bni88

Mata Dharma Tertinggi

Airlangga Sebut Gaji Pekerja Harus Rp10 Juta di 2045, Saat Ini Berapa?******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomenyebut gajipekerja di Indonesia harus Rp10 juta per bulan jika RI ingin naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam HSBC Summit 2023 di Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Ia menyatakan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita pekerja di Indonesia per tahun harus US ribu atau sekitar Rp150 juta.

Lantas berapa gaji rata-rata pekerja di Indonesia saat ini?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah per jam pekerja di Indonesia pada 2022 bertengger di angka Rp17.542. Sementara upah rata-rata pekerja Indonesia per bulan dapat dihitung dengan cara mengalikan nominal tersebut dengan rata-rata jam kerja pekerja Indonesia per bulan.

BPS melaporkan rata-rata pekerja di Indonesia bekerja selama 40,02 jam per minggu pada 2022. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata jam kerja dalam sebulan adalah 173 jam.

Maka itu, bisa disimpulkan gaji rata-rata pekerja di Indonesia per bulan pada 2022 hanya sebesar Rp3,03 juta.

Gaji itu turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasalnya, rata-rata nominal upah per bulan pekerja di Indonesia 2021 mencapai Rp3,12 juta dengan upah per jamnya Rp18.089.

Lalu bagaimana supaya target pendapatan pekerja Rp10 juta bisa dicapai?

Airlangga mengatakan untuk mencapai itu Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang. Saat ini kontribusi sektor tersebut ke ekonomi tanah air mencapai 18 persen.

Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih adanya digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistifikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harus move away dari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Airlangga mengatakan dengan upaya tersebut diharapkan pendapatan per kapita Indonesia yang saat ini di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS) bisa naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

2,1 Juta Orang Miskin Main Judi Online, Taruhan di Bawah Rp100 Ribu******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap 2,19 juta warga berpenghasilan rendah alias miskin rela merogoh kocek untuk mainjudi online. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total pemain judi online di Indonesia, 2,76 juta.

Jutaan warga miskin itu melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil di bawah Rp100 ribu.

Dalam keterangan tertulis, PPATK menyebut para pihak ini terdeteksi sebagai "golongan warga berpenghasilan rendah dengan profil sebagai pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat mencapai Rp550.458/kapita/bulan. Komposisinya terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan Rp408.522 (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan Rp141.936 (25,79 persen).

PPATK sebelumnya mengungkap total perputaran dara terkait judi online pada periode 2017-2022 mencapai Rp190,26 triliun.

"Total partisipasi pertaruhan masyarakat yang dapat diidentifikasi selama periode 2017 2022 mencapai lebih dari Rp52 triliun," lanjut keterangan PPATK.

Lembaga itu mengungkap aktivitas transaksi judi online meningkat setiap tahunnya.

"Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perjudian online sangat besar di mana diketahui terdapat jutaan masyarakat yang terlibat dalam permainan judi online," menurut keterangan tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam siaran persnya, mengungkap, berdasarkan laporan PPATK, "total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp200 triliun."

Sementara, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp27 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, sejak 1 Agustus hingga 23 September 2023, pihaknya sudah melakukan pemutusan akses atau takedown126.408 konten pada situs dan platform media sosial.

"Kominfo juga menemukan 1.931 rekening terkait perjudian, dengan 201 rekening sudah dilakukan pemblokiran," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

Bahas Inflasi, Mendagri Tito Soroti Harga Bawang Putih Naik******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kenaikanharga bawang putih yang masih terjadi.

Padahal, terang Tito, realisasi impor bawang putih telah mencapai 81,89 persen dari izin impor yang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Persoalannya adalah harusnya harganya turun, kenapa masih harga naik," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 seperti dikutip Detik, Senin (9/10).

"Kedua adalah distribusinya, yaitu sudah masuk, tapi sudah disalurkan enggak sampai dengan pasar-pasar tradisional itu persoalan kuncinya," ujarnya.

Menurut Tito, perlu dukungan berbagai pihak untuk mengecek bawang putih ini.

Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional hingga Satgas Pangan memastikan sekitar 82 persen bawang impor ini sudah masuk ke pasar tradisional.

Namun, kata Tito, baru 11 provinsi yang harga bawang putihnya relatif stabil. Artinya, kenaikan harga bawang putih masih terjadi di 27 provinsi.

Mengutip Info Pangan DKI Jakarta, harga bawang putih per Senin (9/10) tercatat naik Rp127 ke Rp40.777 per kg.

Namun, secara nasional, Pusat Informasi Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) melaporkan penurunan harga bawang putih ukuran sedang dari Rp38.450 menjadi Rp38.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

JK Klaim BUMN Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan BUMNsaat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaannya. Utang sudah menggantung selama 3 tahun belakangan ini.

Total utang tersebut Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

"Saya juga tidak tahu pasti penyebabnya. Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang," kata JK lagi.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini memberi solusi kepada pemerintah agar utang BUMN ke para vendor termasuk ke perusahaannya bisa dibayar.

Solusi itu; pemerintah harus menjamin tentang utang tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggungjawab," imbuh Ketua Umum PMI tersebut.

JK tidak menyebut secara rinci BUMN yang dimaksudnya tersebut. 

CNNIndonesia.com belum mendapat penjelasan terkait klaim JK tersebut dari Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum merespons saat dihubungi via aplikasi pesan dan sambungan telepon.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

Baju Impor Bekas Rp40 M Akan Dibakar Jumat Besok******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akan memusnahkan pakaian bekas imporsenilai Rp40 miliar pada Jumat (13/10) besok.

Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dalam penegakan hukum di bidang perdagangan soal larangan impor pakaian bekas ilegal.

"(Barang) ilegal itu sudah menguasai 20-30 persen pasar, termasuk pakaian bekas. Ini akan kita tindak. Karena kalau pakaian bekas dijual Rp2.000-Rp5.000, mati dong? Itu sampah luar negeri ditaruh di sini," kata Zulhas saat mengunjungi ITC Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Sebelumnya Zulhas juga sudah melakukan pemusnahan pakaian bekas impor di berbagai daerah. Ia telah memusnahkan sebanyak 824 bal senilai Rp10 miliar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur beberapa bulan lalu.

Selain itu, ia juga telah memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diduga asal impor dawi wilayah Pekanbaru, Riau dengan nilai Rp10 miliar.

"Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang dilakukan secara berkelanjutan. Ini juga sebagai bentuk respons semakin maraknya perdagangan pakaian bekas yang diduga asal impor," ujar Zulhas, Senin (20/3).

Dia pun mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ketua Umum PAN itu juga menyebut jika minat konsumen terhadap pakaian bekas impor menurun, maka industri pakaian dalam negeri bisa dilindungi dan berkembang.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]