link win slots

Rencana Promosi Pakan Meriam

Pesan Hadi ke AHY: Masyarakat Menunggu, Apalagi Menterinya Ganteng******

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasti sudah ditunggu masyarakat di daerah.

Hadi yang digeser Presiden Joko Widodo ke Kemenko Polhukam itu berpesan kepada AHY untuk melanjutkan program yang sudah dilaksanakannya di ATR/BPN. Salah satu yang dilakukan Hadi Cs adalah pembagian sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ia juga berpesan kepada istri AHY, yakni Annisa Pohan, agar mengizinkan sang suami 'blusukan' ke daerah-daerah. Hadi menegaskan banyak petani gurem, buruh kecil, hingga nelayan tradisional yang menanti kehadiran pemerintah.

"Mbak Annisa tidak perlu cemburu karena yang menyalami kita semuanya sudah tuwir-tuwir, bebaskan Mas AHY pergi keluar untuk melaksanakan tugas negara. Mas AHY pasti terharu, mas harus bisa menahan tangisan, tahan saja di dada," pesan Hadi.

Di lain sisi, AHY mengapresiasi kinerja Hadi selama mengomandoi Kementerian ATR/BPN. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga berjanji akan meneruskan progres-progres baik yang sudah dicapai oleh Hadi di kementerian ini.

Selain itu, sang putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap kehadirannya di Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelas AHY saat tiba perdana di kantor barunya.

"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

secara bersaing

Jokowi Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi memberikan tugas baru kepadaLuhut Binsar Pandjaitan. Kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Sebagai ketua pengarah, Luhut ditugasi membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Penunjukan Luhut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang diteken Jokowi pada 12 Februari 2024.

Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Wakil Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kepala Staf Kepresidenan
- Gubernur Bank Indonesia
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wakil Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Komunikasi dan Informatika

Anggota Pelaksana Harian:
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Keuangan
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Menteri Ketenagakerjaan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Perdagangan
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lihat Juga : Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Lonjakan Harga Beras

Tim Percepatan ini bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan dan menyusun strategi dan implementasi komunikasi publik secara komprehensif, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi mengenai perubahan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Hasilnya nanti harus dilaporkan secara berkala kepada presiden.

Tugas anyar ini menambah seabrek jabatan yang diemban Luhut. Sebelumnya, Luhut ditunjuk Jokowi sebagai ketua satgas percepatan perolehan tanah dan investasi IKN.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan
Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkena reshuffle Kabinet Kerja.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli. Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Perintahkan Bulog Percepat Impor Beras******

Pemerintah memerintahkan Perum Buloguntuk mempercepat impordan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritelmodern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholdersterkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Terus juga mempercepat impornya. Jadi, yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran," sambungnya.

Haryo mengatakan kenaikan harga beras hingga kelangkaan di pasar disebabkan karena mundurnya musim tanam. Di lain sisi, pengadaan beras impor juga masih berproses.

Ada juga tingginya harga pupuk dunia imbas pasokan bahan baku yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Selain itu, Haryo menyinggung soal rantai pasok global akibat konflik di Terusan Suez yang mengganggu pasokan pangan dunia dan Asia.

Sementara itu, Bos Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan pihaknya akan terus mengelola importasi beras dengan baik. Terlebih, Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau soal izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

"Kami akan kelola sedemikian sehingga pasokan stok tersedia, terutama hadapi Ramadan dan lebaran. Juga musim belum panen, sekaligus paceklik Juni, Juli, dan Oktober (2024)," katanya saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

"Insyaallahstok Bulog tersebut terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin (impor) 2 juta ton sepanjang tahun, kita kelola. Karena sekarang juga cukup, untuk apa tambahkan (impor) sekarang, toh masih cukup untuk sampai Ramadan dan lebaran, cukup," tegas Bayu.

Akan tetapi, Bayu menemukan keanehan soal kelangkaan beras di toko ritel modern. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern pada Januari 2024-Februari 2024 160 persen lebih banyak dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Ia menegaskan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern demi memudahkan masyarakat atau rumah tangga yang membutuhkan.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu.

Bayu menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia menyebut Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya jika misteri itu tak segera diungkap.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

Bos Bulog dan Badan Pangan Buka******

Bos Perum BulogBayu Krisnamurthi merespons soal kabar beraslangka di toko ritel modern.

