situs gacor hari

Benua Soochow

Khusus Hari Ini, Sofa dan Meja Turun Harga di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (3/12) kasih diskon gede-gedean buat berbagai produk terpilih, seperti sofa dan meja.

Apalagi kalau bayar belanjaan di Transmart pakai Allo Prima, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah, ada diskon tambahan lagi 20 persen.

Lihat Juga : Bebas Khawatir Belanja Tanggal Tua di Transmart, Ada Diskon 50%+20%

• Bannera Sectional Sofa 187x142x85 cm Brown. Harga diskon Rp4.479.200 dari harga normal Rp6.990.000 per unit. Hematnya sampai Rp2.510.800.
• Shea Dining Table, harga diskon Rp799.920 dari harga normal Rp1.599.000 per unit. Hematnya sampai Rp799.080.
• Clayton Dining Table Brown/Black, harga diskon Rp799.920 dari harga normal Rp1.599.000 per unit. Hematnya sampai Rp799.080.
• Kelvin Office Desk, harga sale Rp839.200 dari harga normal Rp1.599.000 per unit, Hematnya sampai Rp759.800.

Selain sofa dan meja ada juga Ashton Elm Stool Gunmetal dengan harga diskon Rp335.200 dari harga normal Rp699.000 per unit. Hemat sampai Rp363.800.

Jangan sampai menyesal karena lewatkan kesempatan ini ya. Langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Supaya makin hemat, bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Belanja di Transmart ramah di kantong!

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Erick Thohir Ungkap Harga Tiket Bioskop di Seluruh Indonesia Bisa Sama******

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut potensi harga tiket bioskopdi seluruh Indonesia akan sama jika standardisasi pajak film diberlakukan.

"Ya bisa saja (harga tiket bioskop seluruh Indonesia sama)," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Nanti daripada sudah pajak (pajak film) yang merata, ada sebagian dana dari tiket bioskop akan kita masukkan ke pendanaan film nasional," sambungnya.

Ia menjamin angkanya tetap mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada pasal 58 ayat 1 beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

"Enggak (angka tarif pajak baru di perpres). Ya kalau bisa semua 10 persen, tapi kan kenyataan (sekarang) di daerah ada yang di atas 10 persen," jelasnya.

Lalu, Erick menyebut dari pungutan pajak film di setiap daerah akan ditentukan setoran khusus untuk membantu industri film nasional. Ia menamainya dengan sebutan film fund.

Meski begitu, ia menyebut belum dipastikan siapa yang akan mengelola setoran pajak film yang dikumpulkan masing-masing pemerintah daerah. Erick juga tidak menutup kemungkinan adanya badan baru yang mengelola dana tersebut.

"(Alokasi untuk film nasional dikumpulkan) di film fund. Nanti ini ada diskusi lagi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentu Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Marves. Nanti kita lihat (pembentukan badan baru pengelola film fund)," tutur Erick.

Erick paham pemda ingin mendulang cuan dari pajak film tersebut. Namun, ia menegaskan semakin banyak film nasional yang diputar di daerah-daerah juga akan menambah income.

Oleh karena itu, Erick mengatakan beleid baru yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo turut mengatur setoran untuk membantu industri film nasional.

"Kalau kita lihat film, movie theater,bioskop, hari ini kita lihat kan pemasukan terbesarnya dari film nasional. Kenapa bisa masuk sampai daerah tingkat II? Artinya produksi filmnya harus distabilkan. Itu yang mau sama-sama kita dorong, industri filmnya sehat, bioskop sehat, pemerintah juga punya kebijakan sehat bahwa genre film lebih banyak lagi. Ada film-film yang mendidik bangsa ini," tegas Erick.

"Kenapa kita tidak membuat film-film yang bisa menjaga image Indonesia di luar negeri, misal film sejarah dan anak-anak. Itu juga perlu diinvestasikan supaya genre film kita lebar. Jangan hanya yang ditonton horor saja, walaupun bagus, tapi genre film perlu dikembangkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

Skybridge Bojonggede******

KAI Commuter mulai mengoperasikan jembatan penyebrangan orang (JPO) aliasskybridge di Stasiun Bojonggede dan bangunan baru di Stasiun Manggarai pekan ini. Tujuannya, untuk meningkatkan layanan di kedua stasiun.

