dp slot 5000

Di bawah pisau iblis

kartubet88

Luhut Sebut Ada Menteri yang Sudah Ditawari Mundur Tapi Tak Mundur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Marves Luhut Panjaitan merespons kabar Menkeu Sri Mulyanihingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet.

Tanpa merujuk pada nama satu menteri, dia mengungkap ada menteri yang sudah ditawari mundur tapi tidak kunjung hengkang dari jabatannya.

"Silakan saja mundur. Sudah ditawari mundur enggak mundur-mundur," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

"Saya masih ketemu baik kok," tegas Luhut yang segera beranjak masuk mobil.

Awalnya, isu Sri Mulyani dan Basuki mundur dicetuskan ekonom senior Institute of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Dia kecewa terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap memihak ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Mahfud MD yang kini maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Namun ia belum memberikan detail waktunya.

Dalam gelaran 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, keputusannya untuk mundur ini memang sudah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar sejak awal.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," kata Mahfud pada Selasa (23/1).

[Gambas:Video CNN]

(skt/els)

Kutipan Pemberontak

rog777 gacor

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

fokusplay

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024******

Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum ada perubahannya," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

"Jadi, demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Baca juga: Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang Pilkada serentak

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Ia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh terhadap perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak akan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

UU Pilkada Pasal tersebut menjelaskan, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Daniel mengungkapkan Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak," ujarnya.

Adapun Pileg 2024 digelar pada 14 Februari 2024 dan hasilnya akan diketahui per 20 Maret 2024. Sedangkan Pilkada 2024 dalam UU dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

mojobet89

Shopee Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Banyak Program Baru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Shopeeterus berkomitmen untuk mendukung usaha kecil mikro menengah (UMKM) lokal.

Director of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna mengatakan pihaknya memiliki sejumlah program untuk UMKM lokal, di antaranya Kelas UMKM, Kampus UMKM, dan program ekspor.

"Teman-teman penjual kita akan selalu bantu buat melihat channel-channel apa lagi yang bisa digunakan supaya mereka bisa naik kelas jadi pelaku UMKM yang lebih canggih," katanya dalam media luncheon di Jakarta, Kamis (25/1).

Dalam kampanye yang puncaknya pada 2 Februari mendatang itu, Shopee bakal memberikan penawaran menarik pesta voucher 80 persen, gratis ongkir semua toko, dan diskon hingga 80 persen.

"2.2 kita udah mulai dan puncaknya nanti di tanggal 2/2. Kita punya Shopee Live & Video Mega Sale. Beberapa offering yang kita punya ada voucher 80 persen, nanti bisa dicari di sosial media kita," katanya.

Monica menambahkan kampanye 2.2 Shopee Live & Video Mega.

Sale menjadi langkah awal di tahun ini untuk membawa pengalaman belanja melalui fitur interaktif.

Pasalnya pada kampanye 12.12 Birthday Sale di akhir tahun kemarin, sambunganya, Shopee melihat animo belanja masyarakat yang tinggi di mana fitur-fitur interaktif menjadi salah satu metode yang banyak digunakan oleh pengguna saat berbelanja online.

Lihat Juga : Belanja Awal Tahun di Shopee 2.2 Live & Video Mega Sale: Seru & Untung

Pada hari puncak 12.12, transaksi sesi Shopee Live naik lebih dari 49 kali lipat, dan di saat yang sama peningkatan pesanan melalui Shopee Video tercatat mencapai 45 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa

Melihat performa yang kuat di akhir tahun lalu, Monica menyebut elemen interaksi diprediksi akan masih mengambil peran kuat dalam pengalaman belanja di tahun ini.

"Elemen interaksi tidak hanya membawa pengaruh bagi pembeli saja, tetapi juga menawarkan dampak positif yang signifikan terhadap para pelaku usaha, khususnya brand lokal dan UMKM," katanya.

(fby/agt)

Kekuatan istri

cara pinjam uang di bank cimb niaga tanpa jaminan

Kemenkes anjurkan manajemen obesitas bersama dokter******

Jakarta (ANTARA) - Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan manajemen obesitas bersama dokter paling tidak dilakukan satu tahun satu kali.

"Untuk gerakan deteksi dini, memeriksakan paling tidak satu tahun satu kali," kata Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat P2PTM Kemenkes dr Esti Widiastuti M., MScPH pada sebuah diskusi bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Terkait biaya, kata dr Esti, sejauh itu dilayani pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan itu akan ditanggung oleh BPJS.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.GK(K) menambahkan bahwa dalam manajemen obesitas, masyarakat diharapkan tidak hanya fokus melulu pada berat badan, tapi lihatlah kelainan metabolik yang ditimbulkan.

Baca juga: Hindari obesitas sedari kecil

Misal, belakangan sering bangun tidak dalam keadaan segar. Karena saat tidur, aluran pernapasan tertutupi lemak dan mengakibatkan dengkuran semakin keras.

Tidur mendengkur termasuk ciri kelainan metabolik yang penting diatasi dengan manajemen obesitas bersama dokter.

