prediktor angka jitu

Musuh di kamar kerja musim semi

20 Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Soloraya Deklarasi Pemilu Damai******

SOLO—Sebanyak 20 rektor dan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Soloraya melakukan deklarasi pemilu damai di halaman gedung rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jumat (29/12/2023).

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, mengatakan seluruh jajaran rektor di Soloraya sepakat mendorong Pemilu 2024 berjalan damai. 

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

“Kita berharap agar pelaksanaan pemilu dan tahapan-tahapan pemilu di Indonesia bisa berjalan jujur dan adil. legitimasi, keamanan, kedamaiannya betul-betul dijaga,” kata dia ketika ditemui wartawan selepas acara, Jumat (29/12/2023).

Dia menegaskan seluruh jajaran rektor PTN dan PTS Soloraya tidak mendukung salah satu pasang calon manapun pada Pemilu 2024 mendatang. Terlebih posisi civitas academica PTN yang merupakan bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk netral.

“Namun di perguruan tinggi negeri itu ada aturannya sendiri, tetapi tidak boleh [perguruan tinggi] digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan atau mendukung salah satu pasangan,” kata dia.

Meski begitu, Jamal mengatakan jajaran rektor sepakat jika kampus bisa digunakan sebagai ajang diskusi atau debat di masing-masing perguruan tinggi. Selama para calon presiden dan calon wakil presiden mau datang, pihaknya bakal memfasilitasi.

“Tapi [yang datang ke kampus untuk diskusi/debat] harus tiga-tiganya, kalau satu saja tidak boleh,” lanjut dia. 

Jamal sendiri juga sudah menyampaikan ke para mahasiswa jika berminat mendatangkan tiga colon untuk uji visi misi di kampus bakal dipersilakan. “UNS terbuka untuk hal itu,” kata dia.

Rektor Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo, Sutoyo mengatakan deklarasi damai ini sangat penting sebab civitas academicamemiliki kewajiban untuk menyukseskan Pemilu. 

“Kami dari perguruan tinggi swasta mendukung event ini [deklarasi Pemilu damai], ini para rektor datang semua sebagai wujud kepedulian perguruan tinggi swasta mensukseskan Pemilu 2024,” kata dia.

Adapun poin deklarasi Pemilu damai yang disampaikan para rektor yakni:

1. Mewujudkan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan aspirasi politik tanpa merendahkan martabat pihak lain;
3. Menolak segala bentuk kekerasan, Intimidasi, ujaran kebencian, dan hoaks atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), intoleransi, dan radikalisme dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat merusak perdamaian dan keharmonisan masyarakat;
4. Menjadikan Pemilu sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat;
5. Tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sejumlah PTS dan PTN yang diundang untuk turut serta mendeklarasikan Pemilu damia antara lain: 

1. Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
2. UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Poltekkes Kemenkes Surakarta 
4. Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta 
5. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 
6. Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta 
7. Universitas Islam Batik (Uniba)
8. Universitas Sahid Surakarta (Usahid)
9. Universitas Setia Budi Solo (USB)
10. Universitas Slamet Riyadi Solo (Unisri)
11. Universitas Surakarta (Unsa)
12. Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Solo
13. Universitas Aisyiyah Solo
14. Politeknik Indonusa Solo
15. Politeknik ATMI Solo
16. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara Solo
17. Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Solo 
18. Universitas Kristen Solo
19. Univet Sukoharjo
20. UNS Solo

Panggil Gadis Manka

Upitra Solo Kumpulkan 21 Sekolah di Soloraya untuk Jalin Kerja Sama ******

SOLO—Universitas Pignatelli Triputra atau Upitra Solo mengadakan school gatheringsuntuk menjalin perjanjian kerja sama dengan sekolah-sekolah Soloraya di Alana Hotel Solo, Selasa (19/12/2023).

