koi888

Pedang melawan Surga

Otorita Klaim Ekosistem Nusantara Rusak Sebelum Ditetapkan Jadi IKN******

Otorita IKN menyebut sebagian besarekosistemdi IKN Nusantara sudahrusak, bahkan sebelum ditetapkan menjadi calon ibu kota baru Indonesia.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan pihaknya punya pekerjaan rumah (PR) yang berat memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati (kehati) yang terancam tersebut.

"Dalam situasi ekosistem yang ada di IKN, yang kita ketahui bahwa sebagian besar itu telah mengalami kerusakan, bahkan sebelum ditetapkannya IKN. Diperlukan upaya-upaya ekstra untuk melindungi kehati dengan melakukan pemulihan pada ekosistem yang ada," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan ada 3.889 spesies yang masuk dalam daftar kehati di IKN. Bahkan, beberapa di antaranya masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Daftar merah tersebut berarti yang terancam punah. Ada 36 jenis mamalia, 39 burung, 89 ikan, 12 herpetofauna, 2 serangga, 180 invertebrata laut, 81 tumbuhan, dan 1 jamur.

Oleh karena itu, OIKN bekerja sama dengan mitra terkait untuk mendeteksi keberadaan flora dan fauna di calon ibu kota baru tersebut. Salah satu yang disorot Pungky dan tim adalah keberadaan pesut di sekitar wilayah IKN.

"Khusus di perairan, kami dibantu Yayasan RASI melakukan survei di Teluk Balikpapan dan Muara Jawa dengan hasil perjumpaan 13 pesut atau irrawaddy dolphins dan dua kali lumba-lumba. Memang terjadi penurunan kerapatan populasi pesut, diduga, masih dalam pengamatan lebih lanjut," tutur Pungky.

Pungky menyebut proses penyusunan rencana induk pengelolaan kehati di IKN sudah disusun sejak Juli 2023, setelah beberapa proses penyesuaian. Ia berharap hasil finalnya bisa diintegrasikan dalam rencana pembangunan IKN Nusantara mulai awal 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Keterisian Hotel saat Libut Nataru Baru 70 Persen******

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat rata-rata keterisian atau okupansi hotelsecara nasional baru 70 persen pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menuturkan peningkatan paling tinggi masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali.

"Rata-rata okupansinya itu 70 persen, kalau dibandingkan hari bisa 10 sampai 15 persen peningkatannya. Tapi setiap daerah beda-beda," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/12).

Selain di Jawa-Bali, peningkatan okupansi hotel juga terjadi di wilayah Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Maulana menyebut peningkatan okupansi hotel juga seiring dengan melonjaknya kunjungan ke restoran. Sebab, rata-rata pengunjung restoran pun adalah wisatawan yang menginap.

"Restoran pada umumnya dinikmati traveler juga yang harus makan di luar," kata dia.

Ia pun memprediksi peningkatan okupansi hotel dan restoran kembali meningkat pada malam tahun baru 2024 mendatang. Ia menargetkan rata-rata keterisian hotel bisa mencapai 70 persen pada malam pergantian tahun itu.

"Itu malah tahun baru puncaknya (keterisian hotel)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Mekanik

Zulhas Proyeksi Transaksi E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memproyeksi transaksi diecommerce bisa mencapai Rp533 triliun sepanjang 2023.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhirecommercemenunjukkan potensi yang besar dalam kontribusi perekonomian RI.

"Nilai transaksiecommercesepanjang 2022 Rp476,3 triliun kalau 2023 diperkirakan Rp533 triliun," ucap Zulhas dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 Tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara.

"Jadi kemajuan ekonomi digital ini atauecommerce ini jangan sampai merugikan kita," imbuh Zulhas.

Ia menuturkan dengan Permendag 31 Tahun 2023, pemerintah mengatur agar barang impor yang masuk memiliki regulasi yang sama dengan produk dalam negeri. Ia mencontohkan produk impor juga harus memiliki izin halal, SNI, hingga izin BPOM.

