gacor terus slot

kasih menang slot 285Jutaan kata 133107Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor terus slot》

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Gus Ipul: Pengikut Rais A'am dan ketum bergerak menangkan Prabowo******

Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Saifullah Yusuf menyebut bahwa pengikut Rais A’am dan Ketua Umum bergerak memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akibat pernyataan Cendekiawan NU, Prof. Nadirsyah Hosen.

"Jadi, jangan salahkan PBNU jika sekarang pengikut Rais A’am dan Ketua Umum ini bergerak akibat pernyataan yang disampaikan Prof. Nadirsyah Hosen,” kata Gus Ipul dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Sebelumnya, Gus Nadir, sapaan Prof. Nadirsyah Hosen menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, padahal PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing.

Gus Nadir secara blak-blakan menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya.

Bahkan, menurut Gus Nadir, arahan untuk memberikan dukungan ke pasangan calon nomor urut 2 ini disampaikan langsung oleh Rais A’am PBNU KH. Miftachul Achyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Dia mengatakan pernyataan Prof. Nadirsyah ini memantik dan mengungkit para pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU untuk benar-benar memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi mereka bergerak ini dampak dari pernyataan Prof Nadirsyah, karena PBNU tidak pernah menyampaikan atau merilisnya. Dan gerakan ini meluas, karena pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU ini banyak sekali,” tutupnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Wapres: Menteri mau mundur itu haknya******

Semarang (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa keinginan atau keputusan untuk mundur dari jabatan menteri adalah hak seseorang yang tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira seperti dikatakan Presiden (Joko Widodo), kalau seseorang mau mundur karena memang haknya. Seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi, tidak ada masalah," kata Wapres, di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai rencana Mahfud MD yang akan mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Kalaupun nanti menteri tersebut benar-benar mundur, kata dia, siapa yang akan menjadi penggantinya adalah kewenangan Presiden untuk menunjuk menteri baru atau cukup mengangkat penjabat sementara.

"Nanti kalau memang terjadi mundur, apakah akan diganti atau penjabat sementara. Itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Tentunya, kata dia, Presiden akan mempertimbangkan dengan baik mengenai sosok pengganti jika benar-benar ada menteri yang mundur.

Ma'ruf juga menilai mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam tidak menimbulkan gangguan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya harap tidak terjadi gangguan karena itu kan hak seorang menteri mundur. Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan polhukam. Saya kira tidak akan terlalu mengganggu," katanya.

Di Semarang, Wapres Ma'ruf Amin berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro Semarang.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan rencana untuk mundur dari jabatan menteri pada acara diskusi "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1) lalu.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo agar Mahfud mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak-anak kampanye

Baca juga: Wapres sebut salam dua jari di rombongan Presiden urusan Bawaslu

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：semua situs slot gacor、visa4d、pussy888

Terkait：macan slot online、semarjetu、buku erek erek lengkap、dutaslot77、mantulwd808、slot 138 demo、game slot yang bagus、nama nama akun slot gacor、idr 99 slot、pinjam di bank bca

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mejawd（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

new slot

nama2 slot gacor

1 angka jitu hk malam ini

jakarta 77 slot

balislot

terbaik slot

customer care kredivo

website tunaiku

bonanza maxwin

sejarahBacaan TerkaitMore+

Prajurit terkuat

situs slot rating tertinggi 2022

Mensesneg belum terima surat pengunduran diri Mahfud Md******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum menerima surat permohonan pengunduran diri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

"Sampai saat ini (Jumat siang), kami belum menerima surat pengunduran diri Prof. Mahfud Md. sebagai Menkopolhukam," kata Pratikno melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Pratikno itu menanggapi adanya isu Mahfud Md. akan menyerahkan surat pengunduran diri pada Jumat siang ini.

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, dalam acara diskusi di Semarang, Selasa (23/1), menyatakan menunggu momentum untuk mengundurkan diri dari posisi menteri.

