mega228

Biografi Wan Zhen'er

Bahlil Jawab JK soal RI Tak Punya Smelter: Sampai Ayam Punya Gigi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia susah memiliki smelternikel sendiri. Alasannya, karena bank tidak memberikan kredit untuk pembangunan fasilitas pemurnian tersebut.

Hal tersebut dia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12). Bahlil mengatakan perbankan nasional hanya mau membiayai jika mempunyai modal inti (ekuitas) di atas 30 persen sampai 40 persen.

Sementara, untuk membangun satu line smelter investasi yang dibutuhkan adalah sekitar US0 juta hingga US0 juta. Dengan demikian untuk membangun empat line dibutuhkan investasi di atas US miliar.

"Ini masalah besar, dan saya sudah ngomong berkali-kali, kalau ini nggak berubah, sampai ayam punya gigi, muka kaya saya, Pak Sarmuji, Pak Demer gak akan punya smelter di republik ini," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, ia mengatakan tak heran saat ini smelter di Indonesia hanya dimiliki oleh asing. Pasalnya, mereka memiliki dana dan berinvestasi di Indonesia.

"Jadi, ini juga jadi masalah kita, kalau kemudian kita ribut, mohon maaf kenapa ini asing semua yang ambil bahan baku kita? Bos mereka yang investasi," kata Bhalil.

Sebelumnya, mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung RI yang masih belum punya smelter nikel sendiri. Ia mengkritisi smelter di Tanah Air masih dikelola China.

JK pun mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Dia pun yakin pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK beberapa waktu lalu.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Profil Kepulauan Meranti, Kabupaten dengan 47 Ribu Orang Miskin******

Bupati Kepulauan MerantiMuhammad Adil ramai jadi perbincangan setelah perkataannya kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sebutan iblis dan setan.

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan resmi berdiri 18 Desember 2008.

Saat ini, penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 206.116 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, rincian penduduk Meranti terdiri dari 106,5 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 99,6 ribu adalah perempuan.

Sedangkan, angkatan kerja di Meranti mencapai 94 ribu jiwa dengan 7.475 orang di antaranya adalah pengangguran. Sisanya, 86.639 jiwa atau 92,06 persen lainnya berstatus bekerja.

"(Tahun 2021) meningkat dari sisi jumlah, namun menurun dari sisi persentase dibandingkan 2019. Pada 2019 penduduk yang bekerja ada sebanyak 86.300 orang dari jumlah angkatan kerja 91.736 orang atau sebesar 94,07 persen," dikutip dari publikasi Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh BPS, Senin (12/12).

Sementara, jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepulauan Meranti pada 2020 sebesar 7,94 persen. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,93 persen.

Lebih jauh, tercatat 47 ribu orang adalah penduduk miskin atau setara 25,28 persen dari total penduduk pada 2020. Meski tinggi, namun BPS menilai angka ini menurun kentara dari tahun ke tahun. Pada 2019 tercatat 49 ribu jiwa penduduk miskin atau 26,93 persen.

"Faktor kemiskinan dapat menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jumlah kemiskinan di Kepulauan Meranti menurun cukup signifikan," katanya.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Meranti pada 2023 ditetapkan sebesar Rp3.224.635 atau meningkat Rp240 ribu dalam dua tahun. Tercatat, UMK 2020 sebesar Rp2.983.926. Kini, UMK Meranti menjadi yang terkecil di antara wilayah lain di Provinsi Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tujuh kecamatan. Yaitu, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu.

Berdasarkan data 2018-2020, tiga sektor perekonomian terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (39,80 persen), sektor industri pengolahan (26,23 persen), sektor pertambangan dan penggalian (13,84 persen).

Dalam pertanian, komoditas sagu merupakan sektor unggulan. Produksi sagu 2020 sebesar 243.708 ribu ton, dengan persentase hasil produksi mencapai 84,82 persen dari total produksi perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Produksi perkebunan kelapa menjadi komoditas kedua tertinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 29.183 Ribu ton atau menyumbang 10,16 persen dari total produksi perkebunan," katanya.

Selain pertanian, sektor migas juga menjadi andalan Kabupaten Meranti, baik pengolahan maupun pertambangan dan penggalian. Meskipun, Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk sektor pertambangan migas dan panas bumi di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2020 menurun dibandingkan 2019.

Besar persentase penurunannya adalah sebesar 27,39 persen. Sejak Tahun 2018, PDRB ADHB untuk sektor ini selalu menurun secara nilai.

Secara rinci, pada 2018 PDRB ADHB Meranti mampu mencapai Rp3,84 triliun. Kemudian, 2019 menurun hingga Rp3,33 triliun dan berlanjut merosot ke Rp2,41 triliun.

PDRB Kepulauan Meranti yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurun pada 2020 jika dibandingkan dengan 2019, namun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010 diamati masih terus meningkat sejak 2018.

BPS menilai angka ini menggambarkan tumbuhnya aktivitas ekonomi di Kepulauan Meranti. Meskipun, persentase pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi 2018.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Budi Karya Lantik Dirjen Perkeretaapian dan Perhubungan Udara******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Budi melantik mantan Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan Maria Kristi Endah Murni sebagai Dirjen Perhubungan Udara, dan mantan direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api M Risal Wasal sebagai Dirjen Perkeretaapian.

