rtp sisil4d

Tubuh dharma saya yang keren

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Pahami Rambu******

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial AAB (23) berdalih rugi bermain kripto Rp80 juta dan terlilit utang pinjaman online (pinjol) menjadi alasan membunuh adik tingkatnya berinisial MNZ (19).

"(Total utang) Rp80 juta. Pelaku ini bermain kripto, itu main sana-sini, lalu ke pinjol, bukan pinjol saja," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Nirwan Pohan, Sabtu (5/8).

MNZ ditemukan tewas dengan kondisi terbungkus plastik di sebuah kos di Kukusan, Beji, Depok, Jumat (4/8) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pengamat Kripto sekaligus Co-founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar Christopher Tahir menilai polisi harus menelisik lebih dalam kerugian kripto yang dimaksud. Menurutnya, jika hanya membeli koin-koin utama di pasar spot seharusnya aset tidak ludes menjadi nol.

"Apakah (kripto) masih menjanjikan? Ini bergantung dengan jangka waktunya. Kalau harapannya 1 bulan-12 bulan ke depan kaya mendadak mungkin yang salah bukan pasarnya, tapi persepsi investornya harus diperbaiki. Investasi itu untuk jangka panjang," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/8).

Christopher berpesan bagi pemula yang mau melirik kripto perlu paham rambu-rambu, jangan cuma terbuai cerita manis orang lain. Ia mewanti-wanti jangan sampai bermain kripto dengan uang panas.

Ia menyebut kondisi kripto sekarang cenderung stagnan imbas minim sentimen yang bisa mendongkrak kenaikan aset. Namun, Christopher merasa masih ada peluang cuan untuk investasi jangka panjang.

Meski begitu, ia tak tutup mata soal beberapa koin kripto yang ambruk. Menurutnya, kejatuhan beberapa koin kripto disebabkan runtuhnya proyek tersebut atau muncul proyek zombie yang hidup segan mati tak mau.

"Ingat untuk punya ekspektasi jangka panjang. Lalu, pastikan cek profil risiko masing-masing, sisihkan dana nganggur, baru pilih-pilih koin. Koin pun saya cenderung hanya ke bitcoin dan Ether karena kedua koin ini sudah memiliki rekam jejak panjang dengan ramainya pengembang yang memelihara jaringannya agar tetap sehat," pesan Christopher.

Soal persentase, Christopher menyebut umumnya investasi kripto bisa mengambil 10 persen dari penghasilan. Namun, ini bukan patokan mutlak karena tiap orang punya pemasukan dan biaya hidup beragam.

"Menurut saya, sebaiknya pastikan dulu memiliki dana nganggur yang benar-benar bisa dibiarkan selama 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, baru gunakan dana tersebut. Kalau tidak ada, ada baiknya jangan dipaksakan," terangnya.

Kripto Lesu Sejak Dua Tahun Lalu

Pengamat Kripto Desmond Wira menyebut pasar kripto lesu sejak dua tahun lalu. Menurutnya, rugi besar di kripto bisa terjadi karena memang ini adalah aset berisiko tinggi, terlebih mereka yang terjebak di altcoin atau shitcoin.

Desmond mengingatkan banyak kejadian koin kripto musnah tak bersisa, di mana terbesar terjadi di kasus Luna. Oleh karena itu, ia tak menyarankan pemula coba-coba di dunia kripto.

Ia merinci aset kripto sangatlah banyak. Per Maret 2023, Desmond mencatat ada 22.904 koin kripto lahir. Apes, sebagian besar koin tersebut sudah mati dan tersisa 8.832 saja hingga sekarang.

"Sudah berat mengharapkan untung besar dari kripto seperti beberapa tahun sebelumnya... Dari data ini saja terlihat bahwa sebagian besar koin kripto itu sampah dan cuma menjadi ajang rug pull (modus penipuan) para investor," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Rambu-rambu 'Bermain' Kripto

Kaisar Dewa Abadi

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pahlawan yang berbeda

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Transmart Spesial Merdeka Belanja, Produk Elektronik Diskonnya Jutaan******

Transmart Full Day Sale kembali digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 RI.

Bertajuk "Merdeka Belanja", Full Day Sale berlangsung selama satu hari saja pada Selasa (8/8) di seluruh gerai Transmart Indonesia.

Lihat Juga : Wow Transmart Full Day Sale Datang Lagi Besok, Diskon 50% + 20%!

1. LED TV 65" UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp7,8 jutaan dari harga normal Rp11,2 jutaan di seluruh Transmart.
2. LED TV 50" UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp4,5 jutaan dari harga normal Rp7,9 jutaan di seluruh Transmart.
3. AC Split 1/2 PK merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp2,7 jutaan dari harga normal Rp3,9 jutaan, plus bonus pipa dan instalasi standar di seluruh Transmart.
4. Kulkas side by side 436 L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp6,2 jutaan dari harga normal Rp8,7 jutaan untuk pembelian di Transmart Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
5. Kulkas side by side 436 L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp6,6 jutaan dari harga normal Rp9,2 jutaan untuk pembelian di Transmart luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Khusus untuk produk elektronik maksimal pembelian hanya 2 pcs per kategori, kecualismall appliancetanpa batas.

Pelanggan Transmart masih bisa mendapat potongan harga lagi sebesar 20 persen lho, asalkan bayarnya pakai Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Tinggal datangi unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade ke Allo Prime.

Tunggu apalagi? Yuk segera pakai Allo Bank, Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa merasakan "Merdeka Belanja" di Transmart selama periode Full Day Sale, mulai dari gerai buka sampai pukul 10 malam.