Presiden RI Joko Widodo sejak pagi berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menerima kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Mahfud sebut sudah lama berencana mundur dari menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

daftar situs slot resmi

Kaops Damai Cartenz: 3 KKB tertembak saat kontak senjata di Sugapa******

Memang benar dari laporan yang diterima ada tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak yang terjadi Minggu (21/1)

Jayapura (ANTARA) - Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani menyatakan tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Tiga anggota KKB yang tertembak itu terlibat penyerangan ke Pos Brimob hingga menyebabkannya seorang anggota yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz, gugur.

"Memang benar dari laporan yang diterima ada tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak yang terjadi Minggu (21/1) yaitu Oni Kobagau, Jaringan Belau, dan Agusti," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya diterima di Jayapura, Senin.

Kaops Damai Cartenz menjelaskan, informasi tertembak-nya tiga anggota KKB itu didapat dari laporan anggota di lapangan.

Baca juga: Satgas Damai Cartenz perkuat pengamanan di sembilan daerah operasi

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Ketiga anggota KKB yang tertembak dibawa kabur rekan-rekannya dan mereka adalah anak buah Yoswa Maisani, yang merupakan kelompok dipimpin Guspi Waker.

Yoswa Maisani sendiri merupakan komandan lapangan yang memimpin kelompok tersebut, dan kelompok ini dikenal sering melakukan aksi yang telah menimbulkan korban baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil, jelas Kombes Faizal Rahmadani.

Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP dr. Bayu Suseno menambahkan, selain menyebabkan seorang anggota Brimob yakni Briptu Anumerta Alfando Steve Karamoy gugur, KKB juga menembak warga sipil Yusak Sondegau, hingga tewas.

Insiden yang terjadi Jumat (19/1) itu dipimpin Apen Kobogau yang menjabat Wakil Pangkodap VIII yang dilakukan dari belakang towerBTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, ujar AKBP Bayu Suseno.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

gadis perunggu di sebelah

rtp kantortoto

Kejagung masih dalami keterlibatan swasta dalam kasus importasi emas******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan dua perusahaan swasta dalam perkara manipulasi kode Harmonized System atau HS untuk kegiatan ekspor dan impor komoditas emas.

Kedua perusahaan swasta dimaksud yakni, PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Siganture (IGS) yang bergerak produksi emas dan perhiasan.

“Sampai sekarang masih kami dalami keterlibatannya (UBS dan IGS),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta, Jumat.

Kuntadi menjelaskan kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satguan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan adanya dugaan korupsi terkait batangan emas impor senilai Rp189 triliun.

Namun, kata Kuntadi, pihaknya masih menunggu pendapat ahli soal penanganan kasus tersebut. Karena, hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai penangan kasus.

Menurut dia, jaksa khawatir penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas ini justru masuk ke sektor kepabeanan.

“Hingga saat ini masih didalami dan dikonsultasikan. Masih ada perdebatan terkait penerapan pasalnya,” ujar Kuntadi.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung transparan dalam mengusut keterlibatan kedua perusahaan tersebut.

Sebab, kata dia, jaksa menduga dua perusahaan tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam manipulasi kode HS untuk kegiatan ekspor-impor emas guna menghindari pajak.

“Jadi benar penyidik harus membuka soal keterlibatan kedua perusahaan ini. Jaksa harus transparan,” ujar Boyamin.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendesak Kejaksaan Agung bisa menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan dugaan TPPU komoditi emas.

“Kalo melihat proses yang sedang berjalan itu kan ada di APH sekarang. Yaitu aparat penegak hukum sekarang sudah bisa kita baca seperti apa pelaksanaannya," kata Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan terkait keberadaan Satgas TPPU yang bertugas untuk mengkonsolidasikan, mensinergikan mengkoordinasikan antara aparat penegak hukum terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum.

Menurut Misbakhun, ada atau tidaknya Satgas TPPU, aparat penegak hukum sejatinya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam terkait hal itu.

“Setiap kasus TPPU itu kan ada aparat penegak hukum, ada mekanisme penegak hukum di mana aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya proses harus menjalankan amanat UUD penegakan hukum itu," kata Misbakhun.