Sebelumnya, posisi dirjen perkeretaapian dijabat oleh Zulfikri yang sudah memasuki usia pensiun. Sedangkan, dirjen perhubungan udara sebelumnya dijabat oleh Novie Riyanto yang saat ini mendapat menjadi Sekretaris Jenderal Kemenhub.

Pada kesempatan itu, Budi berpesan agar para pejabat terus bertanggung jawab mengingat banyak tantangan di tengah ketidakpastian kondisi dunia.

"Tugas kita tidak ringan pada 2023, tetap waspada dan hati-hati, namun di sisi lain kita juga harus optimis bahwa kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Laksanakan tugas dengan baik, dan pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi masyarakat," ujar Budi dikutip dari Antara, Rabu (14/12).

Ia juga berpesan agar jajarannya terus mendorong kreativitas dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi nasional di tengah keterbatasan fiskal negara, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan skema pendanaan kreatif non APBN lainnya.

"Tantangan ke depan kita harus lebih kreatif, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri untuk bekerja sama. Sehingga akan menambah ruang fiskal kita," katanya.

Sementara itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Budi mengatakan agar pihaknya mempersiapkan angkutan dengan baik dan matang demi transportasi yang selamat, aman, nyaman dan juga tetap mengedepankan aspek kesehatan.

"Saya berharap kita dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan bekerja dengan hati, untuk memberikan pelayanan yang prima dan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat kita," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Harga Emas Antam Melempem ke Rp1,005 Juta di Awal Pekan******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) alias turun Rp2.000 ke Rp1,005 juta pada Senin (12/12) ini.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp2.000, dari Rp906 ribu menjadi Rp904 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp552,5 ribu, 2 gram Rp1,95 juta, 3 gram Rp2,9 juta, 5 gram Rp4,8 juta, 10 gram Rp9,54 juta, 25 gram Rp23,73 juta, dan 50 gram Rp47,39 juta

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,46 persen menjadi US.802,4 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot melemah 0,27 persen ke US.792,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas akan melemah, tertekan oleh penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi AS setelah data inflasi producer price index (PPI) AS yang lebih tinggi dari perkiraan.

"Data PPI yang kuat ini setelah dua data sebelumnya yang juga kuat, yaitu NFP dan ISM service, kembali memicu kekhawatiran kebijakan suku bunga agresif dari The Fed menjelang pertemuan FOMC minggu ini," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.775 per troy ons dan resistance US.805 per troy ons.

Dewa Tinju Xingyi

Kemnaker: Industri Manufaktur dan Startup Paling Rentan PHK di 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan industri manufaktur dan perusahaan rintisan (startup) paling rentan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Reza Hafiz mengungkapkan kedua industri ini pun sudah melakukan pemutusan kerja sejak awal tahun.

"Sektor yang paling berdampak itu manufaktur. Kedua mungkin di startup," ujar Reza dalam Indef School of Political Economy (ISPE), Rabu (14/12).

Reza menilai startup yang paling banyak PHK tahun depan adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bahkan jumlah PHK di sektor ini akan lebih banyak dari sekarang.

"Ini banyak sektor TIK yang perusahaannya masih di level startup. Saya enggak mau bohong, sekarang saja banyak banget startup yang harus let gokaryawan," imbuhnya.

Namun, ia menekankan meski terjadi banyak PHK, bisnis startup cukup menarik. Jika ada perusahaan melakukan PHK, maka startup lainnya yang masih survivebakal menampung sebagai karyawan.

Selain itu, karyawan di perusahaan startup juga memiliki semangat kerja yang tinggi dan terbiasa dengan tekanan, jadi akan lebih mudah pindah kerja dan mencari perusahaan baru.

"Jadi ketika Gojek PHK, mereka sudah komunikasi dulu dengan komunitas startup. Ada teman-teman yang bakal meninggalkan Gojek misalnya, ada enggak yang mau bantu hiringatau gunakan jasanya, itu banyak. Jadi itu lebih dinamis," jelasnya.

Ekonom Senior Indef Aviliani sebelumnya mengatakan setidaknya ada dua penyebab banyak startup di Indonesia melakukan PHK. Pertama, karena startup tidak memiliki ekosistem seperti industri lain.

Padahal, menurutnya, ekosistem menjadi sangat penting untuk startup bisa mempertahankan dan meningkatkan skala bisnis nya.

"Sampai saat inistartupdi Indonesia itu tidak memiliki ekosistem yang kuat. Padahal, startupseperti e-commerceitu harus punya ekosistem. kalau tidak punya ekosistem ya nggak akan bisa survive," jelasnya.

Kedua, karena startup tidak memiliki basic skilldi lapangan. Artinya, saat membangun suatu usaha, pelaku startup hanya melihat data tanpa melihat langsung ke lapangan dan rencana kerja yang semu.

"Kita bisa lihat banyak startupabis IPO itu nggak tahu mau ngapain. Itu karena mereka nggak punya basicsektor riilnya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara