pinjaman kta kilat

penguasa sungai

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Menantu setingkat dewa

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Perbaikan abadi

TPN Ganjar Andalkan Mahfud Wujudkan Visi******

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku bertumpu pada kapabilitas sang calon wakil presiden jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti.

Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto mengatakan akan menggenjot industrialisasi jika menang di 2024. Ada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, hingga elektronika dan telematika yang menjadi fokus utama Ganjar-Mahfud.

Akan tetapi, fondasi dari segala angan itu dibebankan pada pundak Mahfud MD. Heru menyebut ilmu hukum yang dikuasai Mahfud memegang peranan penting dalam proses terlaksananya visi dan misi paslon nomor 3 ini.

"Sekali lagi kita bertumpu pada kredibilitas Pak Mahfud untuk melakukan reformasi hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan standar-standar keberlanjutan di dalam industri kita dipenuhi," tandasnya.

Ucapan tersebut kemudian disentil kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H Wibowo mengatakan pihaknya juga akan mendorong penegakkan hukum jika paslon nomor 2 tersebut menang. Akan tetapi, ia menegaskan kubu Prabowo-Gibran tak hanya mengandalkan satu sosok.

"Soal penegakkan hukum saya sepakat sekali, kunci, but we don't relly (bergantung) on one person.I know Pak Mahfud better than some of you maybekarena kita sama-sama di DPR. Jadi, kita enggak bisa rely on one person, in everything," balasnya atas pernyataan Heru.

Dukung IKN dan RUU DKJ

Usai diskusi, Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto ikut bersuara soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika Ganjar-Mahfud terpilih. Ia mengatakan paslon nomor urut 3 itu akan melanjutkan legacyPresiden Joko Widodo tersebut.

Kendati, Heru kembali mengandalkan Mahfud MD soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menyeruak imbas adanya IKN.

Menurutnya, sang cawapres lebih kompeten untuk merespons hal tersebut.

"Saya belum bisa sampai ke sana (RUU DKJ), menjawab itu. Karena saya bukan ahli hukum, saya tanya Pak Mahfud dulu ya," jawabnya soal apakah paslon nomor 3 mendukung ruu tersebut.

"Posisi kami, Mas Ganjar dan Pak Mahfud memang mendukung IKN. Artinya, ibu kota negara baru dan dalam hal ini justru Mas Ganjar dan Pak Mahfud mengupayakan percepatan IKN, tapi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku, lingkungan, government, dan sebagainya," tandas Heru.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Bahlil Jawab Timnas AMIN soal IKN Sepi Investor: Itu Halusinasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Israel Klaim Tak Ada Praktik Aneh Investor Jelang Serangan Hamas******

Otoritas Sekuritas Israel(ISA) mengklaim bahwa mereka tidak mendeteksi adanya aktivitas perdaganganyang mencurigakan di pasar modal Israel pada hari-hari menjelang serangan Hamas 7 Oktober.

Pernyataan itu sekaligus membantah beberapa temuan dalam sebuah makalah penelitian yang dirilis pada Senin (4/12). Makalah itu menduga ada lonjakan yang tidak biasa pada transaksi perdagangan sekuritas Israel sesaat sebelum serangan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh para profesor di New York University dan Columbia University itu tak secara eksklusif berfokus pada perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv. Sebaliknya, penelitian tersebut sangat bergantung pada aktivitas short sellingpada dana yang terdaftar di New York, yang tidak ditinjau oleh ISA.

Mereka menyebut diperlukan investigasi lebih lanjut pada periode sebelum serangan terjadi.

ISA juga mengatakan pemeriksaan proaktif yang dilakukan sesaat setelah 7 Oktober juga tidak menghasilkan temuan apa pun yang menunjukkan adanya aktivitas perdagangan yang mencurigakan.

ISA menambahkan mereka telah memeriksa ulang perdagangan beberapa pekan lalu usai mengetahui adanya penelitian yang akan datang. ISA mengatakan bahwa pemeriksaan ulang tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai aktivitas mencurigakan di bursa saham di Israel selama masa-masa tersebut.

Faktanya, ISA mengklaim mereka menemukan bahwa rata-rata saldo pendek untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Tel Aviv menurun selama periode sebelum 7 Oktober. Padahal, penelitian dari NYU dan Columbia itu menemukan bahwa transaksi perdagangan sekuritas Israel di Tel Aviv meningkat secara dramatis.

Penelitian baru itu sebenarnya belum ditinjau oleh rekan peneliti lainnya dan sangat bergantung pada short sellingdi dana populer yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Israel. Dana tersebut, yakni MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), diperdagangkan di Bursa Efek New York, bukan di Tel Aviv.

Melalui pernyataannya, ISA menyebut mereka mengawasi perdagangan di Israel. Temuan-temuannya mengenai perdagangan yang mencurigakan hanya mencerminkan aktivitas perdagangan saham di Israel.

