bunga pinjol

Jiuyao Ajaib

India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******

Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.

Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.

Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.

Lihat Juga : Rumah Dinas Menteri di IKN Nusantara Siap Huni Mulai 2024

Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.

Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Eropa Mulai Terapkan Aturan Layanan Digital, Sasar Amazon******

Uni Eropa akhirnya memberlakukan Undang-Undang (UU) tentang layanan digital atau Digital Services Act (DSA) mulai, Jumat (25/8) waktu setempat setelah disahkan sejak tahun lalu.

Berdasarkan CNN, UU ini berisi mengenai aturan yang diperketat bagi perusahaan-perusahaan digital besar dunia yang beroperasi di Eropa. Di mana, jika ada perusahaan yang tak menaati akan dikenakan sanksi berat.

Salah satunya yang diatur dalam UU ini adalah ketentuan mengenai iklan, keaslian barang-barang yang dijual di e-commerce, komentar ujaran kebencian hingga informasi palsu.

Dengan adanya UU ini, maka perusahaan digital wajib menghapus semua ujaran kebencian, penjualan barang palsu hingga informasi palsu yang dituliskan pengguna di sosial media mereka dalam waktu 24 jam.

Jika pengguna berkali-kali melakukannya, maka perusahaan wajib memblokir akun pengguna tersebut.

Uni Eropa berharap dengan adanya UU ini, maka ujaran kebencian hingga informasi palsu yang paling banyak tersebar di sosial media dan berbahaya bagi mental khususnya anak muda bisa dihilangkan.

Lihat Juga : Bagaimana Cara Perbaiki Skor BI Checking yang Terlanjur Buruk?

Untuk jenis iklan, UU DSA ini melarang iklan online yang berbau politik, orientasi seksual, dan etnis. Jika ada perusahaan yang melanggar dan tidak melaksanakan UU, maka bisa dikenakan denda hingga miliaran.

Dalam aturan ini, pejabat Eropa diizinkan untuk mengenakan denda hingga 6 persen dari pendapatan tahunan secara global perusahaan digital yang melanggar. Jika sanksi dikenakan kepada perusahaan sebesar Meta yang pendapatannya lebih dari US6 miliar, maka dendanya bisa mencapai miliaran.

Terkait aturan tersebut, TikTok telah meluncurkan alat untuk mendeteksi konten ilegal di platformnya untuk segera dihapus. Perusahaan juga mengatakan akan berhenti menampilkan iklan kepada remaja di Eropa berdasarkan data yang dikumpulkan perusahaan, semuanya untuk mematuhi aturan DSA.

Senada, Meta pun mengatakan akan mematuhi aturan DSA tersebut. Presiden Urusan Global Meta dan Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg menyebutkan Meta bahkan telah membentuk tim beranggotakan 1.000 orang untuk mempersiapkan persyaratan DSA.

"Kami telah mendukung tujuan DSA dan pembentukan rezim peraturan di Eropa yang meminimalkan dampak buruk," kata Clegg dalam sebuah pernyataan.

Lanjutnya, perusahaan juga telah berupaya membatasi iklan apa yang bisa ditonton oleh remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang menggunakan Facebook dan Instagram.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

LRT Jabodebek Angkut 28.925 Penumpang Selama Dua Hari Operasi******

LRT Jabodebek melayani 28.925 penumpang hingga hari kedua pascaperesmian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rinciannya, volume penumpang LRT Jabodebek pada Senin (28/9) sebesar 5.220 penumpang dan pada Selasa (29/9) sebanyak 23.705 penumpang. Adapun stasiun yang paling banyak melayani penumpang yaitu Stasiun Dukuh Atas, Cawang, dan Kuningan.

"KAI mengapresiasi minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap transportasi massal LRT Jabodebek. Hal ini tentu akan semakin mendorong KAI dan stakeholder untuk terus membenahi layanan LRT Jabodebek di berbagai sisi," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Rabu (30/8).

Joni menambahkan saat ini pihaknya baru mengoperasikan 12 train set dengan kapasitas 40 ribu - 45 ribu penumpang per hari dari target 27 train set dapat melayani 137 ribu penumpang dalam satu hari.

Melihat hal tersebut, ia menilai target ini akan terus ditinjau dan dievaluasi lagi bersama-sama dengan pemerintah. Jika nanti jumlah penumpangnya sudah cukup banyak dan mulai menunjukkan demand yang sangat tinggi, kami akan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk menambah rangkaian kereta dan perjalanan.

Lebih lanjut, Joni juga meminta maaf atas kekurangan dalam pengoperasian di tahap awal. Kekurangan itu mulai dari proses pengereman yang masih ada hentakan, terjadinya penumpukan penumpang karena ada kendala teknis seperti pintu kereta tidak dapat tertutup, AC dan listrik mati serta beberapa fasilitas papan informasi yang belum berfungsi secara maksimal.

"KAI berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanannya," tutup Joni.

