. Dia mencontohkan pencairan kredit online berkedok serba instan, tetapi justru malah merugikan.

Dia juga mengingatkan agar nasabah PNM untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terbuai dengan pendanaan yang belum dipantau OJK.

PNM berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar meningkatkan keeratan silaturahmi dengan para nasabah, tetapi merangkul agar tetap menjaga nasabah dan keluarganya supaya tetap teredukasi dalam mengelola finansial mereka. Termasuk terhindar dari potensi ancaman yang merugikan di kemudian hari.

Adapun dalam kegiatan ini turut hadir Bupati Garut, Rudy Gunawan mengimbau agar nasabah PNM selalu taat pada tenggat pinjaman supaya usaha yang dijalani tetap produktif dan sehat. Bupati Garut juga mengutarakan bahwa keberadaan PNM di Garut membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut untuk lebih maju dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Labirin Orang Mati

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]