awanslot

Petugas deportasi dari semua bidang

Jokowi Dijadwalkan Uji Coba Kereta Cepat 13 September******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).

"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.

Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.

Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :

- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.

- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.

- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.

- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.

Lihat Juga : Menhub: Uji Coba Gratis Kereta Cepat Tunggu Presiden Pulang dari India

Kacamata VR tingkat dewa

Beras Sumo Setop Produksi Mulai 11 September******

PT Tiga Sedulur Djaja menyatakan Beras Sumo akan berhenti diproduksi oleh pabrik milik perusahaan, PT Sinar Makmur Komoditas, mulai 11 September 2023.

"Hal ini dikarenakan banyaknya tantangan yang sangat tidak mudah harus dihadapi pada bisnis komoditas beras," ujar Chief Business Officer PT Tiga Sedulur Djaja Hengky Wibowo dalam surat kepada pelanggan tertanggal Rabu (4/9) yang dikutip dari unggahan akun Instagram @berassumo.

Hengky mengungkapkan tantangan itu mulai dari penurunan pasokan beras yang signifikan hingga kenaikan harga bahan baku yang semakin sulit dikendalikan.

"Kami telah mencoba mengusahakan yang terbaik agar SUMO tetap bisa hadir dan dinikmati oleh seluruh konsumen kami. Namun, perjuangan kami akhirnya telah sampai ke batas maksimal kemampuan yang dapat kami tanggung, yang sudah tidak mungkin mampu kami kendalikan dan kontrol lagi," ujarnya.

[Gambas:Instagram]

Perusahaan, yang juga distributor utama Beras Sumo, sudah memberhentikan distribusi produk ke seluruh wilayah distributor per September hingga waktu yang belum ditentukan.

"Kami memohon maaf jika selama ini banyak kesalahan yang terjadi pada produk dan pelayanan kami. Semoga di waktu yang akan datang kami bisa hadir kembali dan membawa inovasi-inovasi ke produk terbaru lainnya," ujarnya.

Beras Sumo adalah produk beras premium yang mengandalkan keunggulan tekstur nasi yang halus dan pulen.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

RI Buka Kembali Kran Impor Sapi Australia usai Kasus Virus LSD******

Pemerintah membuka kembali impor sapi bakalanasal Australia pascatemuan virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Penyakit ini ditularkan melalui serangga dan sangat menular pada sapi dan kerbau, tapi tidak menimbulkan risiko bagi manusia atau non-zoonosis.

"Jadi pada Jumat 8 September 2023, sapi impor asal tujuh fasilitas peternakan di Australia yang telah ditangguhkan, kita buka kembali," kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang, dalam konferensi pers daring, Sabtu (9/9).

Bambang mengatakan kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut rapat teknis dengan Pemerintah Australia yang telah berlangsung selama dua hari yakni pada 7 dan 8 September 2023 di Jakarta.

"Jadi sebelumnya yang ditutup ini cuma tujuh dari 60 fasilitas peternakan sapi Australia. Karena tujuh fasilitas ini ditemukan kasus, tapi tujuh fasilitas itu meliputi 70 persen sapi yang diimpor atau peternakan besar. Sedangkan yang peternakan kecil tetap rutin mengekspor ke Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menangguhkan impor sapi asal 7 dari 60 fasilitas peternakan di Australia akibat terdeteksi secara klinis LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan sapi.

Terhadap hewan sapi impor yang terdeteksi penyakit ini, pemerintah melakukan pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan karantina.

Bambang menyebutkan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Australia telah memutuskan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama untuk LSD, akan dijadikan sebagai landasan bagi kelanjutan perdagangan sapi yang saling menguntungkan.

"Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah menetapkan langkah-langkah untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD," pungkasnya.

Adapun langkah reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD tersebut antara lain Australia akan melakukan deteksi dini LSD di seluruh fasilitas peternakan dan memenuhi semua persyaratan protokol kesehatan hewan dari negara pengimpor.

"Australia akan memastikan kondisi kesehatan sapi sebelum diekspor ke Indonesia. Indonesia dan Australia, dalam waktu 3 bulan, akan meninjau ulang health requirement," urainya.

Bambang menambahkan Australia akan memberikan laporan berkala kepada Indonesia mengenai hasil pengawasan yang ditargetkan sebagai bagian dari program Pengawasan LSD nasional Australia.

"Tak hanya itu, Australia menyetujui untuk berbagi informasi dengan Indonesia terkait perlakuan biosekuriti pada kapal untuk ekspor ternak," jelasnya.

Bambang mengatakan Indonesia akan menerapkan sistem prior notice Barantan untuk impor hewan hidup, dimana eksportir memberikan informasi setiap pengapalan atau shipment-nya.

"Australia akan menyampaikan proposal program investigasi bersama terhadap tujuh fasilitas peternakan (premises) yang ditangguhkan," urainya.

Kemudian, Australia secara rutin melakukan pengawasan penyakit hewan untuk memberi jaminan terhadap status kesehatan hewannya dan melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia serta Pemerintah Indonesia, dan mempublikasikan laporan hasil pengawasan per triwulan.

"Lalu Indonesia akan segera mencabut penangguhan tujuh premises, setelah penandatanganan perjanjian dan Indonesia akan memberikan informasi kepada Australia apabila ada hewan yang dikirim dari Australia positif LSD serta apabila ada ketidak patuhan lainnya terhadap protokol hewan hidup," paparnya.