Sebuah penelitian yang belum ditinjau ulang menemukan bahwa pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober, transaksi perdagangan terhadap nilai MSCI ETF jauh melebihi aktivitas short sellingyang terjadi selama pandemi covid, perang Israel-Gaza pada 2014, bahkan krisis keuangan pada 2008.

"Temuan kami menunjukkan bahwa para pedagang yang mengetahui tentang serangan yang akan datang mengambil untung dari peristiwa-peristiwa tragis ini," tulis para penulis.

Yaniv Pagot, kepala perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv, mengatakan dalam pernyataan bahwa penelitian tersebut mengungkapkan ketidaktahuan tentang pasar lokal karena para peneliti salah menghitung estimasi keuntungan dari penjualan pendek satu perusahaan Israel tertentu.

Para profesor sebelumnya memperkirakan bahwa taruhan terhadap Bank Leumi pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober akan menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Sebuah versi koreksi dari penelitian tersebut memperbaiki kesalahan itu dan memperkirakan keuntungan dari perdagangan tersebut mencapai jutaan dolar.

Para ahli pun kemudian mendesak ISA untuk menyelidiki masalah ini, termasuk dengan melihat data pasar non-publik yang tidak dapat diakses oleh para peneliti.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Israel Klaim Tak Ada Praktik Aneh Investor Jelang Serangan Hamas******

Otoritas Sekuritas Israel(ISA) mengklaim bahwa mereka tidak mendeteksi adanya aktivitas perdaganganyang mencurigakan di pasar modal Israel pada hari-hari menjelang serangan Hamas 7 Oktober.

Pernyataan itu sekaligus membantah beberapa temuan dalam sebuah makalah penelitian yang dirilis pada Senin (4/12). Makalah itu menduga ada lonjakan yang tidak biasa pada transaksi perdagangan sekuritas Israel sesaat sebelum serangan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh para profesor di New York University dan Columbia University itu tak secara eksklusif berfokus pada perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv. Sebaliknya, penelitian tersebut sangat bergantung pada aktivitas short sellingpada dana yang terdaftar di New York, yang tidak ditinjau oleh ISA.

Mereka menyebut diperlukan investigasi lebih lanjut pada periode sebelum serangan terjadi.

ISA juga mengatakan pemeriksaan proaktif yang dilakukan sesaat setelah 7 Oktober juga tidak menghasilkan temuan apa pun yang menunjukkan adanya aktivitas perdagangan yang mencurigakan.

ISA menambahkan mereka telah memeriksa ulang perdagangan beberapa pekan lalu usai mengetahui adanya penelitian yang akan datang. ISA mengatakan bahwa pemeriksaan ulang tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai aktivitas mencurigakan di bursa saham di Israel selama masa-masa tersebut.

Faktanya, ISA mengklaim mereka menemukan bahwa rata-rata saldo pendek untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Tel Aviv menurun selama periode sebelum 7 Oktober. Padahal, penelitian dari NYU dan Columbia itu menemukan bahwa transaksi perdagangan sekuritas Israel di Tel Aviv meningkat secara dramatis.

Penelitian baru itu sebenarnya belum ditinjau oleh rekan peneliti lainnya dan sangat bergantung pada short sellingdi dana populer yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Israel. Dana tersebut, yakni MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), diperdagangkan di Bursa Efek New York, bukan di Tel Aviv.

Melalui pernyataannya, ISA menyebut mereka mengawasi perdagangan di Israel. Temuan-temuannya mengenai perdagangan yang mencurigakan hanya mencerminkan aktivitas perdagangan saham di Israel.

Sebuah penelitian yang belum ditinjau ulang menemukan bahwa pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober, transaksi perdagangan terhadap nilai MSCI ETF jauh melebihi aktivitas short sellingyang terjadi selama pandemi covid, perang Israel-Gaza pada 2014, bahkan krisis keuangan pada 2008.

"Temuan kami menunjukkan bahwa para pedagang yang mengetahui tentang serangan yang akan datang mengambil untung dari peristiwa-peristiwa tragis ini," tulis para penulis.

Yaniv Pagot, kepala perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv, mengatakan dalam pernyataan bahwa penelitian tersebut mengungkapkan ketidaktahuan tentang pasar lokal karena para peneliti salah menghitung estimasi keuntungan dari penjualan pendek satu perusahaan Israel tertentu.

Para profesor sebelumnya memperkirakan bahwa taruhan terhadap Bank Leumi pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober akan menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Sebuah versi koreksi dari penelitian tersebut memperbaiki kesalahan itu dan memperkirakan keuntungan dari perdagangan tersebut mencapai jutaan dolar.

Para ahli pun kemudian mendesak ISA untuk menyelidiki masalah ini, termasuk dengan melihat data pasar non-publik yang tidak dapat diakses oleh para peneliti.

[Gambas:Video CNN]