Rektor Upitra Solo, Ninik Yudianti, mengatakan sengaja mengundang 21 sekolah negeri dan swasta Soloraya, selain untuk menjalin kerja sama, pihaknya juga ingin memperkenalkan lebih jauh universitas yang baru berdiri sekitar satu tahun lalu itu. 

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Kami juga ingin menjalin kerja sama lebih intens, bahwa kerja sama itu juga termasuk kami bisa menawarkan banyak hal sehingga saling menguntungkan,” kata dia ketika ditemui wartawan di sela-sela acara, Selasa (19/12/2023).

Ninik mengatakan bentuk kerja sama beragam, dia mengatakan beberapa di antaranya bisa berupa beasiswa untuk calon mahasiswa yang segera mendaftar ke Upitra. “Termasuk kerja sama lain misal dari pihak sekolah membutuhkan narasumber misal untuk tambahan pembelajaran,” kata dia.

Selain itu pihaknya juga bisa memfasilitasi kuliah umum untuk para siswa. Lalu bentuk kerja sama lain bisa berupa pengabdian dan penelitian bersama. Dia mengatakan sudah ada beberapa sekolah swasta yang menjalin kerja sama tersebut.

“Kami sudah ada dua atau tiga yang ada MoU dengan sekolah lain, sehingga langsung bisa kita tindaklanjuti ke projek atau topik tertentu, tetapi wadah besarnya kita buat MoU dulu baru nanti kita implementasikan,” kata dia. Ninik mengatakan implementasi tersebut bisa dilakukan dengan program yang disepakati bersama.

CEO Triputra Edukasi Nusantara (TEN), Yohanes Tan mengatakan pihaknya ingin membangun universitas yang berkualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Dia ingin semua orang dengan tidak membedakan status sosial, ras, suku, dan agama bisa mendapatkan pendidikan yang bagus lewat Upitra.

“Yang paling penting buat kami lulusan Upitra itu mendapatkan pekerjaan, percuma mencetak sarjana-sarjana baru tapi setelah mereka lulus bingung mau kerja di mana. Kehadiran kami itu ingin membangun sumber daya manusia atau mahasiswa setelah lulus bisa membantu bangsa ini,” kata dia.

Pihaknya juga ingin Upitra bisa menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dia juga mengatakan universitas yang beralamat di Jl. Duwet I, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Solo itu menjadi wadah bagi semua calon mahasiswa.

“Kita menekankan kampus kami betul-betul tidak membedakan suku dan agama apapun. Kita kasih semua kesempatan untuk belajar di sini,” kata dia.

Bayangan Konoha

Daftar Lengkap Gaji Petugas Pemilu 2024: PPK, PPS, KPPS, hingga PPLN******

JAKARTA — Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Para capres-cawapres hingga caleg masih terus berkampanye.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan logistik, petugas Pemilu di tingkat pusat hingga di tempat pemungutan suara (TPS) seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Dilansir dari Indonesiabaik.id via Bisnis.com, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU, untuk kenaikan honor ad hoc penyelenggara pemilu 2024.

Seperti data yang dirilis oleh KPU, keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.

Jika dilihat dari perbandingan pada pemilu sebelumnya, honor badan ad hoc pada 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan honor ini mencakup para penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, hingga Pantarlih LN.

Adapun badan ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu 2024 itu meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Perincian honorarium badan ad hoc untuk pemilu 2024 sebagai berikut:

– PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Ketua: Rp2,5 juta Anggota: Rp2,2 juta

Sekretaris: Rp1,85 juta

Pelaksana: Rp1,3 juta PPS

– (Panitia Pemungutan Suara)

Ketua: Rp1,5 juta

Anggota: Rp1,3 juta

Sekretaris: Rp1,15 juta

Pelaksana: Rp1,05 juta

– Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih): Rp1 juta

– KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

Ketua: Rp1,2 juta (Pemilu 2024); Rp900.000 (Pilkada 2024)

Anggota: Rp1,1 juta (Pemilu 2024); Rp850.000 (Pilkada 2024)