Sejak pertengahan 2023, penyidik tengah mendalami keterlibatan PT UBS dan IGS dalam manipulasi kode HS untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus ini sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan surat perintah penyidikan Nomor:Prin-14/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Bahkan, penyidik sudah melakukan penggeledahan di PT UBS yang terletak di Tambaksari dan PT IGS di Genteng, Surabaya.
Baca juga: Kejagung dalami dugaan manipulasi kode HS oleh swasta di kasus emas
Baca juga: Jaksa agung bahas tantangan bangun citra hukum humanis dan modern

Seorang pencuri ulung

pinjol singa id

Kemenhub layani 107 trayek kapal perintis di 2024******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melayani 107 trayek kapal perintis di 2024 guna mewujudkan konektivitas di wilayah terpencil.

"Pada tahun ini, Ditjen Hubla kembali menyelenggarakan angkutan laut kapal perintis sejumlah 107 trayek yang melayani 43 pelabuhan pangkal, tersebar di 22 provinsi di Indonesia, dan melayani lebih dari 496 pelabuhan singgah," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ditjen Habla menyebut layanan kapal perintis tersebut sebagai dedikasi untuk memberikan aksesibilitas transportasi yang lebih baik dan menyeluruh, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau atau belum terlayani pelayaran komersial swasta.

"Kami memahami betapa pentingnya konektivitas transportasi di wilayah terpencil. Dengan menyelenggarakan angkutan laut kapal perintis, kami berusaha mendekatkan layanan transportasi kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah terisolasi, di mana akses darat mungkin terbatas," ucapnya.

Baca juga: Wisata Danau Perintis memiliki wahana baru kapal tembaga

Oleh karena itu, Antoni menegaskan Ditjen Hubla berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan laut kapal perintis guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa angkutan laut kapal perintis merupakan salah satu tulang punggung konektivitas transportasi di Indonesia yang terus menjadi fokus utama Ditjen Hubla.

Komitmen tersebut untuk meningkatkan layanan ini guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah terdepan, terluar, terpencil dan perbatasan (3TP).

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap 116 unit kapal milik Ditjen Hubla menunjukkan bahwa 99 unit kapal laik laut dan siap operasi. Sedangkan satu unit kapal masih dalam proses penyelesaian pembangunan, yaitu KM Sabuk Nusantara 74.

Baca juga: Kapal perintis Sabuk Nusantara 50 bakal beroperasi di Halmahera Utara

"Ini merupakan langkah signifikan dalam memastikan bahwa armada kapal perintis siap untuk melayani masyarakat dengan performa terbaik," ungkapnya.

Dalam upaya efisiensi, jaringan trayek kapal perintis telah mengalami penyesuaian dari 117 trayek pada 2023 menjadi 107 trayek pada tahun 2024. Pemilihan trayek dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kapal perintis yang laik laut, sebanyak 100 unit kapal perintis milik negara, dan 7 unit kapal milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan.

"Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan irisan jaringan trayek yang berhimpitan dan tingkat keterisian penumpang/barang pada pelabuhan singgah. Meskipun telah dilakukan efisiensi jaringan trayek, namun dipastikan bahwa tiap-tiap pelabuhan singgah yang diusulkan oleh pemerintah daerah tetap terlayani oleh kapal perintis," kata Hendri.

Sebagai hasil dari efisiensi ini, seluruh trayek angkutan laut perintis pada 2024 akan dilayani dengan menggunakan jenis kapal penumpang.

"Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ditjen Hubla menyebut kapal perintis menjadi sarana transportasi yang vital untuk membuka akses ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau udara. Hal itu memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan terbuka akses transportasi, wilayah terpencil memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonominya. Keberadaan kapal perintis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya.

Liu Wuxie Xu Lingxue

slot tarik dana

Presiden resmikan empat ruas jalan Magelang akses evakuasi Merapi******

Kita harapkan dengan dibangunnya jalan ini tidak dengan aspal, tapi dengan rigid beton ini akan memberikan keawetan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meresmikan empat ruas jalan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang menjadi akses evakuasi penduduk sekitar Gunung Merapi.

