rtp jingga888

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Impor Beras 880,8 Ribu Ton Banjiri Indonesia Januari******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatimpor beras mencapai 880,82 ribu ton sepanjang Januari-Februari 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari jumlah tersebut, nilai impor beras mencapai US4,61 juta atau setara Rp8,81 triliun (asumsi kurs Rp15.620 per dolar AS).

"Nilai ini mengalami kenaikan baik secara volume maupun nilai jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023," ucap Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/3).

"Impor beras ini (Januari-Februari 2024) paling banyak berasal dari Thailand, kemudian Pakistan, dan Myanmar," imbuh Amalia.

Lebih rinci, impor dari Thailand mencapai 59,11 persen, Pakistan 17,82 persen, dan Myanmar 14,34 persen.

Demikian juga impor bawang putih naik 374,2 persen (yoy) menjadi 8,52 ribu ton pada Januari-Februari 2024. Adapun nilai impor bawang putih mencapai US,64 juta atau sekitar Rp181,91 miliar.

Impor bawang putih mayoritas berasal dari China, yakni 98,86 persen. Kemudian dari India 0,53 persen dan AS 0,52 persen.

Selanjutnya, nilai impor gula juga naik 6,7b persen (yoy) menjadi US8,86 juta atau setara Rp7,95 triliun. Namun, volume impor gula ini turun 12,85 persen menjadi 828,42 ribu ton.

Impor gula ini mayoritas beras dari Thailand, yakni 53,96 persen. Disusul, Brasil 27,56 persen dan India 0,96 persen.

Sementara itu, impor daging lembu turun 78 persen (yoy) menjadi 5,28 ribu ton pada Januari-Februari 2024. Sedangkan, nilai impornya turun 75,1 persen menjadi US,97 juta atau setara Rp312,09 miliar.

Impor daging lembu ini mayoritas berasal dari Brasil sebanyak 40,1 persen, Australia 27,43 persen, dan AS 12,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Permainan berburu

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Raja Seni Bela Diri

Kenapa Beras Premium Langka di Ritel hingga Pasar Tradisional?******

Beras premium langka di toko ritel modern, bahkan pedagang pasar tradisional ikut menjerit imbas harganya yang meroket.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama,beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga,beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

"Kemarin kita memang sudah dapat SPHP, tetapi ada proses di mana beras impor belum datang, sehingga diutamakan juga dong yang lain. Jadi, kita ini harus agak kurang-kurang sedikit lah, toh masih ada premiumnya. Tapi begitu premium swasta naik (harga), kebingungan juga kan, mau gak mau SPHP mesti dinaikkan (pasokan) lagi ke ritel," imbuh Roy.

Kini, Aprindo meminta jaminan dari Bulog untuk kelancaran suplai beras SPHP ke ritel-ritel modern. Harapannya, ini akan mengatasi kelangkaan beras premium di toko ritel dan menghindari panic buying.

Pedagang Pasar Ikut Menjerit

Tak cuma ritel, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ikut menjerit. Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan merinci dua kondisi miris yang terjadi di pasar tradisional saat ini.

Pertama,para pedagang mengeluh sulit mendapatkan beras medium dengan harga Rp10.900 per kg.

"Kedua,barangnya juga amat jarang. Pun ada tentu harganya sudah tinggi di kisaran Rp18 ribu sampai Rp18.500 untuk yang (beras) premium," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Reynaldi menyebut harga yang melonjak tinggi itu memecahkan rekor di rezim Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data IKAPPI, itu adalah harga beras premium tertinggi di era Jokowi.

IKAPPI mendesak pemerintah serius memperhatikan kondisi beras di pasar tradisional. Jika stok beras tak melimpah, distribusi pangan rakyat akan terganggu.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi soal tarik-menarik bansos dengan stok beras di pasar.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," sambungnya.

Pemerintah sekarang memerintahkan Perum Bulog untuk mempercepat impor dan penyaluran beras SPHP demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritel modern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholders terkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan stok beras untuk puasa dan lebaran 2024 aman, meski ada isu kelangkaan di toko ritel modern.

Bayu menegaskan pihaknya terus mengelola importasi beras dengan baik. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menyetujui izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

Soal kelangkaan beras di toko ritel, Bayu menyebut ada keanehan. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras medium ke ritel modern lebih banyak sampai 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Penyaluran sampai ke ritel modern itu agar masyarakat lebih mudah menjangkau beras SPHP yang kualitasnya disebut setara premium.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Budaya menaklukkan dunia lain

PUPR Garap Terukur Proyek IKN Rp68 T Agar Tak Ada Kerugian Negara******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp68,82 triliun dengan terukur.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang menjadi temuan.

Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN memang sangat luar biasa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Namun, Cakra menegaskan pembangunan ini harus dilakukan secara terukur.

Cakra lantas merinci anggaran yang sudah dan sedang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN yang diampu Kementerian PUPR, yakni menyentuh Rp68,82 triliun. Ini digelontorkan dari 2020-2024 dalam dua batch atau tahap.

Tahap pertama dimulai sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total pagu terkontrak Rp28,84 triliun, di mana progresnya mencapai 77,05 persen. Sedangkan anggaran untuk batch kedua menyentuh Rp43,98 triliun dengan progres 24,32 persen.

"Jadi kalau dirata-rata, totalnya sekitar ya 44 persen lah (progres pembangunan) dari 2020-2024," jelas Cakra.

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu juga menyinggung pembangunan rumah menteri. Terlebih, belakangan pembangunan ini disorot netizen dan viral di media sosial.

Pada bahan paparan Cakra, tertulis progres multi years contract (MYC) rumah menteri itu sudah mencapai 82,98 persen.

"Ini yang kemarin agak heboh terkait rumah tapak jabatan menteri, kok mewah banget blablabla yang ada di internet. Tapi kami mencoba (membangun) sesuai dengan standar yang berlaku," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantu paling kaya, Lu Feng

KAI Dapat Pinjaman Rp6,9 T dari China untuk Biaya Kereta Cepat******

PT KAI (Persero) mendapat dana segar hampir Rp7 triliun dari pinjaman ChinaDevelopment Bank (CDB). Uang itu akan digunakan untuk membayar cost overrun (pembengkakan biaya) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pencairan pinjaman itu sudah diterima PT KAI sejak 7 Februari 2024 lalu.

Adapun pencairan pinjaman itu terbagi menjadi dua, yakni fasilitas A sebesar US0,99 juta atau setara Rp3,6 triliun (asumsi kurs Rp15.609 per dolar AS).

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban pembayaran utang kepada China Development Bank," demikian bunyi surat di keterbukaan informasi BEI.

Pencairan tersebut pun langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada 7 Februari 2024.

Biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, tahun lalu.

Untuk menutupi pembengkakan biaya itu, pemerintah sepakat untuk mencari pinjaman.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan CDB sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat.

Seto menyebut bunga utang pinjaman tersebut sudah turun dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia mengatakan CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal sebesar 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

[Gambas:Video CNN]