Satlinmas: Rp700.000 (Pemilu 2024); Rp650.000 (Pilkada 2024)

– PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)

Ketua: Rp8,4 juta Anggota: Rp8 juta

Sekretaris: Rp7 juta

Pelaksana: Rp6,5 juta

– Pantarlih Luar Negeri: Rp6,5 juta

– KPPS Luar Negeri

Ketua: Rp6,5 juta

Sekretaris: Rp6 juta

Satlinmas Luar Negeri: Rp4,5 juta

Selain kenaikan honor badan ad hoc, pemerintah juga telah menetapkan satuan biaya untuk perlindungan bagi petugas badan ad hoc selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Rinciannya, santunan bagi yang meninggal dunia Rp36 juta per orang, untuk yang cacat permanen Rp38 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang, luka sedang Rp8,25 juta per orang, serta, bantuan biaya pemakaman, Rp10 juta per orang.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Lengkap! Segini Gaji Petugas Pemilu 2024: PPK, PPS, KPPS, Hingga PPLN”

Benua Faying

Selamat! BEM FEB UNS Berhasil Menyabet 2 Penghargaan Ajang Abdidaya Ormawa 2023******

SOLO—-Program Peningkatan Kapasitas (PPK) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berhasil meraih penghargaan dalam ajang Abdidaya Ormawa 2023. 

Acara penganugerahan ini diselenggarakan di Universitas Jember (Unej) pada 7 hingga 10 Desember 2023 lalu. BEM FEB UNS merupakan salah satu dari 5 Ormawa delegasi UNS untuk kategori Sistem Pendukung Perguruan Tinggi, Ormawa, dan Tim Pelaksana. 

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

BEM FEB UNS meraih 2 penghargaan yakni Terbaik 2 Sistem Ormawa Pendukung Kategori Ormawa dengan dukungan terlengkap serta Terbaik 3 Tim pelaksana kategori tim dengan dukungan Ormawa terlengkap. 

Presiden BEM FEB UNS, Alvin Yusuf Akbar, menyadari bahwa terdapat tanggung jawab dalam pengaktualisasian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rilis yang diterima Solopos.com, Jumat (5/1/2024), dia menekankan pentingnya sebuah pengabdian. Pengabdian menjadi salah satu jalan bagi mahasiswa sebagai sivitas akademika untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama berkuliah.

Maka dari itu, BEM FEB UNS melalui kementerian Sosial Kemasyarakatan (Sosma) mengembangkan sebuah program berbasis pengabdian kepada masyarakat. Program ini kemudian diikutsertakan dalam kegiatan PPK Ormawa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

PPK Ormawa BEM FEB UNS mengambil tema pemberdayaan perempuan dengan judul program Aktualisasi Perempuan Melalui Seanturi (Sekolah Perempuan Karangturi) berbasis pembelajaran Abad 21 untuk Meningkatkan Kualitas Diri dan Keluarga di Desa Karangturi.

Lebih lanjut, Alvin menjelaskan bahwa Program Seanturi telah berlangsung sejak Juni-November 2023. Target program ini adalah ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok wanita Tani (KWT).

Keterlibatan warga Desa Karangturi sangat besar. Hal ini terlihat dari sebanyak 41 peserta warga desa, 14 anggota tim mahasiswa, dan volunter dari BEM FEB 10-15 setiap pertemuannya. 

Perincian program dari Seanturi antara lain terdapat 9 program yang dibagi menjadi 12 pertemuan. Program terbagi menjadi Perempuan Peduli Lingkungan, Perempuan Aman Pelecehan Seksual, Perempuan Cinta Indonesia, Perempuan Paham Parenting, Perempuan Paham Mitigasi Bencana, Perempuan Kreatif, Perempuan Paham Gizi, Perempuan Cerdas Tangkal Hoax, Perempuan Paham Keuangan Digital.