Bayu menegaskan Bulog tetap menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bahkan akan terus ditingkatkan. Per 2024 ini, pihaknya sudah mengguyur 160 persen lebih banyak dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

"Kita akan tingkatkan (beras SPHP) sampai 200 persen kalau perlu karena benar-benar SPHP ini sedang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang sangat kita harapkan beras SPHP ya dinikmati masyarakat dong, seperti halnya bantuan pangan betul-betul yang menerima keluarga penerima manfaat itu," ujarnya sebelum mengecek beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Akan tetapi, Bayu menemukan anomali dalam penjualan beras SPHP di toko ritel.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" tuturnya heran.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.

Di lain sisi, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi isu bantuan pangan beras 10 kg yang ditukar uang tunai Rp400 ribu. Kabar yang beredar karena stok beras untuk bantuan pangan tersebut habis.

Arief menegaskan ada perbedaan bantuan pangan dan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg harus diterima masyarakat dalam bentuk non-tunai.

"Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kita masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton," bantah Arief.

"Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis)," imbuhnya.

Arief menegaskan bantuan pangan disetop pada 8 Februari-14 Februari 2024. Ia menyebut ini dilakukan demi menghormati Pemilu 2024 dan menghindari tudingan politisasi.

Ia mengatakan sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo soal apresiasi masyarakat atas bantuan pangan tersebut.

"Saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi), kita dapat apresiasi. Tapi impaknya (bantuan pangan disetop sementara) masyarakat, kita harus minta maaf ada saudara kita yang sekarang perlu beras nih, itu sementara tunda dulu sampai 14 Februari. Nanti 15 Februari 2024 kita mulai lagi. Jadi jangan dibilang gitu lah (politisasi bantuan pangan), sedih lah kita kerja benar," tutup Arief.

Saat ini, pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Namun, Bapanas menegaskan pembatasan itu sudah diberlakukan sejak lama.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Harga Beras Premium Masih Tinggi, Sentuh Rp30 Ribu per Kg di Sampit******

Rata-rata harga beras premium masih tinggi pada Jumat (16/2) ini. Tercatat, harga tertinggi menyentuh Rp30 ribu per kilogram (kg).

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga beras kualitas super I dipatok Rp16.750 per kg. Harga ini naik 8,06 persen atau Rp1.250 dibanding kemarin. Bahkan, di Pasar Pusat Pembelanjaan Mentaya (ppm), Sampit, Kalimantan Tengah harga mencapai Rp30 ribu per kg.

Sementara, harga beras kualitas super II dipatok Rp16.300 per kg. Harga ini juga naik 6,19 persen atau Rp950 dibanding sebelumnya.

Lalu, harga beras kualitas medium II naik 6,9 persen atau Rp1.000 menjadi Rp15.300 per kg.

Tercatat, harga beras kualitas bawah juga meroket. Beras kualitas bawah I naik 8,4 persen atau Rp1.100 menjadi Rp14.200 per kg. Sedangkan, beras kualitas bawah II naik 4,09 persen atau Rp550 menjadi Rp14 ribu per kg.

Pergerakan harga beras secara konsisten bergerak naik sejak awal tahun lalu. Tercatat pada Januari 2023 saja rata-rata harga beras berada di level Rp11 ribu per kg.

Presiden Jokowi berjanji harga beras akan turun dalam dua minggu. Dia berkata Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah turun tangan mengatasinya. Jokowi mengatakan stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, masih melimpah. Persoalan beras di daerah akan diatasi dengan mengirim pasokan tersebut.

"Nanti dilihat, saya kira akan dalam seminggu-dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen raya datang pasti sudah (turun)," kata Jokowi di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Jokowi membantah kabar beras hilang dari ritel. Menurutnya, beras masih tersedia melimpah, tetapi ada masalah distribusi.

Dia telah memerintahkan menteri-menteri untuk segera menyalurkan beras. Jokowi mengatakan pemerintah akan mengeluarkan stok sesuai kebutuhan pasar.

"Sudah pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapa beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," ujarnya.

Dia juga membantah kabar beras langka dan mahal karena dipakai untuk bansos. Jokowi mengatakan bansos beras justru upaya menekan harga yang naik.

"Justru itu menahan harga agar tidak naik. Kalau ndak, justru malah melompat. Ini rumus supplydan demand," ucap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]