liganationz

Kebangkitan industri militer

Ponakan Luhut dan JK Resmi Gabung di TKN Prabowo******

Keponakan Luhut Panjaitan, Pandu Sjahrir serta Jusuf Kalla, Erwin Aksa resmi bergabung ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM (Koalisi Indonesia Maju) pasangan Prabowo-Gibran," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Untuk Pandu, ia didapuk sebagai wakil bendahara umum TKN Prabowo-Gibran dan akan membantu kerja Bendahara Umum TKN Thomas Mulyatna Djiwandono.

Sementara itu, Erwin Aksa dipercaya menjadi wakil ketua koordinator strategis TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Erwin bakal mendampingi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang ditunjuk sebagai ketua koordinator strategis.

Keponakan Jusuf Kalla tak sendiri mendampingi kerja Dasco. Ia akan ditemani 18 wakil koordinator strategis lainnya yang rata-rata diisi dari unsur parpol, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Dalam pengumuman TKN Prabowo-Gibran ini, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka hadir langsung. Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani juga hadir dalam pengumuman ini.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Catatan Kritis Ganjar soal Bangkrut yang Menimpa Sejumlah BUMN******

Bakal calon presiden Ganjar Pranowomenanggapi kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastrukturyang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11).

Ganjar mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan BUMN seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada enggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," katanya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan mereview BUMN-BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang disini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]

pakaian wanita

Platform Jual******

Platform jual beli Non-Fungible Token (NFT), OpenSea, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 50 persen pegawainya.

NFT merupakan aset digital yang menggambarkan objek asli seperti karya seni, musik, atau item yang terdapat pada video dan game dalam format JPEG, PNG, MP4, dan lainnya.

Melansir CoinDesk, PHK terjadi ketika perusahaan bersiap meluncurkan pasar baru yang diberi nama OpenSea 2.0, saat harga NFT terus turun. Platform ini dapat digunakan untuk memperdagangkan dan mengumpulkan koleksi NFT, termasuk Bored Apes dan Pudgy Penguins.

Pada Juli 2022 lalu, OpenSea telah memberhentikan 20 persen stafnya sehingga hanya mempekerjakan 230 karyawan.

Namun tidak diketahui pasti berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh perusahaan sebelum putaran PHK terakhir ini.

Menurut laporan Nansen, NFT kelompok 'blue-chip' mengalami penurunan harga dasar lebih dari 25 persen pada Agustus lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

Bulog Batalkan Rencana Impor 500 Ribu Ton Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pihaknya membatalkan impor 500 ribu ton berastahun ini.

Ia menjelaskan pembatalan itu berasal dari rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton tahun akhir tahun ini.

Buwas menyebut pihaknya hanya menyanggupi impor dan terkontrak sebanyak 1 juta ton. Rinciannya, sebanyak 600 ribu ton bisa terealisasi tahun ini dan 400 ribu ton sisanya datang tahun depan.

Ia juga mengatakan 500 ribu ton beras itu tidak bisa masuk kontrak tahun ini karena kemampuan bongkar muat RI tak menyanggupi.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan harga dan kualitas dari beras tersebut.

"Jadi kalau seperti sekarang dalam situasi dolar naik segala macam akan mempengaruhi harga beli, kalau harga belinya lebih mahal dari sini, ya tidak ada gunanya," tutur Buwas.

Terpisah, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kontrak 1 juta ton beras tadi berasal dari empat negara.

Keempat negara tersebut yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Ia menegaskan Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

"Saat ini kami sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Selanjutnya kami juga akan menjajaki dengan India dan Kamboja maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan", kata Suyamto di Jakarta, Jumat (3/11), melansir Antara.

Ia menjelaskan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan penugasan impor baru, maka jumlahnya akan semakin kuat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai tahun depan dalam upaya mempertahankan stabilitas harga beras.

Suyamto mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Menurut pihak tersebut, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor, baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Sanatorium Sanjie

Basuki Sebut Jepang Akan Kaji Proyek Jalur Kereta di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Jepang akan mengkaji proyek pembangunan jalur kereta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Basuki menyebut pengkajian tersebut dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Ia mengklaim Presiden JICA Akihito Tanaka menyampaikan langsung hal tersebut kepadanya beberapa waktu lalu.

"Sekarang sedang dikaji pembangunan jalur kereta api dari Balikpapan maupun di kawasan IKN sendiri," kata Basuki di Jepang, dikutip dari Antara, Jumat (10/11).

Akan tetapi, Basuki tidak menegaskan kapan Jepang akan menggarap studi kelayakan proyek jalur kereta di IKN tersebut.

Terpisah, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Jepang sudah menandatangani nota kesepahaman (Mou) pengembangan 3 daerah potensial, yakni di Balikpapan, Samarinda, dan IKN Nusantara. Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh menteri pertanahan infrastruktur dan transportasi Jepang.

Setidaknya ada empat proyek kereta api yang bakal dibangun pada 2025 hingga 2029. Keempat proyek tersebut adalah kereta api bandara, kereta perkotaan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, kawasan perkotaan di dalam Kalimantan, dan intercity.

Di lain sisi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengusulkan anggaran 2024 sebesar Rp9,8 triliun. Uang sebanyak itu termasuk untuk mendukung proyek kereta IKN.

[Gambas:Video CNN]