“BEM tidak hanya tentang aksi dan demonstrasi, tetapi BEM juga dapat berprestasi. Organisasi Mahasiswa harus turut aktif untuk andil dalam pengabdian masyarakat guna mewujudkan tri dharma perguruan tinggi,” ujar Alvin. 

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

MWA UNS Solo Somasi Kemendikbudristek******

SOLO—Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo akan memberikan somasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam waktu dekat.

Hal ini lantaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 24 Tahun 2023 yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Wakil Ketua MWA, Hasan Fauzi, menuturkan somasi akan diberikan sebelum nantinya mengambil langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kita akan memberikan somasi terlebih dahulu ke kementerian. Karena ini melanggar, harap [Permendikbud No. 24/2023] dicabut,” kata dia ketika ditemui wartawan di Bandara Adi Soemarmo, Rabu (5/4/2023)

Dia mengatakan setelah somasi tidak ditanggapi pihaknya segera membawa ke PTUN. “Ini sedang proses. Segera [akan dibuat somasi], boleh jadi pekan ini,” lanjut dia.

Menurut dia, setelah UNS berstatus PTNBH maka kementerian seharusnya sudah tidak intervensi pemilihan rektor. “Kecuali dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27, misal MWA belum bisa menghasilkan rektor dalam tiga bulan, bisa diintervensi,” lanjut dia.

Sedangkan, menurut dia, MWA sudah menghasilkan rektor sejak lima bulan lalu. Dia mengatakan rektor yang saat ini dihasilkan oleh MWA sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan yang sah. 

“Adanya Permen, malah melanggar, ini gak mungkin peraturan yang lebih rendah akan menabrak mengulir PP. PP itu yang menandatangani presiden lo, sedangkan permen itu menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut, pihaknya akan tetap melaksanakan pelantikan rektor sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Tetap [sesuai jadwal], karena 11 April itu berakhirnya rektor yang saat ini,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Cang Lei Zhi Yu

MWA UNS Solo Akan Tetap Melantik Rektor Terpilih 11 April 2023******

SOLO—-Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo menyatakan tetap akan melantik rektor terpilih sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MWA UNS, Hasan Fauzi, ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023). “Ya tetap melantik,” kata dia.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Meski terdapat Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 yang membekukan MWA sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor, Hasan menegaskan peraturan tersebut menyalahi kaidah perundang-undangan.

“Karena bentuknya peraturan “peraturan” tapi isinya “keputusan,” jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu.

Menurut dia,  Eksistensi PTNBH UNS memperoleh landasan hukum yang bersifat khusus (lex specialist) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020. “Oleh sebab itu, terkait tata kelola, termasuk eksistensi organ, ditetapkan dalam PP ini,” kata dia.

Seharusnya secara hukum seharusnya PP tidak bisa dikalahkan oleh Permen. “Maka eksistensi PP memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut MWA menegaskan akan tetap menegakkan PP Nomor 56/2020 yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, termasuk penyelenggaraan agenda pelantikan Rektor, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, terkait permen, Mendikbud Ristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, menurut Hasan, tidak dicantumkan pasal-pasal terkait dasar kewenangan tersebut. “Sehingga pertimbangan terkesan dipaksakan dan hanya memenuhi syarat formal saja,” lanjut dia.

Lebih lanjut, menurutnya pembekuan MWA merupakan tindakan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam PP Nomor 56/2020. 

“Kemudian di sana diatur limitatif pemberhentian itu karena alasan-alasan seperti meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diiri,” lanjut dia.

Dia menyebut pembekuan tidak memiliki nalar hukum yang cukup. Apalagi secara hukum administrasi, tidak disertai alasan-alasan yang mendengar para pihak secara seimbang, kecermatan, dan fair play. 

“[Cara itu] lazim dikenal dalam hukum administrasi negara. Hapusnya MWA menyebabkan status PTNBH UNS hilang karena PP Nomor 56/2020 mengamanatkan adanya 4 organ PTNBH yaitu MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor,” kata dia.