"Ruas Muntilan-Keningar, Sukomarmur ini adalah akses evakuasi untuk Merapi, sehingga perlu saya lihat, saya tunjuk dan sudah selesai," kata Presiden Jokowi dalam peresmian Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Magelang, yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Perbaikan empat ruas jalan tersebut, yakni Muntilan, Keningar, Sukomakmur dan Petung Pakis di Kabupaten Magelang ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Presiden merinci bahwa anggaran Inpres Jalan Daerah untuk perbaikan dan pembangunan jalan pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp14,6 triliun.

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,36 triliun untuk memperbaiki dan membangun 40 ruas jalan.

Sementara untuk Kabupaten Magelang, empat ruas jalan sepanjang 18,2 kilometer yang diresmikan Presiden ini menggunakan anggaran Rp31,9 miliar.

Jokowi menjelaskan bahwa Kementerian PUPR membangun ruas jalan tersebut tidak dengan aspal, melainkan rigid beton agar lebih awet, mengingat banyak truk pasir yang melintas.

"Kita harapkan dengan dibangunnya jalan ini tidak dengan aspal, tapi dengan rigid beton ini akan memberikan keawetan, karena yang lewat di sini adalah truk-truk pasir besar-besar sehingga dibangun dengan rigid beton. Kita harapkan ini lebih awet," kata Presiden.

Ia juga berharap ruas-ruas jalan lainnya di Jawa Tengah bisa lebih mulus dan lebih baik untuk dilintasi. Oleh karena itu, Presiden juga akan meninjau ruas jalan lainnya dalam kunjungan kerja hari kedua di Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Bantul upayakan pekerjaan infrastruktur 2024 mulai pertengahan Maret
Baca juga: KCIC: Pengoperasian Stasiun Karawang tunggu pembangunan akses tol
Baca juga: Pemkab Cianjur tuntaskan pembangunan 743 km jalan selama dua tahun

Penyihir Ekstradimensi

1001 tafsir mimpi 2d

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai******

Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan RI mengapresiasi laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencurigai adanya pelanggaran netralitas akibat cuitan di akun resmi Kemhan RI di media sosial X.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa aduan masyarakat terkait pemilu sesuai dengan aturan dan diwadahi oleh Bawaslu. Akan tetapi, terkait dengan cuitan yang dipersoalkan, itu murni kesalahan yang tidak disengaja oleh pengelola akun (administrator).

"Kami mengapresiasi laporan tersebut. Itu memang diwadahi dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilu 2024. Perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan admin (pengelola akun, red.) dalam memencet tagar pilihan di X (suggested tags) dan kesalahan segera diperbaiki oleh admin," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Edwin pun meluruskan berbagai informasi menyesatkan yang menyebut seolah-olah cuitan itu diunggah secara sengaja, dan disiarkan selama berjam-jam sejak pertama kali tayang pada hari Minggu (21/1).

Kemhan, menurut Edwin, langsung menghapus cuitan itu dan mengevaluasi kinerja pengelola akun. Hasil evaluasinya, Edwin mengatakan bahwa pegawai Kemhan yang mengelola akun pun kena sanksi administratif berupa teguran keras karena tidak berhati-hati menjalankan tugasnya.

"Kami telah mengevaluasi dan menekankan ulang kepada seluruh administrator platform medsos (media sosial) Kemhan untuk lebih berhati-hati dalam proses publikasi," kata Edwin.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tetap netral dan berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas," kata Karo Humas Kemhan RI.

Cuitan akun media sosial resmi Kemhan RI di akhir pekan lalu menjadi sorotan karena mencantumkan tagar #PrabowoGibran2024. Namun, cuitan itu tidak lama dihapus.

Kemhan RI menjelaskan bahwa tagar itu tidak sengaja terunggah akibat pengelola akun tidak berhati-hati memeriksa kembali cuitannya.

Oleh karena itu, sanksi administratif pun dijatuhkan kepada pegawai Kemhan yang mengelola akun resmi Kemhan di media sosial X itu.

Walaupun demikian, cuitan itu dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih. Koalisi itu meminta Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran netralitas dalam cuitan tersebut.

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan
Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

《gacor terus slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，dewaslot389Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gacor terus slot》bab terbaru。