rtp ligamansion2 486Jutaan kata 289900Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara mendapatkan voucher toko di shopee》
Faskes Jabar diinstruksikan siaga antisipasi peningkatan kasus DBD******Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan di provinsi itu, khususnya rumah sakit, untuk bersiaga demi mengantisipasi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD).
Sebab, kata Bey, berdasarkan catatan terakhir yang diterima, jumlah kasus DBD di Jabar mencapai 5.653 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 orang diantaranya meninggal dunia.
Baca juga: Dinkes Bogor gencar PSN usai empat warganya meninggal terjangkit DBD
"Sejauh ini ada 5.653 kasus dengan 41 kasus meninggal dunia. Kami juga minta kepada seluruh rumah sakit di Jabar agar siaga untuk antisipasi DBD," kata Bey dalam keterangannya di Bandung, Sabtu.
Sebagai langkah pencegahan, lanjut Bey, Dinas Kesehatan Jabar dan Puskesmas diminta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar kasus bisa ditekan.
"Sebagai langkah preventif, Dinkes sampai Puskesmas saya minta terus lakukan edukasi ke masyarakat. Layanan kesehatannya juga agar bersiap siaga," tuturnya.
Selain itu, Bey meminta agar selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak tertular DBD dari nyamuk yang bersarang di tempat yang kotor.
"Tentunya kita terus ingatkan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan," ucap Bey.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat untuk waspada adanya peningkatan penyakit demam berdarah dengue (DBD) saat peralihan musim, khususnya dari hujan ke panas.
Kepala Dinkes Jabar Vini Adiani Dewi menjelaskan saat transisi dari musim hujan ke panas, akan terjadi peningkatan nyamuk aedes aegypti penyebab DBD yang berkembang biak.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar pastikan nyamuk wolbachia aman
Baca juga: Tiga daerah di Jabar tertinggi kasus dengue nasional
"Kalau musim hujan, air mengalir. Nah ketika musim panas, akan ada genangan yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi, kita harus hati-hati. Februari sampai April saat peralihan, biasanya puncaknya kasus DBD," ujar Vini.
Meski demikian, diakuinya untuk kasus DBD, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada bulan lain, karena potensi perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti, tergantung dengan kondisi kebersihan lingkungan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024******Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten.
"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.
Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.
"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.
Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label:asiaslot777、situs66、situs slot jp maxwin
Terkait:pola maxwin lucky neko、angka jitu malam ini hongkong、jatislot、king388、game slot resmi、spin 707 slot login、slot terbaik indonesia、visitorbet、indonesia4d、juara 88 slot
bab terbaru:ahliqq(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《cara mendapatkan voucher toko di shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trik pola maxwin olympusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara mendapatkan voucher toko di shopee》bab terbaru。