Ia pun mengimbau agar UMKM turut menyoroti potensi ekonomi di ecommerce. Zulhas berharap para pengusaha dalam negeri itu ikut memanfaatkan ecommerce.

"Ini peluang besar untuk UMKM dari seluruh negeri untuk ikut sistem digital ini. Jadi kita manfaatkan ecommerce ini untuk kita, untuk UMKM dan produksi dalam negeri kita," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

santo

3 Pesawat Lion Air Dilarang Terbang Imbas Kasus Boeing 737 Max di AS******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melarang tiga pesawat Boeing737-9 Max Lion Airmengudara imbas kasus terbaru jenis pesawat tersebut di Amerika Serikat.

Jumat lalu (5/1), Boeing 737-9 Max yang digunakan Alaska Airlines melakukan pendaratan darurat karena penutup pintu pesawat jebol tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah berkoordinasi dengan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat Regional Asia Pacific, Boeing serta Lion Air sebagai pengguna Boeing 737-9 Max.

Lion Air menyatakan Boeing telah memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang diterima pada 7 Januari 2024. Isinya, tiga unit pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki perbedaan tipe pintu Mid Exit dengan pesawat milik Alaska Airlines.

Menurut Lion, Boeing 737-9 Max miliknya tidak menggunakan tipe mid exit door plug, tetapi menggunakan mid cabin emergency exit door type II, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat digunakan untuk proses evakuasi.

"Berdasarkan hal di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Perhubungan Udara) telah melakukan review dan evaluasi terhadap pesawat Boeing 737-9 MAX milik Lion Air dengan registrasi PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI dengan hasil tiga pesawat tersebut tidak memiliki mid exit door plug sebagaimana yang terpasang di pesawat Alaska Airlines karena Lion Air menggunakan mid cabin emergency exit door type II," kata Kristi.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Airworthiness Directives (AD) atau Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Udara 24-01-001-U tentang pemberlakuan FAA AD 2024-02-51 yang dikhususkan untuk pesawat B737-9 yang memiliki mid cabin door plug yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2024.

"Ditjen Perhubungan Udara selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak FAA, Boeing dan Lion Air untuk terus memonitor situasi tersebut dan akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi. Keamanan dan keselamatan operasi penerbangan tetap menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 174 penumpang dan enam awak penerbangan melakukan pendaratan darurat di usai panel jendela pesawat pecah di udara, tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS pun melakukan investigasi atas insiden yang terjadi di pesawat Boeing 737-9 Max maskapai Alaska Airlines tersebut.

Selain itu, Kantor Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu (6/1) memutuskan untuk melarang terbang (grounding) pesawat terkait dulu sementara waktu.

Mengutip Reuters, Administrator FAA Mike Whitaker mengatakan badan tersebut memerlukan pemeriksaan segera terhadap pesawat-pesawat terkait sebelum mereka dapat kembali terbang.

Imbasnya, perintah tersebut mempengaruhi setidaknya terhadap 171 pesawat sejenis di seluruh dunia. Petunjuk kelaikan udara darurat akan mewajibkan operator untuk memeriksa pesawat sebelum penerbangan selanjutnya yang tidak memenuhi siklus inspeksi.

Whitaker mengatakan inspeksi yang diperlukan akan memakan waktu sekitar empat hingga delapan jam per pesawat.

"FAA mewajibkan inspeksi segera terhadap pesawat Boeing 737-9 Max tertentu sebelum mereka dapat kembali terbang," kata Whitaker, "Keselamatan akan terus mendorong pengambilan keputusan kami saat kami membantu penyelidikan NTSB terhadap Alaska Airlines Nomor Penerbangan 1282," tambahnya mengacu pada Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS.

Sementara itu, perusahaan penerbangan Boeing menyatakan pihaknya mendukung tindakan inspeksi terhadap pesawat-pesawat jenis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]