Untuk skybridge Bojonggede yang menghubungkan stasiun dengan Terminal Bojonggede sudah dioperasikan mulai Jumat (8/12) ini. Sedangkan, bangunan gedung sisi timur dan gedung sebelah kiri Stasiun Manggarai mulai dioperasikan pada Sabtu (9/12).

Skybridge Bojonggede ini merupakan akses keluar masuk menuju Stasiun Bojonggede sisi barat dari arah Terminal Bojonggede.

KAI juga menyediakan fasilitas eskalator pada skybridge ini untuk memudahkan akses pengguna ke arah stasiun maupun terminal.

Skybridge Bojongede juga ramah disabilitas lantaran ada jalur yang disiapkan untuk penyandang disabilitas, serta terdapat guiding block di sepanjang lantai skybridge.

"Dengan pengoperasian skybridge ini, akses keluar masuk pengguna Commuter Line dari arah sisi selatan atau dari arah Jl. Raya Bojonggede akan ditutup mulai Jumat ini dan seluruhnya dialihkan menggunakan Skybridge Bojonggede dari arah terminal Bojonggede," kata Anne.

Sementara, dengan dioperasikannya bangunan baru pada sisi timur dan gedung sebelah kiri Stasiun Manggarai, maka akses keluar masuk dari sisi timur seluruhnya akan melalui bangunan baru ini.

"Akses keluar masuk yang sebelumnya pada sisi timur Stasiun Manggarai akan ditutup untuk dilakukan proses pembangunan stasiun berikutnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Mengenal Contract Farming yang Dijanjikan Anies Jika Menang Pilpres******

Anies Baswedan menjanjikan skema pertanian kontrak (contract farming) jika terpilih di Pilpres 2024 ketimbang melanjutkan lumbung pangan (food estate) yang sudah berjalan di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan nanti dirinya dan jajaran akan menyiapkan regulasi soal pertanian kontrak ini. Anies menyebut program contract farming bakal menjadikan sentra-sentra pertanian sebagai mitra.

Calon presiden nomor urut satu itu berpendapat cara ini lebih adil. Pasalnya, Anies menilai sistem food estate malah memberikan dana kepada korporasi, bukan dirasakan rakyat langsung.

"Itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," tegas Anies.

Sebenarnya pertanian kontrak bukanlah barang baru. Akan tetapi, istilah ini memang belum lazim di telinga masyarakat.

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai bentuk kesepakatan di muka antara petani dan pembeli. Kedua belah pihak umumnya menyepakati syarat dan ketentuan produksi hingga pemasaran produk pertanian.

"Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan (hasil pangan) kepada pembeli," tulis FAO di situs resminya, dikutip Rabu (29/11).

"Dalam beberapa kasus, kontrak juga dapat mencakup informasi lebih rinci tentang bagaimana produksi akan dilakukan atau poin-poin tertentu, seperti benih, pupuk, dan saran teknis yang akan disediakan pembeli," sambung penjelasan tersebut.

FAO mencatat sistem contract farmingsudah ada selama beberapa dekade. Belakangan, pertanian kontrak semakin diminati di negara-negara berkembang.

Sementara itu, laporan Bank Dunia pada 2014 lalu memberikan gambaran bagaimana dampak pertanian kontrak di beberapa negara. Salah satunya Senegal yang menerapkannya untuk komoditas kacang tanah.

Menurut catatan Bank Dunia, sistem ini memberikan setidaknya peningkatan pendapatan kotor pertanian sebesar 39 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak terlibat dalam sistem kontrak.

Bank Dunia juga mencatat skema contract farming pernah dilakukan di Indonesia. Setidaknya ada empat komoditas yang diproduksi dalam perjanjian ini, yakni unggas, jagung, beras, hingga kelapa sawit.

"Sistem kontrak meningkatkan pengembalian modal untuk benih unggas dan jagung, namun tidak untuk padi. Petani kontrak masing-masing mengalami peningkatan margin kotor sebesar 71 persen dan 160 persen untuk benih jagung serta unggas," tulis laporan tersebut.

Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit diklaim mampu menaikkan pendapatan bersih rumah tangga sebesar 60 persen. Bahkan, penelitian menyebut pertanian kontrak punya pengaruh yang signifikan untuk pendapatan petani kecil secara keseluruhan.

[Gambas:Video CNN]