Berikut jadwal sementara keberangkatan awal dan terakhir LRT Jabodebek:

A. Jadwal Keberangkatan Awal LRT Jabodebek

Dukuh Atas - Harjamukti: pkl 05.09 WIB

Harjamukti - Dukuh Atas: pkl 05.09 WIB

Jati Mulya - Dukuh Atas: pkl 05.00 WIB

Dukuh Atas - Jati Mulya: pkl 05.58 WIB

B. Jadwal Keberangkatan Terakhir LRT Jabodebek

Dukuh Atas - Jati Mulya: pkl 18.58 WIB

Jati Mulya - Dukuh Atas: pkl 18.00 WIB

Harjamukti - Dukuh Atas: pkl 17.49 WIB

Dukuh Atas - Harjamukti: pkl 17.49 WIB

*Untuk sementara waktu Stasiun Halim belum dapat digunakan untuk naik dan turun penumpang

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Uang BPJS Terkuras Rp10 T Imbas Penyakit Napas, Termasuk Dampak Polusi******

Menteri KesehatanBudi Gunadi Sadikin mengungkap penyakit pernapasanyang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai Rp10 triliun.

Hal ini disampaikan Budi usai meikuti rapat terbatas di Kantor Presiden soal polusi udara kawasan Jabodetabek pada Senin (28/8).

"Kita laporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan, ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun," ucap Budi.

Sepanjang 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melihat adanya tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernapasan, terutama ISPA, asma dan pneumonia.

"Yang top three-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, ISPA kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang dari enam penyakit," lanjut dia.

Dari sejumlah faktor yang bisa memicu penyakit pernapasan, Budi mengatakan bahwa temuan Kemenkes menunjukkan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kerok paling dominan.

"Penyebabnya banyak, yang paling dominan adalah polusi udara itu antara 24-34 persen dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, ISPA dan asma. Itu disebabkan oleh polusi udara," jelas Budi.

Terkait ancaman kesehatan ini, Budi mengimbau masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tertib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Dia menyarankan masyarakat menggunakan masker standar medis jenis KF94 dan KN95 yang memiliki kekuatan menahan partikel kecil untuk masuk ke paru-paru.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

LRT, Asa Baru Mathilda Menembus Macet Jakarta Demi Sesuap Nasi******

Masyarakat Jakartadan daerah penyangganya mendapatkan harapan baru akan tersedianya alat transportasimassal yang nyaman.

Hal ini seiring selesainya pembangunan LRT Jabodebek. Kementerian Perhubungan menyebut setelah selesainya pembangunan LRT tersebut, moda transportasi yang menelan dana Rp32 triliun itu selanjutnya akan dioperasikan akhir bulan ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap moda transportasi massal itu bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalan.

Terkait tarif LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan sebesar Rp5.000 untuk satu kilometer pertama. Lalu selanjutnya Rp700 setiap kilometer berikutnya.

Dengan perhitungan itu, maka tarif LRT Jabodebek untuk jarak terjauh berkisar di Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap  dengan tarif dan kehadiran LRT ke depan bisa membuat 140 ribu orang yang selama ini naik kendaraan pribadi beralih ke LRT.

Dengan hal itu diharapkan jumlah kendaraan pribadi beredar di Jakarta bisa ditekan sehingga polusi bisa dikurangi. Maklum, data Kemenhub, jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta memang cukup besar.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang beredar di Jabodetabek yang meliputi mobil, bus, motor dan truk saja sudah tembus 21,76 juta unit.

Jumlah itu tumbuh 7 persen lebih setiap tahun. Besarnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan ibu kota tersebut berdampak ke kemacetan.

Akibat kemacetan, masyarakat Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan ibu kota. Masalah itu menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp71,4 triliun di Jakarta.

Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.

Namun, Jokowi menyebut tarif LRT Jabodebek perlu diberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, setiap transportasi publik harus disubsidi.

Subsidi LRT, kata Jokowi, nantinya akan diatur oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang jelas ada itu urusannya menteri perhubungan. Masak presiden suruh hitung-hitung seperti itu," katanya.

Lantas bagaimana pendapat masyarakat soal LRT Jabodebek?

Salah satu warga Bekasi, Mathilda mengatakan LRT Jabodebek memang memberikan harapan baru baginya dalam mendukung mobilitasnya dari rumahnya di Bekasi ke ke Jakarta Selatan demi mencari sesuap nasi.

Memang, selama ini ada KRL yang bisa ia gunakan. Ada juga sarana transportasi lain. Tapi katanya, kehadiran LRT memberikan semakin banyak pilihan baginya untuk menuju tempat kerja.

Apalagi kabarnya, dengan moda transportasi ini, jarak Jakarta-Bekasi yang biasanya harus ditempuh berjam-jam bisa dijangkau hanya dalam 45 menit saja.

"Soalnya kalau pulang ke Bekasi naik KRL kan suka lama ya dan desak-desakan. Jadi harapannya kalau pakai LRT tuh lebih nyaman," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/8).

Meski memberikan harapan baru, ia masih berharap agar pemerintah bisa menekan harga tiket LRT. Ia merasa tarif tiket Rp20 ribu masih terlalu mahal.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi kalau bisa sih harga tarifnya lebih murah dong. Soalnya kan biaya hidup mahal ya, tapi gaji enggak naik-naik. Ya kalau bisa ongkos transportasi juga jangan mahal-mahal ya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Mathilda, salah satu warga Depok bernama Naely mengatakan warga di sekitar Jakarta perlu LRT Jabodebek karena KRL saat ini sudah terlalu penuh. Namun ia menilai tarif LRT Jabodebek masih terlalu mahal.

"Selisihnya sangat jauh dari tarif KRL, jadi kalau bisa harganya diturunkan lagi," katanya.

Ke depan, Naely berharap LRT Jabodebek bisa beroperasi lebih baik lagi.

"Semoga transportasi baru ini bisa dijangkau lebih banyak orang," katanya.