"Jadi, lihatlah itu bukan hanya dari berat badannya, tapi juga keluhannya berkurang. Bisa jadi berat badannya turun hanya lima kilogram, tetapi kelainan metabolik berkurang," kata dr Gaga.

Obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada dua miliar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia.

Pada 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan hidup dengan obesitas (setara dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia).

Prevalensi obesitas global lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan jumlah terbesar orang dengan obesitas berada di negara berkembang, di mana beban ganda malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya secara efektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh indeks massa tubuh yang tinggi pada tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan lebih tinggi setiap tahun.

Ini berarti lebih dari 20 persen dari semua tahun kehidupan sehat yang hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis yang dapat dicegah.

Jika kita ingin mengatasi penyakit tidak menular, yang dapat dicegah, maka keberhasilan dalam mengatasi obesitas sangat penting.

Baca juga: Laki-laki yang lahir dari ibu obesitas bisa terkena masalah kesehatan

Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan, dari 10,5 persen di tahun 2007 menjadi 21,8 persen di tahun 2018.

Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular (5,87 persen dari total kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84 persen dari total kematian).

Oleh karena itu, obesitas saat ini telah digolongkan sebagai penyakit yang perlu diintervensi secara komprehensif.

Obesitas merupakan masalah multifaktor. Peningkatan asupan energi, perubahan pola makan dari tradisional ke modern, urbanisasi dan penurunan aktivitas fisik, semuanya berperan terhadap peningkatan obesitas.

Faktor tersebut didukung oleh kontribusi faktor lain seperti aspek sosial ekonomi, budaya, perilaku dan lingkungan.

Obesitas juga dipicu oleh kurangnya aktivitas fisik berkaitan dengan fenomena khas daerah urban yaitu berkurangnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai arena bermain dan berolahraga.

Kemudahan mengakses sarana modern berteknologi tinggi juga menjadi faktor penyebab kurangnya aktivitas fisik remaja terutama di daerah perkotaan.

Hari Obesitas Sedunia saat ini, menjadi kesempatan kita membangun momentum untuk mengubah cara pandang semua pihak terhadap obesitas dan segera mengambil peran secara bersama-sama agar menjadi tindakan yang efektif.

Dengan tajuk “World Obesity Day, Let’s Talk about Obesity and The Science Behind It”, diskusi hari itu mengajak semua pihak yang hadir untuk membahas dan berbagi pandangan tentang obesitas dan mengambil tindakan nyata yang efektif untuk mengenali, mencegah dan mengatasi obesitas demi hidup lebih sehat dan produktif.

Baca juga: IDAI: Cegah obesitas pada anak dengan atur jumlah pemberian susu

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Bumi ini agak jahat

uang slot88

BMKG deteksi 51 titik panas di Riau******

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 51 titik panas di Provinsi Riau yang lokasinya kebanyakan berada di daerah pesisir timur Sumatera yaitu terbanyak di Kota Dumai, Jumat.

Prakirawan BMKG Pekanbaru Bella RA menyampaikan jumlah titik panas ini berdasarkan data yang diperbarui pada Jumat pukul 16: 00 WIB. Dari jumlah 51 tersebut 26 titik panas itu terpantau di wilayah Kota Dumai.

"Ada sebanyak 51 titik panas dengan 47 tingkat dalam kategori sedang dan 4 rendah yang tersebar di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau," katanya.

Kemudian sebanyak 8 titik di Kabupaten Siak masing-masing lima di Bengkalis, Rokan Hilir, dan Pelalawan, serta dua titik panas juga terpantau di Kabupaten Inderagiri Hilir.

Sementara itu di wilayah Sumatera total terpantau sebanyak 74 titik panas. Di samping 51 di Riau, masing-masing 7 di antaranya terdapat di Jambi dan Sumatera Utara. Di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan 3 titik panas, Lampung 1, Kepulauan Riau 1, dan Bangka Belitung juga 1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melaporkan kebakaran hutan dan lahan terhitung awal Januari hingga 26 Februari 2024 di provinsi itu sudah mencapai seluas 21,80 hektare.

Lokasi kebakaran terluas di Dumai 13,40 Ha, Bengkalis 4,30 Ha, Kepulauan Meranti 2 Ha, Siak 1 Ha, Pekanbaru 0,05 Ha, dan Kuantan Singingi 0,05 Ha.

Kepala BPBD Riau Edy Afrizal mengatakan saat ini beberapa daerah di Riau, intensitas hujan sudah turun. Jika memang kondisinya sudah musim kering, pihaknya mendorong kabupaten/kota untuk segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2024.

"Sebab penetapan status siaga itu sebagai upaya antisipasi lebih awal, karena sampai saat ini baru Kota Dumai yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla," katanya.

Baca juga: BMKG deteksi 3.675 titik panas di Pulau Sumatera, terbanyak di Sumsel
Baca juga: BMKG: Titik panas di Riau turun signifikan usai diguyur hujan.
Baca juga: BPBD Riau kerahkan helikopter padamkan api di Rokan Hilir
 

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024