"Barantan memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor telah sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Komoditas yang masuk harus dipastikan sehat, aman dan bebas dari hama penyakit," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasisa Putra menyampaikan bahwa ke depan akan dijajaki kerjasama terkait peningkatan kapasitas dan kerjasama laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Menhub Tegaskan Tarif Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mendapatkan subsidi tarif alias public service obligation(PSO).

"Jawab singkat, tidak ada (subsidi tarif (KCJB)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Jawaban Budi itu untuk merespons pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Sigit Susiantono. Ia mengungkit ucapan Budi tempo hari lalu soal tidak adanya subsidi PSO untuk kereta cepat.

"Pak Menteri (Menhub Budi Karya Sumadi) pernah menyatakan bahwa PSO untuk KCJB itu tidak ada. Sementara, Pak Presiden (Joko Widodo) itu menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau PSO kepada KCJB. Kami minta penegasan saja, apakah ada subsidi PSO di daftar ditjen-ditjen yang ada di Kemenhub?" tanyanya kepada Budi.

"Kalau tidak ada, kami sepakat sebagaimana anggota, tapi kalau ada kami ingin itu dicatat bahwa Sigit Susiantono tidak setuju dengan anggaran (subsidi PSO KCJB)," sambung Sigit.

Berdasarkan Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, penetapan tarif angkutan dilakukan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan. Lalu, di Pasal 152 ayat 2 disebutkan tarif bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah khusus untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan perintis.

Kemudian, di Pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa tarif tersebut bisa saja lebih murah dari yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Inilah yang disebut PSO, di mana biaya subsidinya ditanggung pemerintah.

"Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik," tulis beleid tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menegaskan belum ada pembahasan terkait subsidi tiket moda transportasi tersebut. Ia menekankan pemerintah masih berfokus menyelesaikan proyek KCJB.

"Masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas," ujar Sri Mulyani usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).

Jokowi juga sempat melontarkan transportasi publik harus disubsidi, termasuk KCJB. Ia menyebut subsidi perlu diberikan demi mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Kendati, ia enggan menyebutkan nominal subsidi untuk kereta cepat. Menurutnya, subsidi nanti diatur Menhub Budi Karya Sumadi.

"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas usai menjajal LRT Jabodebek, Kamis (10/8).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu. Ketentuan itu merupakan permintaan Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Kemenhub Evaluasi 4 Gangguan Utama LRT Jabodebek******

Kementerian Perhubungandan sejumlah pemangku kepentingan mengevaluasi proses operasional LRT Jabodebek yang dilaksanakan sejak 28 Agustus 2023.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan evaluasi salah satunya dilakukan untuk menindaklanjuti masukan masyarakat. 

Adita merinci beberapa hasil evaluasi. Pertama, soal jumlah penumpang.

Dari animo itu, Adita berharap kehadiran moda transportasi ini dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

"Alhamdulillahsejauh inifeedbackyang kami terima relatif positif, meski ada beberapa catatan yang perlu kami evaluasi terkait operasional LRT Jabodebek," tutur Adita dalam keterangan resminya Kamis (8/9).

Kedua, soal masukan masyarakat. Adita mengatakan terkait dengan evaluasi ini pihaknya dan pemangku kepentingan lain sedang melakukan tindak lanjut.

"Ada 4 (empat) gangguan utama yang telah kami terima laporannya, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, hingga sistem operasi yang tengah ditangani oleh INKA, Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI, serta stakeholder terkait, dan ditargetkan selesai awal September hingga akhir Oktober," lanjut Adita.

Lebih lanjut, Adita menuturkan bahwa saat ini terdapat 12 rangkaian kereta (trainset) yang dioperasikan dan siap melayani penumpang.

Jumlah rangkaian kereta ini secara bertahap akan ditambahkan hingga keseluruhan rangkaian kereta yang berjumlah 31 dioperasikan, dengan formasi 27 rangkaian dioperasikan untuk melayani penumpang, 2 rangkaian dilakukan perawatan berat, dan 2 rangkaian disiagakan sebagai cadangan.

"Dengan jumlah rangkaian tersebut, untuk saat ini LRT Jabodebek akan dioperasikan dari pukul 05.00 WIB hingga 18.58 WIB dengan headway 10-20 menit," ungkap Adita.

Adita optimis bahwa ke depan LRT Jabodebek dapat dioperasikan sesuai dengan pola operasi ideal dengan jam operasi lebih lama dan headwayhingga 4-8 menit ketika keseluruhan rangkaian kereta sudah dijalankan secara bertahap sehingga masyarakat diharapkan dapat terus memantau jadwal LRT Jabodebek ini.

Adapun terkait tarif promosi yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan, Adita menjelaskan bahwa promo ini masih berlaku hingga 30 September 2023. Dengan adanya promo ini, masyarakat hanya akan dikenakan tarif dasar sebesar Rp 5.000,- untuk seluruh lintas pelayanan.

[Gambas:Video CNN]

"Setelah September ini, kami akan berlakukan skema tarif maksimal Rp 20 ribu  untuk seluruh lintas pelayanan, namun tetap kami buka opsi untuk pemberlakuan promo dengan skema lain jika ada masukan lebih lanjut," sebut Adita.

Adita berharap subsidi PSO dan tarif promo yang diberikan oleh DJKA Kementerian Perhubungan pada tarif LRT Jabodebek ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

"Semoga kehadiran LRT Jabodebek dengan tarif yang sudah disubsidi ini dapat memberikan alternatif moda transportasi kepada masyarakat sehingga tidak bergantung kepada kendaraan pribadi," pungkas Adita.

Kaisar Hantu yang Kacau

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]